UNIPASUNIPAS

LocusLocus

Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020, Polri bekerjasama dengan unsur TNI melaksanakan proses pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi mengganggu jalannya tahapan Pilkada tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengamanan didukung oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang memungkinkan terlaksananya pengamanan Pilkada. Faktor pendukungnya adalah SDM dan anggaran yang memadai, bantuan BKO dari Polda Bali, Polres Buleleng, dan SPN Singaraja, sementara faktor penghambatnya adalah rasa lelah dan bosan aparat di lapangan serta potensi gangguan kamtibmas akibat pelabuhan Gilimanuk.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Jembrana tahun 2020 perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja pengamanan, mengukur biaya dan manfaat, serta memberikan masukan bagi proses dan kegiatan serupa di masa depan.Pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 berjalan dengan baik karena didukung oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang efektif.Untuk meningkatkan efektivitas pengamanan Pemilu di masa depan, aparat kepolisian harus selalu menjunjung tinggi profesionalisme, mengedepankan pendekatan persuasif dan preventif, serta secara berkala mengevaluasi kinerja dan menerima masukan dari masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan saran penelitian lanjutan dalam paper, terdapat beberapa ide penelitian baru yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengamanan Pilkada, khususnya dalam hal pengawasan dan pencegahan kecurangan. Kedua, penting untuk meneliti bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat kepolisian yang bertugas dalam pengamanan Pilkada, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan tantangan keamanan siber dan disinformasi. Ketiga, penelitian tentang peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada, termasuk strategi untuk meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pengawasan dan pelaporan potensi pelanggaran, dapat memberikan wawasan berharga bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat menghasilkan strategi pengamanan Pilkada yang lebih adaptif, responsif, dan partisipatif, sehingga dapat menjamin terselenggaranya Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Read online
File size155.47 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

ads-block-test