DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Dampak globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara hidup, interaksi, dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Meskipun globalisasi membuka akses informasi dan nilai-nilai universal, ia juga menimbulkan tantangan seperti intoleransi, diskriminasi, dan penurunan kesadaran hak asasi manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan nilai yang berkelanjutan untuk memperkuat kesadaran hak asasi manusia. Pendidikan warga negara (PKN) memiliki peran vital dalam membentuk warga negara demokratis, kritis, dan bertanggung jawab, sementara Pancasila sebagai ideologi negara menyediakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Studi ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam PKN dapat memperluas kesadaran hak asasi manusia secara kontekstual dan berbasis identitas nasional.

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hak asasi manusia, tetapi kesadaran tersebut belum sepenuhnya tertanam dalam kehidupan sehari-hari.PKN menjadi alat penting untuk membangun kesadaran tentang hak asasi manusia, namun belum efektif karena nilai-nilai Pancasila belum diinternalisasi secara optimal melalui proses pendidikan.Pancasila sendiri memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai hak asasi manusia, sehingga jika diajarkan secara kontekstual, dapat memperkuat kesadaran akan hak asasi manusia.Selain pendidikan, kesadaran hak asasi manusia juga dibentuk melalui semangat warga negara dan partisipasi sosial.Integrasi antara pendidikan warga negara, penyebaran nilai-nilai Pancasila, partisipasi sosial, dan pembentukan karakter menjadi dasar penting dalam pendidikan generasi muda yang mampu menghargai martabat manusia dan keadilan, serta membangun masyarakat demokratis berbasis peradaban.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi metode pembelajaran berbasis proyek atau aktivitas sosial untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum PKN, sehingga siswa lebih memahami relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks hak asasi manusia modern. Selain itu, penelitian juga perlu mengevaluasi efektivitas kolaborasi antara universitas dan lembaga hak asasi manusia dalam memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa, seperti magang atau program advokasi. Terakhir, penelitian dapat fokus pada pengembangan model pendidikan yang lebih inklusif dan demokratis di kampus, dengan memastikan bahwa lingkungan akademik menjadi tempat yang aman untuk ekspresi diri dan pertumbuhan nilai-nilai hak asasi manusia secara alami.

  1. Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah... doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.471Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah doi 10 47134 pgsd v1i3 471
  2. Peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Implikasi dari Hilangnya Nilai... doi.org/10.60126/maras.v2i1.124Peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Implikasi dari Hilangnya Nilai doi 10 60126 maras v2i1 124
Read online
File size282.56 KB
Pages7
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Kohabitasi dipahami sebagai pilihan hidup dua orang dewasa yang berada dalam ranah paling pribadi dan seharusnya terlindungi dari intervensi negara, namunKohabitasi dipahami sebagai pilihan hidup dua orang dewasa yang berada dalam ranah paling pribadi dan seharusnya terlindungi dari intervensi negara, namun

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual Uu Tpks 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Namun, penerapan Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus diperhatikan efektivitasnya terutama dalam proses perencanaan harus dipersiapkan secaraNamun, penerapan Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS) harus diperhatikan efektivitasnya terutama dalam proses perencanaan harus dipersiapkan secara

JURIS An Islamic Legal Study on the Practice of Tubectomy Contraception in Palimanan District Cirebon Regency 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Sebagian besar akseptor tidak memahami secara mendalam kedudukan hukum Islam terhadap tubektomi. Dari perspektif hukum Islam, tubektomi termasuk kategoriSebagian besar akseptor tidak memahami secara mendalam kedudukan hukum Islam terhadap tubektomi. Dari perspektif hukum Islam, tubektomi termasuk kategori

JURIS Dugaan Perundungan di Lingkungan Kampus Studi Kasus Kematian Timothy Anugerah di Universitas Udayana 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu, kasus ini menegaskan tanggung jawab kampus dalam menyediakan lingkungan akademik yang mendukung kesejahteraan mental, transparansi, dan sistemSelain itu, kasus ini menegaskan tanggung jawab kampus dalam menyediakan lingkungan akademik yang mendukung kesejahteraan mental, transparansi, dan sistem

JURIS Paradigma Baru Pertanggungjawaban Pidana Advokat Terhadap Tindak Pidana Peradilan Menurut UU No 1 Tahun 2023 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Meskipun Pasal 16 Undang-Undang Advokat menjamin perlindungan hukum, tindakan misbehaving in court yang dilakukan dengan iktikad buruk tetap dapat dimintaiMeskipun Pasal 16 Undang-Undang Advokat menjamin perlindungan hukum, tindakan misbehaving in court yang dilakukan dengan iktikad buruk tetap dapat dimintai

JURIS Kedudukan Nikah Siri Talak Siri dan Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Temuan menunjukkan bahwa nikah siri dan talak siri sah menurut agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara karena tidak dicatatkan secaraTemuan menunjukkan bahwa nikah siri dan talak siri sah menurut agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara karena tidak dicatatkan secara

JURIS Hukum Islam Sebuah Konsep dan Urgensinya 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dengan menelusuri peran hukum Islam dalam membentuk keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan menjawab tantangan modernitas, tulisan ini menunjukkan bahwaDengan menelusuri peran hukum Islam dalam membentuk keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan menjawab tantangan modernitas, tulisan ini menunjukkan bahwa

JURIS Lafaz Mulaq dan Muqayyad dalam Perspektif Uliyyah Telaah Makna Penerapan dalam Nas dan Implikasi Hukum 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Di antara bentuk ungkapan yang ditemukan adalah lafaz muṭlaq dan muqayyad. Pemahaman yang tepat terhadap keduanya sangat diperlukan, sebab sering kaliDi antara bentuk ungkapan yang ditemukan adalah lafaz muṭlaq dan muqayyad. Pemahaman yang tepat terhadap keduanya sangat diperlukan, sebab sering kali

Useful /

JURIS Kedudukan Hukum Pekerja Freelance dalam Kondisi Perusahaan Pailit 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pekerja freelance sebagai penyedia jasa yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas jasanya. Namun,Pekerja freelance sebagai penyedia jasa yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas jasanya. Namun,

JURIS The Position of Customary Court Decisions in Proving Civil Proceedings in State Courts 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pada hukum acara adat terdapat kelembagaan yang diberi istilah umumnya pengadilan adat atau sidang adat. Penegak hukum adat adalah tokoh atau kepala adatPada hukum acara adat terdapat kelembagaan yang diberi istilah umumnya pengadilan adat atau sidang adat. Penegak hukum adat adalah tokoh atau kepala adat

JURIS Implikasi Hukum Internasional terhadap Praktik Genosida Etnis Rohingya di Myanmar Sebuah Kajian Normatif 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Oleh karena itu, Myanmar dapat dimintai pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional, termasuk kewajiban memberikan perlindungan, pemulihan hak,Oleh karena itu, Myanmar dapat dimintai pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional, termasuk kewajiban memberikan perlindungan, pemulihan hak,

JURIS Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Domestic violence (DV) is a social and legal issue that remains a serious problem in Indonesia. This phenomenon not only impacts victims physically butDomestic violence (DV) is a social and legal issue that remains a serious problem in Indonesia. This phenomenon not only impacts victims physically but

ads-block-test