DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum nasional Indonesia. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak ke dalam norma hukum positif yang konkret dan operasional. Penelitian ini mengkaji relevansi konsep hukum alam rasional sebagai pendekatan filosofis dalam menginterpretasikan Pancasila secara kontekstual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hukum alam rasional menekankan pentingnya akal budi dan nilai moral universal sebagai dasar pembentukan hukum, sehingga hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta musyawarah, memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum alam rasional. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila dapat ditransformasikan menjadi asas-asas hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti asas proporsionalitas, keseimbangan kepentingan, dan perlindungan hak kodrati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap regulasi serta putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan prinsip hukum alam rasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa interpretasi hukum alam rasional terhadap Pancasila berperan sebagai jembatan antara nilai filosofis dan norma hukum positif, sekaligus sebagai filter terhadap pengaruh global agar hukum nasional tetap mencerminkan identitas bangsa.
Konsep hukum alam rasional memiliki relevansi yang kuat dalam menginterpretasikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.Hukum alam rasional, yang berakar pada akal budi dan nilai moral universal, mampu menjembatani nilai-nilai abstrak Pancasila dengan norma hukum positif yang konkret dan kontekstual.Melalui pendekatan ini, nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah dapat diterjemahkan secara lebih substansial dalam proses legislasi dan praktik peradilan.Penerapan hukum alam rasional juga berperan sebagai filter terhadap pengaruh global, menjaga agar hukum nasional tetap mencerminkan identitas dan kepribadian bangsa Indonesia.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak konsep hukum alam rasional terhadap penerapan hak asasi manusia dalam konteks hukum Indonesia. 2. Analisis peran hukum alam rasional dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang dinamis. 3. Studi tentang efektivitas pendidikan hukum dan pelatihan bagi aparatur penegak hukum dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam proses legislasi.
- Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional... doi.org/10.32503/diversi.v10i1.5183Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional doi 10 32503 diversi v10i1 5183
- Analisis Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam (Rasional) Terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Hukum... doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3202Analisis Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam Rasional Terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Hukum doi 10 55606 jhpis v3i1 3202
- Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi | IJOLARES: Indonesian... doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.95Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi IJOLARES Indonesian doi 10 60153 ijolares v3i1 95
- Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia | Perkara : Jurnal... doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863Penerapan Nilai Ae Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia Perkara Jurnal doi 10 51903 perkara v2i2 1863
| File size | 293.03 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
POLTEKSCIPOLTEKSCI Karakter yang kuat harus selalu dibangun untuk menciptakan harmoni dalam keragaman. Perbedaan yang ada tidak perlu menjadi obsesi dan menjadi konflik.Karakter yang kuat harus selalu dibangun untuk menciptakan harmoni dalam keragaman. Perbedaan yang ada tidak perlu menjadi obsesi dan menjadi konflik.
PENACCELERATIONPENACCELERATION Setiap individu memiliki hak untuk memercayai Tuhan sesuai keyakinan mereka dan harus saling menghormati kepercayaan orang lain. Pemaksaan hijab, terutamaSetiap individu memiliki hak untuk memercayai Tuhan sesuai keyakinan mereka dan harus saling menghormati kepercayaan orang lain. Pemaksaan hijab, terutama
PUBMEDIAPUBMEDIA Pusat dari Pancasila adalah filosofi humanis, terutama terwujud dalam sila kedua, yang mendasari nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsipPusat dari Pancasila adalah filosofi humanis, terutama terwujud dalam sila kedua, yang mendasari nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip
RAYYANJURNALRAYYANJURNAL Ruang simbolis kampus seperti kompleks ibadah lintas agama dan Museum UNS berfungsi sebagai arena pembelajaran kewarganegaraan yang partisipatif dan kontekstual.Ruang simbolis kampus seperti kompleks ibadah lintas agama dan Museum UNS berfungsi sebagai arena pembelajaran kewarganegaraan yang partisipatif dan kontekstual.
UMPOUMPO Sekolah Dasar memiliki peran penting dalam mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis Pancasila melalui metode keteladanan dan pembiasaan. ImplementasiSekolah Dasar memiliki peran penting dalam mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis Pancasila melalui metode keteladanan dan pembiasaan. Implementasi
UMPOUMPO Subyek penelitian adalah tiga pendidik di Sanggar Bimbingan Sentul Malaysia. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. HasilSubyek penelitian adalah tiga pendidik di Sanggar Bimbingan Sentul Malaysia. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Metode yang digunakan kualitatif (Qualitative Research). populasi observasi seluruh peserta didik di SMA Negeri 2 Palembang, sampel yang digunakan padaMetode yang digunakan kualitatif (Qualitative Research). populasi observasi seluruh peserta didik di SMA Negeri 2 Palembang, sampel yang digunakan pada
WESTSCIENCESWESTSCIENCES Pengamalan nilai-nilai kebhinnekatunggalikaan serta nilai-nilai Pancasila melalui pembiasaan (habituation) dilakukan menggunakan membiasakan peserta didikPengamalan nilai-nilai kebhinnekatunggalikaan serta nilai-nilai Pancasila melalui pembiasaan (habituation) dilakukan menggunakan membiasakan peserta didik
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil menunjukkan bahwa istri cucu pewaris tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab atau perkawinan langsung dengan pewaris. PemberianHasil menunjukkan bahwa istri cucu pewaris tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab atau perkawinan langsung dengan pewaris. Pemberian
PUBMEDIAPUBMEDIA Keberadaan skema kerja paruh waktu merupakan inovasi administratif dalam reformasi birokrasi, namun belum memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya diaturKeberadaan skema kerja paruh waktu merupakan inovasi administratif dalam reformasi birokrasi, namun belum memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya diatur
PENACCELERATIONPENACCELERATION Artikel ini juga membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Pancasila sebagai pendidikan moral di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negaraArtikel ini juga membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan Pancasila sebagai pendidikan moral di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara
PUBMEDIAPUBMEDIA Selain itu, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumurSelain itu, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumur