DHARMAWANGSADHARMAWANGSA
Law JurnalLaw JurnalDisparitas putusan menjadi satu perdebatan dimana terhadap perkara yang sama terhadap dua terdakwa yang berbeda memiliki perbedaan tuntutan yang berbeda. Penelitian ini merupakan hukum normatif, bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua putusan yang diangkat sebagai contoh kasus, berdasarkan teori disparitas pemidanaan, sebenarnya secara hukum telah disidangkan dan diproses dengan cara‑cara yang berlandaskan hukum. Namun, hasilnya tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Sebaiknya hakim yang menyidangkan perkara menggali fakta‑fakta hukum yang lebih dalam untuk menemukan kebenaran sejati. Faktor‑faktor penyebab disparitas putusan hakim terhadap perkara tindak pidana narkotika meliputi faktor hukum (multitafsir Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika), faktor aparat penegak hukum (kewenangan diskresi hakim) dan faktor budaya hukum (budaya suap dan damai di tempat). Stakeholders sebaiknya bersama‑sama melakukan dekriminalisasi terhadap tindak pidana pengguna narkotika dengan mengalihkannya kepada proses hukum administratif atau pelayanan kesehatan.
Meskipun kedua putusan telah diproses secara hukum, keputusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.Pengguna narkotika seharusnya diperlakukan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi medis atau sosial sesuai Pasal 127, bukan sebagai pengedar yang dikenai Pasal 112 atau 114.Oleh karena itu, hakim perlu menggali fakta‑fakta secara mendalam, menerapkan diskresi secara bijak, dan memastikan putusan mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana diskresi hakim diterapkan dalam perkara narkotika di berbagai pengadilan negeri di Indonesia, sehingga teridentifikasi pola‑pola yang menyebabkan disparitas; selanjutnya, dilakukan analisis komparatif terhadap hasil rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 127 dibandingkan dengan mereka yang diproses sebagai pengedar di bawah Pasal 112 atau 114, untuk menilai efektivitas pendekatan rehabilitatif versus punitif; akhirnya, disarankan menyusun pedoman standar penegakan hukum narkotika yang mengintegrasikan aspek hukum, budaya, dan prosedural, guna mengurangi ketidakkonsistenan putusan, dengan melibatkan pakar hukum, psikolog, serta lembaga penegak hukum dalam proses penyusunan dan uji coba pedoman tersebut.
| File size | 470.18 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Kesimpulan dari penelitianYaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Kesimpulan dari penelitian
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Dari seluruh keterangan yang telah dibahas, kesimpulan berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas TanahDari seluruh keterangan yang telah dibahas, kesimpulan berdasarkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
ADPETIKISINDOADPETIKISINDO Pernikahan beda agama sering terjadi dalam masyarakat dan menjadi kenyataan sosial yang sulit diselesaikan. Hal ini menimbulkan permasalahan karena adanyaPernikahan beda agama sering terjadi dalam masyarakat dan menjadi kenyataan sosial yang sulit diselesaikan. Hal ini menimbulkan permasalahan karena adanya
UNESUNES Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsipMenurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip
NEOLECTURANEOLECTURA Sus/2021/PN. Nnk. Pelaku yang berusia dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak laki-laki berusia 16 tahun secara berulang selama 2019-2021. StudiSus/2021/PN. Nnk. Pelaku yang berusia dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak laki-laki berusia 16 tahun secara berulang selama 2019-2021. Studi
NEOLECTURANEOLECTURA Selain hal tersebut yaitu adanya laporan BPK tehadap temuan kerugian negara sebesar Rp 1,83. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dalam pemberianSelain hal tersebut yaitu adanya laporan BPK tehadap temuan kerugian negara sebesar Rp 1,83. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dalam pemberian
UNIRAYAUNIRAYA Mestinya tergugat di wajibkan juga membayar apa yang menjadi hak dari para penggugat selama di berhentikan sebagai perangkat desa. Penulis menyarankanMestinya tergugat di wajibkan juga membayar apa yang menjadi hak dari para penggugat selama di berhentikan sebagai perangkat desa. Penulis menyarankan
UNIGRESUNIGRES Perbedaan mendasar antara hukum pidana dan hukum Islam terletak pada definisi dan cakupan perzinaan, di mana hukum Islam menganggap semua hubungan seksualPerbedaan mendasar antara hukum pidana dan hukum Islam terletak pada definisi dan cakupan perzinaan, di mana hukum Islam menganggap semua hubungan seksual
Useful /
USNIUSNI Teknologi Android saat ini merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi setiap kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasiTeknologi Android saat ini merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi setiap kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi
UNIRAYAUNIRAYA Supaya Lembaga Adat Desa (LAD) berperan aktif dalam hal menyelesaikan hal serupa. Apabila tercapai kesepakatan, pelaku dikenakan sanksi adat berupa dendaSupaya Lembaga Adat Desa (LAD) berperan aktif dalam hal menyelesaikan hal serupa. Apabila tercapai kesepakatan, pelaku dikenakan sanksi adat berupa denda
UNIRAYAUNIRAYA Pada kasus tersebut, pelaku dikenakan sanksi adat yaitu satu ekor babi, uang tiga juta rupiah, dan dikucilkan dari keluarga. Jenis penelitian yang digunakanPada kasus tersebut, pelaku dikenakan sanksi adat yaitu satu ekor babi, uang tiga juta rupiah, dan dikucilkan dari keluarga. Jenis penelitian yang digunakan
UNIRAYAUNIRAYA Persyaratan peralihan hak milik atas tanah meliputi formulir permohonan, fotokopi identitas pemohon, Akta Jual Beli (AJB), dan lain-lain. Penelitian iniPersyaratan peralihan hak milik atas tanah meliputi formulir permohonan, fotokopi identitas pemohon, Akta Jual Beli (AJB), dan lain-lain. Penelitian ini