IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationMakalah ini menganalisis posisi hukum borg dalam proses kepailitan dan penundaan pembayaran utang (PKPU) di Indonesia dengan fokus pada prinsip keadilan. Penelitian ini menyoroti norma yang tidak lengkap dalam Undang‑Undang No. 37 Tahun 2004 yang tidak secara eksplisit mengatur permohonan terhadap penjamin. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan perundang‑undangan, konseptual, dan kasus, penelitian menemukan bahwa penjamin sering diperlakukan sebagai debitur, meskipun Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata mendefinisikan borg sebagai hak milik tambahan dan subsidi. Beberapa putusan pengadilan telah menerima permohonan bersama terhadap debitur dan penjamin tanpa bukti independen atau penilaian hukum terpisah. Preseden ini melemahkan keadilan komutatif dan prosedural, karena penjamin tidak memikul tanggung jawab utama dan bukan debitur solidaritas. Temuan tersebut menunjukkan perlunya reformasi hukum agar penjamin memperoleh perlakuan prosedural terpisah yang selaras dengan kapasitas hukum mereka.
Prinsip keadilan belum terealisasi dalam posisi hukum borg karena kekurangan normatif pada Undang‑Undang No.37/2004 yang tidak mengatur secara jelas posisi penjamin sebagai subjek hukum terpisah.akibatnya penjamin diperlakukan setara dengan debitur melalui permohonan bersama tanpa dasar hukum independen, yang dianggap tidak adil mengingat sifat hak milik tambahan dan subsidi borg.maka diperlukan reformasi hukum yang memberikan perlakuan prosedural terpisah sesuai dengan kapasitas hukum penjamin.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana penerapan prinsip keadilan prosedural terhadap penjamin bila terdapat ketentuan wajib mengenai verifikasi utang terpisah dalam UU No. 37/2004; apakah prosedur tersebut meningkatkan perlindungan hak penjamin? Selanjutnya, dapat dilakukan studi perbandingan antar negara mengenai regulasi penjamin dalam kepailitan untuk mengidentifikasi model hukum yang paling efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan penjamin. Penelitian ketiga dapat mengevaluasi dampak pengakuan hak subsidiari penjamin secara eksplisit terhadap jumlah kasus pengajuan PKPU bersama debitur dan penjamin, serta implikasinya terhadap efisiensi penyelesaian utang. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data putusan pengadilan selama lima tahun terakhir, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang perubahan perilaku pengadilan setelah reformasi regulasi. Selanjutnya, analisis kualitatif wawancara dengan hakim, praktisi hukum, dan penjamin dapat menambah pemahaman tentang hambatan praktis dalam implementasi prosedur terpisah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan untuk menyusun amendemen yang memperjelas status hukum penjamin. Akhirnya, penelitian interdisipliner yang melibatkan ilmu ekonomi dapat menilai konsekuensi ekonomi dari perlakuan berbeda terhadap penjamin terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.
| File size | 275.09 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Tantangan utama meliputi konflik nilai antara ajaran keluarga dan budaya digital, kekhawatiran terhadap pelestarian budaya, serta persaingan perhatianTantangan utama meliputi konflik nilai antara ajaran keluarga dan budaya digital, kekhawatiran terhadap pelestarian budaya, serta persaingan perhatian
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Temuan awal menunjukkan bahwa sinergi brand-PR di Indonesia memerlukan pendekatan partisipatif, konsistensi pesan, dan pemanfaatan media digital, denganTemuan awal menunjukkan bahwa sinergi brand-PR di Indonesia memerlukan pendekatan partisipatif, konsistensi pesan, dan pemanfaatan media digital, dengan
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai etis dalam proses kreatif iklan dan peningkatan literasi media masyarakat agar terciptaHasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai etis dalam proses kreatif iklan dan peningkatan literasi media masyarakat agar tercipta
UntikaUntika Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum dari perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kasus hukum No: 144/PDT/2021/PT DPS, serta konsekuensi
IJBLEIJBLE Therefore, a multi-faceted approach encompassing educational support, financial inclusion, technological advancement, and strong social networks is crucialTherefore, a multi-faceted approach encompassing educational support, financial inclusion, technological advancement, and strong social networks is crucial
UNSURUNSUR Data menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia saat ini dalam kondisi stabil, didukung oleh modal bank yang kuat dan pertumbuhan kredit positif. Namun,Data menunjukkan bahwa sistem keuangan Indonesia saat ini dalam kondisi stabil, didukung oleh modal bank yang kuat dan pertumbuhan kredit positif. Namun,
UNIRAYAUNIRAYA Oleh karena itu, para pelaku ditetapkan bersalah. Dalam putusan nomor 314/Pid. Sus/2017/PN Bls, majelis hakim tidak menerapkan pidana kumulatif sepertiOleh karena itu, para pelaku ditetapkan bersalah. Dalam putusan nomor 314/Pid. Sus/2017/PN Bls, majelis hakim tidak menerapkan pidana kumulatif seperti
UNIGRESUNIGRES Sertifikat ganda menciptakan sengketa hukum yang perlu diatasi melalui pendaftaran yang transparan. Surabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje SutedjaSertifikat ganda menciptakan sengketa hukum yang perlu diatasi melalui pendaftaran yang transparan. Surabaya, sertifikat hak milik ganda Thie Butje Sutedja
Useful /
UNSURUNSUR Pelatihan berbasis model ADDIE efektif dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru Bahasa Indonesia di sekolah dampingan. Peningkatan ini terlihat dariPelatihan berbasis model ADDIE efektif dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru Bahasa Indonesia di sekolah dampingan. Peningkatan ini terlihat dari
UntikaUntika Penguatan peran kelompok tani dan komunitas lokal lainnya dalam tata kelola desa merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi dan mendorong pembangunanPenguatan peran kelompok tani dan komunitas lokal lainnya dalam tata kelola desa merupakan langkah penting untuk mencegah korupsi dan mendorong pembangunan
UntikaUntika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal merupakan terobosan baru dalam reformasi demokrasi
UntikaUntika (2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh(2) Pemberian sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 seperti pemotongan tunjangan dan teguran. (3) Pelaksanaan sanksi kedisiplinan oleh