IJBLEIJBLE
International Journal of Business, Law, and EducationInternational Journal of Business, Law, and EducationMakalah ini menganalisis posisi hukum borg dalam proses kepailitan dan penundaan pembayaran utang (PKPU) di Indonesia dengan fokus pada prinsip keadilan. Penelitian ini menyoroti norma yang tidak lengkap dalam Undang‑Undang No. 37 Tahun 2004 yang tidak secara eksplisit mengatur permohonan terhadap penjamin. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan perundang‑undangan, konseptual, dan kasus, penelitian menemukan bahwa penjamin sering diperlakukan sebagai debitur, meskipun Kitab Undang‑Undang Hukum Perdata mendefinisikan borg sebagai hak milik tambahan dan subsidi. Beberapa putusan pengadilan telah menerima permohonan bersama terhadap debitur dan penjamin tanpa bukti independen atau penilaian hukum terpisah. Preseden ini melemahkan keadilan komutatif dan prosedural, karena penjamin tidak memikul tanggung jawab utama dan bukan debitur solidaritas. Temuan tersebut menunjukkan perlunya reformasi hukum agar penjamin memperoleh perlakuan prosedural terpisah yang selaras dengan kapasitas hukum mereka.
Prinsip keadilan belum terealisasi dalam posisi hukum borg karena kekurangan normatif pada Undang‑Undang No.37/2004 yang tidak mengatur secara jelas posisi penjamin sebagai subjek hukum terpisah.akibatnya penjamin diperlakukan setara dengan debitur melalui permohonan bersama tanpa dasar hukum independen, yang dianggap tidak adil mengingat sifat hak milik tambahan dan subsidi borg.maka diperlukan reformasi hukum yang memberikan perlakuan prosedural terpisah sesuai dengan kapasitas hukum penjamin.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana penerapan prinsip keadilan prosedural terhadap penjamin bila terdapat ketentuan wajib mengenai verifikasi utang terpisah dalam UU No. 37/2004; apakah prosedur tersebut meningkatkan perlindungan hak penjamin? Selanjutnya, dapat dilakukan studi perbandingan antar negara mengenai regulasi penjamin dalam kepailitan untuk mengidentifikasi model hukum yang paling efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan penjamin. Penelitian ketiga dapat mengevaluasi dampak pengakuan hak subsidiari penjamin secara eksplisit terhadap jumlah kasus pengajuan PKPU bersama debitur dan penjamin, serta implikasinya terhadap efisiensi penyelesaian utang. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data putusan pengadilan selama lima tahun terakhir, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang perubahan perilaku pengadilan setelah reformasi regulasi. Selanjutnya, analisis kualitatif wawancara dengan hakim, praktisi hukum, dan penjamin dapat menambah pemahaman tentang hambatan praktis dalam implementasi prosedur terpisah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan untuk menyusun amendemen yang memperjelas status hukum penjamin. Akhirnya, penelitian interdisipliner yang melibatkan ilmu ekonomi dapat menilai konsekuensi ekonomi dari perlakuan berbeda terhadap penjamin terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.
| File size | 275.09 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Efisiensi ini merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi sumber daya manusia dan biaya untuk mencapai hasil kebijakan yang dijalankan. c) Ketepatan,Efisiensi ini merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi sumber daya manusia dan biaya untuk mencapai hasil kebijakan yang dijalankan. c) Ketepatan,
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh dari delapan informan kunci melalui wawancara, observasi, dan telaahMenggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data diperoleh dari delapan informan kunci melalui wawancara, observasi, dan telaah
STAIHITKEDIRISTAIHITKEDIRI The results show that Mufti have different opinions on whether QS. Al Baqarah verse 180 contains law or has been abolished. Ibn Abbas, Qatadah, and HasanThe results show that Mufti have different opinions on whether QS. Al Baqarah verse 180 contains law or has been abolished. Ibn Abbas, Qatadah, and Hasan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Bangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, agama yang sangat beragam karena memang memiliki banyak pulau. Dalam suatu daerah pastinya memilikiBangsa Indonesia memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, agama yang sangat beragam karena memang memiliki banyak pulau. Dalam suatu daerah pastinya memiliki
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Latar belakang penelitian, bahwa anak kandung perempuan dari pewaris yang telah berpindah agama menuntut haknya untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris,Latar belakang penelitian, bahwa anak kandung perempuan dari pewaris yang telah berpindah agama menuntut haknya untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Temuan menyoroti kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi sebagai faktor utama yang membentuk persepsi dan sikap wajib pajak. PersepsiTemuan menyoroti kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi sebagai faktor utama yang membentuk persepsi dan sikap wajib pajak. Persepsi
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan keabsahan PPJB yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya dan dalam memenuhi syarat sah perjanjianPenelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan keabsahan PPJB yang dibuat oleh notaris di luar wilayah jabatannya dan dalam memenuhi syarat sah perjanjian
UNISMAUNISMA Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum , dengan menggunakan metode yuridis normatif. Konsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan padaPenelitian ini bertujuan untuk memahami konsep hukum , dengan menggunakan metode yuridis normatif. Konsep hukum pengadaan tanah harus dikembalikan pada
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Implementasi perlindungan hukum konsumen memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegasan prosedur eksekusi, pengawasan terhadap praktik debtImplementasi perlindungan hukum konsumen memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi, penegasan prosedur eksekusi, pengawasan terhadap praktik debt
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Tulisan ini fokus pada kajian bagaimana memotret resesi ekonomi dan implikasinya perspektif hukum bisnis sebagai alternatif pemulihan ekonomi. PenelitianTulisan ini fokus pada kajian bagaimana memotret resesi ekonomi dan implikasinya perspektif hukum bisnis sebagai alternatif pemulihan ekonomi. Penelitian
DINASTIREVDINASTIREV Perlindungan hukum terhadap hak privasi pasien mencakup aspek represif maupun preventif. Secara represif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban kerahasiaan,Perlindungan hukum terhadap hak privasi pasien mencakup aspek represif maupun preventif. Secara represif, perlindungan diwujudkan melalui kewajiban kerahasiaan,
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Untuk menganalisis rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan teori tokoh dan penokohan untuk mengidentifikasi kepribadian dasar Arvin, kemudian menggunakanUntuk menganalisis rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan teori tokoh dan penokohan untuk mengidentifikasi kepribadian dasar Arvin, kemudian menggunakan