DHARMAWANGSADHARMAWANGSA
Law JurnalLaw JurnalDisparitas putusan menjadi satu perdebatan dimana terhadap perkara yang sama terhadap dua terdakwa yang berbeda memiliki perbedaan tuntutan yang berbeda. Penelitian ini merupakan hukum normatif, bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan yang diangkat sebagai contoh kasus, berdasarkan teori disparitas pemidanaan, sebenarnya secara hukum telah disidangkan dan diproses dengan cara‑cara yang berlandaskan hukum. Namun, hasilnya tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Sebaiknya hakim yang menyidangkan perkara menggali fakta‑fakta hukum yang lebih dalam untuk menemukan kebenaran sejati. Faktor‑faktor penyebab disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika meliputi faktor hukum (multitafsir Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika), faktor aparat penegak hukum (kewenangan diskresi hakim) dan faktor budaya hukum (budaya suap dan damai di tempat). Stakeholders sebaiknya bersama‑sama melakukan dekriminalisasi terhadap tindak pidana pengguna narkotika dengan mengalihkannya kepada proses hukum administratif atau pelayanan kesehatan.
Meskipun kedua putusan telah diproses secara hukum, keputusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.Pengguna narkotika seharusnya diperlakukan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi medis atau sosial sesuai Pasal 127, bukan sebagai pengedar yang dikenai Pasal 112 atau 114.Oleh karena itu, hakim perlu menggali fakta‑fakta secara mendalam, menerapkan diskresi secara bijak, dan memastikan putusan mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana diskresi hakim diterapkan dalam perkara narkotika di berbagai pengadilan negeri di Indonesia, sehingga teridentifikasi pola‑pola yang menyebabkan disparitas; selanjutnya, dilakukan analisis komparatif terhadap hasil rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 127 dibandingkan dengan mereka yang diproses sebagai pengedar di bawah Pasal 112 atau 114, untuk menilai efektivitas pendekatan rehabilitatif versus punitif; akhirnya, disarankan menyusun pedoman standar penegakan hukum narkotika yang mengintegrasikan aspek hukum, budaya, dan prosedural, guna mengurangi ketidakkonsistenan putusan, dengan melibatkan pakar hukum, psikolog, serta lembaga penegak hukum dalam proses penyusunan dan uji coba pedoman tersebut.
| File size | 470.18 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESUNES Pada satu perkara, hakim menggunakan kewenangan ex officio, walaupun, tanpa permintaan dari para pihak. Namun, pada perkara lain, kewenangan ini tidakPada satu perkara, hakim menggunakan kewenangan ex officio, walaupun, tanpa permintaan dari para pihak. Namun, pada perkara lain, kewenangan ini tidak
UNESUNES Akibat hukum atas penolakan dilakukannya pemeriksaan autopsi pada penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah tidak terpenuhinya alat bukti sebagaimanaAkibat hukum atas penolakan dilakukannya pemeriksaan autopsi pada penyidikan tindak pidana penganiayaan adalah tidak terpenuhinya alat bukti sebagaimana
UNESUNES Penelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang penerapan unsur tindak pidana di bidang properti berdasarkan asas lex spesialis derogat legiPenelitian bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang penerapan unsur tindak pidana di bidang properti berdasarkan asas lex spesialis derogat legi
UNESUNES Hakim dalam memutuskan suatu perkara mempunyai keyakinan serta pertimbangan-pertimbangan yang berbeda-beda, Setiap orang memiliki tingkat rasa keadilanHakim dalam memutuskan suatu perkara mempunyai keyakinan serta pertimbangan-pertimbangan yang berbeda-beda, Setiap orang memiliki tingkat rasa keadilan
UNESUNES Mks, Notaris dipertanggungjawabkan secara administratif dan perdata karena mengeluarkan covernote ganda yang merugikan BPR Dana Niaga Mandiri serta ditolaknyaMks, Notaris dipertanggungjawabkan secara administratif dan perdata karena mengeluarkan covernote ganda yang merugikan BPR Dana Niaga Mandiri serta ditolaknya
TAMANLITERATAMANLITERA Keputusan untuk melanjutkan perkara secara verstek, menjatuhkan talak, serta membebankan biaya perkara pada penggugat, mencerminkan penerapan prinsip keadilanKeputusan untuk melanjutkan perkara secara verstek, menjatuhkan talak, serta membebankan biaya perkara pada penggugat, mencerminkan penerapan prinsip keadilan
UNUSIAUNUSIA Sifat melawan hukum pidana materiil yang lebih dibutuhkan pada masa yang akan datang adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif,Sifat melawan hukum pidana materiil yang lebih dibutuhkan pada masa yang akan datang adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif,
UNIGRESUNIGRES Hal ini mengacu kepada konsep rumusan KUHP yang merupakan adopsi dari Wetboek van Straftrecht Belanda yang menganggap persetubuhan yang dilakukan olehHal ini mengacu kepada konsep rumusan KUHP yang merupakan adopsi dari Wetboek van Straftrecht Belanda yang menganggap persetubuhan yang dilakukan oleh
Useful /
UNIGRESUNIGRES Dengan demikian, kombinasi antara regulasi substantif dan regulasi pelaksana memberikan kerangka hukum yang lebih menyeluruh untuk melindungi hak‑hakDengan demikian, kombinasi antara regulasi substantif dan regulasi pelaksana memberikan kerangka hukum yang lebih menyeluruh untuk melindungi hak‑hak
USNIUSNI Untuk memenuhi aspek kerahasiaan sebuah pesan dapat digunakan teknik steganografi yaitu penyisipan pesan tersembunyi pada file gambar yang berfungsi sebagaiUntuk memenuhi aspek kerahasiaan sebuah pesan dapat digunakan teknik steganografi yaitu penyisipan pesan tersembunyi pada file gambar yang berfungsi sebagai
USNIUSNI Berdasarkan pengkajian terhadap perancangan sistem informasi yang telah dibangun, sistem berbasis web memudahkan pengguna dalam membuat, menginput, mengolah,Berdasarkan pengkajian terhadap perancangan sistem informasi yang telah dibangun, sistem berbasis web memudahkan pengguna dalam membuat, menginput, mengolah,
YRPIPKUYRPIPKU Studi ini melibatkan dua belas ahli dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat setempat yang melakukan perbandingan berpasangan dari limaStudi ini melibatkan dua belas ahli dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat setempat yang melakukan perbandingan berpasangan dari lima