UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumHukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, namun keberadaannya merupakan hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta sebagai hukum yang berlaku, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat. Membawa lari perempuan merupakan bentuk perkawinan yang menyalahi hukum adat yang berlaku, karena perkawinan dapat dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama, hukum adat, pandangan masyarakat dan undang‑undang yang mengatur tentang perkawinan. Salah satu bentuk perkawinan yang menyalahi hukum adat yaitu membawa lari perempuan yang terjadi di Desa Hilifalago. Pada kasus tersebut, pelaku dikenakan sanksi adat yaitu satu ekor babi, uang tiga juta rupiah, dan dikucilkan dari keluarga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan metode pendekatan eksploratoris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari pengamatan atau observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan yaitu metode studi kasus (observational case studies) dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus dengan menggunakan metode berpikir deduktif.
Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian kasus membawa lari perempuan di Desa Hilifalago melibatkan tokoh adat (Siulu), tokoh masyarakat (Siila), dan kepala desa yang melakukan perundingan.Sanksi adat yang dikenakan kepada pelaku meliputi satu ekor babi seberat 87 kg, denda tiga juta rupiah, dan pengucilan dari keluarga.Penerapan sanksi tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa dan menegakkan kepatuhan terhadap hukum adat Nias.
Penelitian selanjutnya dapat membandingkan penerapan sanksi adat terhadap kasus membawa lari perempuan di berbagai kecamatan Pulau Nias untuk mengidentifikasi variasi penegakan hukum adat (Pertanyaan penelitian: Bagaimana perbedaan implementasi sanksi adat antar kecamatan?). Selanjutnya, peneliti dapat menyelidiki dampak integrasi antara hukum perkawinan nasional dengan hukum adat Nias dalam upaya mengurangi kasus kawin lari, menggunakan pendekatan campuran kuantitatif‑kualitatif (Pertanyaan penelitian: Apa implikasi penggabungan hukum nasional dan adat terhadap frekuensi kawin lari?). Terakhir, penting untuk mengeksplorasi persepsi kesetaraan gender masyarakat terhadap sanksi adat, guna mengetahui apakah pandangan gender memengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap hukuman tradisional (Pertanyaan penelitian: Bagaimana persepsi gender memengaruhi legitimasi sanksi adat bagi pelaku kawin lari?).
| File size | 658.36 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.Kami menggunakan metode penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif yang artinya memberikan penjelasan mengenai kedudukan ahli waris berbentuk naratif.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak PidanaPenelitian ini mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Penanganan Tindak Pidana
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Keuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga perusahaan tersebut tundukKeuangan Negara pada BUMN terwujud bila seluruh atau mayoritas modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga perusahaan tersebut tunduk
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan konseptualJenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan konseptual
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi teridentifikasi sebagai faktor utama yang membentuk sikap terhadap kewajiban perpajakan.Kompleksitas regulasi, kejelasan aturan, dan pengalaman pribadi teridentifikasi sebagai faktor utama yang membentuk sikap terhadap kewajiban perpajakan.
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang Justice Collaborator namun belum rigid dan akhirnya mengalami perluasanPenelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang Justice Collaborator namun belum rigid dan akhirnya mengalami perluasan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH OJK memiliki wewenang luas dalam perbankan, termasuk perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai standar perbankan. OJK juga menekankan perlindunganOJK memiliki wewenang luas dalam perbankan, termasuk perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai standar perbankan. OJK juga menekankan perlindungan
UNISMAUNISMA Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hak menguasai negara yang ideal. Pengadaan tanah untuk pembangunanImplementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya sesuai dengan konsep hak menguasai negara yang ideal. Pengadaan tanah untuk pembangunan
Useful /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Dari kajian tentang resesi ekonomi dan implikasinya dalam persektif hukum bisnis dapat disimpulkan bahwa dari sekian solusi yang yang tawarkan sebagaiDari kajian tentang resesi ekonomi dan implikasinya dalam persektif hukum bisnis dapat disimpulkan bahwa dari sekian solusi yang yang tawarkan sebagai
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Hurlock untuk mengidentifikasi perkembangan kepribadian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertama, kepribadianHurlock untuk mengidentifikasi perkembangan kepribadian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertama, kepribadian
UNIRAYAUNIRAYA Dinas P2KBP3A berperan dalam pendampingan korban kekerasan rumah tangga dengan memberikan layanan psikologis, merujuk korban ke layanan kesehatan, danDinas P2KBP3A berperan dalam pendampingan korban kekerasan rumah tangga dengan memberikan layanan psikologis, merujuk korban ke layanan kesehatan, dan
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Sebagai daerah destinasi wisata, Sumatera Barat berinteraksi langsung dengan budaya luar yang berpotensi mengakibatkan perubahan pola kehidupan beradatSebagai daerah destinasi wisata, Sumatera Barat berinteraksi langsung dengan budaya luar yang berpotensi mengakibatkan perubahan pola kehidupan beradat