DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Nikah sirri merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Praktik ini dianggap sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap pencatatan nikah sirri, mengidentifikasi dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya praktik ini. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan pelaku nikah sirri, tokoh agama, kepala KUA, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, nikah sirri dianggap sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, namun pencatatan pernikahan sangat penting sebagai bentuk maslahah mursalah untuk melindungi hak‑hak keluarga. Dampak negatif meliputi ketidakpastian status hukum istri dan anak, kesulitan memperoleh hak waris, serta minimnya perlindungan hukum. Faktor pendorong praktik nikah sirri antara lain aspek ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, pengaruh budaya lokal, dan keterbatasan akses terhadap pencatatan resmi.
Penelitian menemukan bahwa nikah sirri sah secara syari bila rukun terpenuhi, namun pencatatan pernikahan penting sebagai maslahah untuk melindungi hak‑hak keluarga.Praktik nikah sirri memberikan dampak negatif signifikan bagi perempuan dan anak, termasuk ketidakpastian hukum, kerentanan, beban psikologis, serta kesulitan memperoleh hak waris dan dokumen kependudukan.Faktor‑faktor multidimensional seperti pemahaman agama, kondisi ekonomi, usia, budaya, geografis, dan prosedur administratif mempengaruhi praktik ini, sehingga diperlukan edukasi hukum‑agama, peran aktif tokoh agama, serta peningkatan layanan pencatatan di daerah terpencil.
Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi efektivitas layanan pencatatan perkawinan keliling (mobile) dalam meningkatkan akses masyarakat kepulauan, dengan mengukur perubahan angka nikah sirri sebelum dan sesudah program. Selain itu, studi komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan tingkat kesadaran hukum perkawinan di kalangan remaja antara wilayah kepulauan dan daratan, guna mengidentifikasi perbedaan faktor edukasi yang mempengaruhi keputusan menikah sirri. Selanjutnya, penelitian dapat menyelidiki pengaruh pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga berpenghasilan rendah terhadap keputusan mereka untuk melakukan pencatatan pernikahan resmi, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. Dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, ketiga penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang dapat dijadikan dasar kebijakan publik untuk mengurangi praktik nikah sirri di daerah terpencil.
| File size | 300.31 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Instrumen hukum seperti AMDAL, perizinan lingkungan, dan sanksi administratif cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya menjamin pembebanan tanggungInstrumen hukum seperti AMDAL, perizinan lingkungan, dan sanksi administratif cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya menjamin pembebanan tanggung
DAARULHUDADAARULHUDA QS. an‑Nūr ayat 2–3 menjadi landasan hukum utama dalam penetapan sanksi bagi pelaku zina serta aturan sosial terkait pernikahan mereka. PenelitianQS. an‑Nūr ayat 2–3 menjadi landasan hukum utama dalam penetapan sanksi bagi pelaku zina serta aturan sosial terkait pernikahan mereka. Penelitian
DAARULHUDADAARULHUDA Namun, kedua pasal tersebut belum mengatur standar substantif, indikator keberhasilan, maupun mekanisme pengawasan yang diperlukan untuk memastikan pemulihanNamun, kedua pasal tersebut belum mengatur standar substantif, indikator keberhasilan, maupun mekanisme pengawasan yang diperlukan untuk memastikan pemulihan
DAARULHUDADAARULHUDA Meskipun Pasal 16 Undang-Undang Advokat menjamin perlindungan hukum, tindakan misbehaving in court yang dilakukan dengan iktikad buruk tetap dapat dimintaiMeskipun Pasal 16 Undang-Undang Advokat menjamin perlindungan hukum, tindakan misbehaving in court yang dilakukan dengan iktikad buruk tetap dapat dimintai
DAARULHUDADAARULHUDA Dalam hukum positif Indonesia, nikah online belum diatur secara khusus, tetapi prinsip keabsahan perkawinan tetap mengacu pada UU No. Artinya, nikah onlineDalam hukum positif Indonesia, nikah online belum diatur secara khusus, tetapi prinsip keabsahan perkawinan tetap mengacu pada UU No. Artinya, nikah online
DAARULHUDADAARULHUDA Qisas dan diyat memiliki landasan teologis-yuridis yang kokoh dalam hukum Islam dengan orientasi keadilan restoratif yang sejalan dengan perkembangan teoriQisas dan diyat memiliki landasan teologis-yuridis yang kokoh dalam hukum Islam dengan orientasi keadilan restoratif yang sejalan dengan perkembangan teori
UIIDALWAUIIDALWA Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah sirri menimbulkan berbagai persoalan, seperti istri kehilangan hak hukum ketika ditelantarkan dan anak mengalamiHasil penelitian menunjukkan bahwa nikah sirri menimbulkan berbagai persoalan, seperti istri kehilangan hak hukum ketika ditelantarkan dan anak mengalami
IJBLEIJBLE 23 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008, yang mewajibkan pelaporan kelahiran dalam waktu maksimal enam puluh hari. bila terlambat (lebih dari23 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008, yang mewajibkan pelaporan kelahiran dalam waktu maksimal enam puluh hari. bila terlambat (lebih dari
Useful /
DAARULHUDADAARULHUDA Studi ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam PKN dapat memperluas kesadaran hak asasi manusia secara kontekstual dan berbasis identitasStudi ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam PKN dapat memperluas kesadaran hak asasi manusia secara kontekstual dan berbasis identitas
DAARULHUDADAARULHUDA Perlindungan yang memadai mampu meningkatkan partisipasi saksi dan korban, memperkuat pembuktian, serta mendorong terwujudnya keadilan substantif. OlehPerlindungan yang memadai mampu meningkatkan partisipasi saksi dan korban, memperkuat pembuktian, serta mendorong terwujudnya keadilan substantif. Oleh
DAARULHUDADAARULHUDA Pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti dan regulasi pertanahan yang relevan, memutuskan mendukung penggugat dan memerintahkan BPN melakukan balik nama,Pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti dan regulasi pertanahan yang relevan, memutuskan mendukung penggugat dan memerintahkan BPN melakukan balik nama,
UNIBIUNIBI Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan sampling jenuh pada 40 karyawan, dan data dianalisis menggunakan regresi berganda dengan SPSSMetode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan sampling jenuh pada 40 karyawan, dan data dianalisis menggunakan regresi berganda dengan SPSS