IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationMakalah ini menganalisis posisi hukum borg dalam proses kepailitan dan penundaan pembayaran utang (PKPU) di Indonesia dengan fokus pada prinsip keadilan. Penelitian ini menyoroti norma yang tidak lengkap dalam Undang‑Undang No. 37 Tahun 2004 yang tidak secara eksplisit mengatur permohonan terhadap penjamin. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan perundang‑undangan, konseptual, dan kasus, penelitian menemukan bahwa penjamin sering diperlakukan sebagai debitur, meskipun Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata mendefinisikan borg sebagai hak milik tambahan dan subsidi. Beberapa putusan pengadilan telah menerima permohonan bersama terhadap debitur dan penjamin tanpa bukti independen atau penilaian hukum terpisah. Preseden ini melemahkan keadilan komutatif dan prosedural, karena penjamin tidak memikul tanggung jawab utama dan bukan debitur solidaritas. Temuan tersebut menunjukkan perlunya reformasi hukum agar penjamin memperoleh perlakuan prosedural terpisah yang selaras dengan kapasitas hukum mereka.
Prinsip keadilan belum terealisasi dalam posisi hukum borg karena kekurangan normatif pada Undang‑Undang No.37/2004 yang tidak mengatur secara jelas posisi penjamin sebagai subjek hukum terpisah.akibatnya penjamin diperlakukan setara dengan debitur melalui permohonan bersama tanpa dasar hukum independen, yang dianggap tidak adil mengingat sifat hak milik tambahan dan subsidi borg.maka diperlukan reformasi hukum yang memberikan perlakuan prosedural terpisah sesuai dengan kapasitas hukum penjamin.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana penerapan prinsip keadilan prosedural terhadap penjamin bila terdapat ketentuan wajib mengenai verifikasi utang terpisah dalam UU No. 37/2004; apakah prosedur tersebut meningkatkan perlindungan hak penjamin? Selanjutnya, dapat dilakukan studi perbandingan antar negara mengenai regulasi penjamin dalam kepailitan untuk mengidentifikasi model hukum yang paling efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan penjamin. Penelitian ketiga dapat mengevaluasi dampak pengakuan hak subsidiari penjamin secara eksplisit terhadap jumlah kasus pengajuan PKPU bersama debitur dan penjamin, serta implikasinya terhadap efisiensi penyelesaian utang. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data putusan pengadilan selama lima tahun terakhir, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang perubahan perilaku pengadilan setelah reformasi regulasi. Selanjutnya, analisis kualitatif wawancara dengan hakim, praktisi hukum, dan penjamin dapat menambah pemahaman tentang hambatan praktis dalam implementasi prosedur terpisah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan untuk menyusun amendemen yang memperjelas status hukum penjamin. Akhirnya, penelitian interdisipliner yang melibatkan ilmu ekonomi dapat menilai konsekuensi ekonomi dari perlakuan berbeda terhadap penjamin terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.
| File size | 275.09 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE This study investigates the influence of promotion and design on purchasing decisions for Wuling electric cars in Tangerang City, with consumer trust asThis study investigates the influence of promotion and design on purchasing decisions for Wuling electric cars in Tangerang City, with consumer trust as
IJBLEIJBLE Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mereformulasi hukum acara pidana Indonesia dengan mengintegrasikan mekanisme PerjanjianPenelitian ini menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mereformulasi hukum acara pidana Indonesia dengan mengintegrasikan mekanisme Perjanjian
IJBLEIJBLE The study concludes that green innovation, cost efficiency, and government incentives all significantly and positively contribute to the financial sustainabilityThe study concludes that green innovation, cost efficiency, and government incentives all significantly and positively contribute to the financial sustainability
IJBLEIJBLE 9. Temuan dari literatur yang ditinjau menunjukkan bahwa inisiatif pengembangan sumber daya manusia yang efektif berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.9. Temuan dari literatur yang ditinjau menunjukkan bahwa inisiatif pengembangan sumber daya manusia yang efektif berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
IJBLEIJBLE Penelitian ini dilakukan di rumah N di Desa Banyuanyar Tengah dan di SMPN 2 Gending. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan,Penelitian ini dilakukan di rumah N di Desa Banyuanyar Tengah dan di SMPN 2 Gending. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan,
IJBLEIJBLE Studi ini bertujuan menganalisis pengaruh atmosfer toko dan variasi produk terhadap niat pembelian ulang dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasiStudi ini bertujuan menganalisis pengaruh atmosfer toko dan variasi produk terhadap niat pembelian ulang dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi
IJBLEIJBLE The sample consisted of 150–200 female entrepreneurs in the Jabodetabek, Bandung, and Surabaya areas, obtained through purposive sampling techniques.The sample consisted of 150–200 female entrepreneurs in the Jabodetabek, Bandung, and Surabaya areas, obtained through purposive sampling techniques.
IJBLEIJBLE Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengembangan SBO - yang menggabungkan penyesuaian nilai internal, kolaborasi eksternal, danTemuan ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengembangan SBO - yang menggabungkan penyesuaian nilai internal, kolaborasi eksternal, dan
Useful /
IJBLEIJBLE Corporate governance fosters organized management, including the development of partnerships between farmers and downstream industries, thereby encouragingCorporate governance fosters organized management, including the development of partnerships between farmers and downstream industries, thereby encouraging
IJBLEIJBLE Penerapan Perma 1/2020 masih menunjukkan inkonsistensi, yang mengindikasikan disparitas yang tidak beralasan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan statusPenerapan Perma 1/2020 masih menunjukkan inkonsistensi, yang mengindikasikan disparitas yang tidak beralasan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan status
IJBLEIJBLE Setelah dianalisis berdasarkan Teori Kepastian Hukum, disimpulkan bahwa Persekutuan Perdata sebagai bentuk badan usaha bagi Notaris dalam melaksanakanSetelah dianalisis berdasarkan Teori Kepastian Hukum, disimpulkan bahwa Persekutuan Perdata sebagai bentuk badan usaha bagi Notaris dalam melaksanakan
IJBLEIJBLE Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, studi ini memanfaatkan metode survei dengan data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang didistribusikanDengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, studi ini memanfaatkan metode survei dengan data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang didistribusikan