DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum nasional Indonesia. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak ke dalam norma hukum positif yang konkret dan operasional. Penelitian ini mengkaji relevansi konsep hukum alam rasional sebagai pendekatan filosofis dalam menginterpretasikan Pancasila secara kontekstual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hukum alam rasional menekankan pentingnya akal budi dan nilai moral universal sebagai dasar pembentukan hukum, sehingga hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta musyawarah, memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum alam rasional. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila dapat ditransformasikan menjadi asas-asas hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti asas proporsionalitas, keseimbangan kepentingan, dan perlindungan hak kodrati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap regulasi serta putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan prinsip hukum alam rasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa interpretasi hukum alam rasional terhadap Pancasila berperan sebagai jembatan antara nilai filosofis dan norma hukum positif, sekaligus sebagai filter terhadap pengaruh global agar hukum nasional tetap mencerminkan identitas bangsa.
Konsep hukum alam rasional memiliki relevansi yang kuat dalam menginterpretasikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.Hukum alam rasional, yang berakar pada akal budi dan nilai moral universal, mampu menjembatani nilai-nilai abstrak Pancasila dengan norma hukum positif yang konkret dan kontekstual.Melalui pendekatan ini, nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah dapat diterjemahkan secara lebih substansial dalam proses legislasi dan praktik peradilan.Penerapan hukum alam rasional juga berperan sebagai filter terhadap pengaruh global, menjaga agar hukum nasional tetap mencerminkan identitas dan kepribadian bangsa Indonesia.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak konsep hukum alam rasional terhadap penerapan hak asasi manusia dalam konteks hukum Indonesia. 2. Analisis peran hukum alam rasional dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial yang dinamis. 3. Studi tentang efektivitas pendidikan hukum dan pelatihan bagi aparatur penegak hukum dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam proses legislasi.
- Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional... doi.org/10.32503/diversi.v10i1.5183Refleksi Filosofis Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Nasional doi 10 32503 diversi v10i1 5183
- Analisis Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam (Rasional) Terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Hukum... doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3202Analisis Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam Rasional Terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Hukum doi 10 55606 jhpis v3i1 3202
- Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi | IJOLARES: Indonesian... doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.95Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi IJOLARES Indonesian doi 10 60153 ijolares v3i1 95
- Penerapan Nilai – Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia | Perkara : Jurnal... doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863Penerapan Nilai Ae Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia Perkara Jurnal doi 10 51903 perkara v2i2 1863
| File size | 293.03 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
RCRSRCRS Pemetaan aktor dan relasi di antaranya adalah nilai plus yang diperoleh para pegiat sebagai keterampilan lanjutan. Setelahnya, ideologi merupakan hal yangPemetaan aktor dan relasi di antaranya adalah nilai plus yang diperoleh para pegiat sebagai keterampilan lanjutan. Setelahnya, ideologi merupakan hal yang
IAINSORONGIAINSORONG The results show that inconsistencies in the application of Islamic law, such as in the case of Bugis customary inheritance which contradicts the provisionsThe results show that inconsistencies in the application of Islamic law, such as in the case of Bugis customary inheritance which contradicts the provisions
DAARULHUDADAARULHUDA Studi ini menyoroti pentingnya komitmen berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga hukum untuk mewujudkan prinsip-prinsip konstitusionalStudi ini menyoroti pentingnya komitmen berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga hukum untuk mewujudkan prinsip-prinsip konstitusional
RCRSRCRS Artikel ini menganalisis tema tanah pada beberapa perikop kunci—Mazmur 24:1, 37:11, 65:9–13, 85:12–13, 19:1–4, 104, 79, dan 137—dengan pendekatanArtikel ini menganalisis tema tanah pada beberapa perikop kunci—Mazmur 24:1, 37:11, 65:9–13, 85:12–13, 19:1–4, 104, 79, dan 137—dengan pendekatan
NEWINERANEWINERA Data diperoleh dari basis data Scopus dengan kata kunci tourism, inclusive, accessibility, special needs, disability, dan Indonesia. Hasil visualisasiData diperoleh dari basis data Scopus dengan kata kunci tourism, inclusive, accessibility, special needs, disability, dan Indonesia. Hasil visualisasi
ISHAISHA Temuan utama menekankan signifikansi ekologi kawasan karst, pentingnya keterlibatan komunitas dalam penguatan tata kelola, serta kebutuhan mekanisme pertumbuhanTemuan utama menekankan signifikansi ekologi kawasan karst, pentingnya keterlibatan komunitas dalam penguatan tata kelola, serta kebutuhan mekanisme pertumbuhan
ALJAMIAHALJAMIAH Fenomena tersebut tampaknya juga merembes ke Indonesia. Pengundangan beberapa peraturan baru yang menguntungkan umat Islam akhir-akhir ini, seperti Undang-undangFenomena tersebut tampaknya juga merembes ke Indonesia. Pengundangan beberapa peraturan baru yang menguntungkan umat Islam akhir-akhir ini, seperti Undang-undang
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Muhammadiyah menekankan sinkronisasi antar lembaga dengan transparansi dan ketatnya pelaksanaan undang-undang, serta menawarkan tiga poin konsep. pencabutanMuhammadiyah menekankan sinkronisasi antar lembaga dengan transparansi dan ketatnya pelaksanaan undang-undang, serta menawarkan tiga poin konsep. pencabutan
Useful /
STIQ WALISONGOSTIQ WALISONGO Pendekatan tafsir tematik‑integratif ini memperkaya pemahaman ayat‑ayat keluarga Islam dan dapat diterapkan dalam praktik peradilan agama serta konselingPendekatan tafsir tematik‑integratif ini memperkaya pemahaman ayat‑ayat keluarga Islam dan dapat diterapkan dalam praktik peradilan agama serta konseling
DAARULHUDADAARULHUDA Hasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan upah tidak hanya terjadi karena perlindungan hukum yang lemah, tetapi juga karena adanya norma budaya yang menganggapHasilnya menunjukkan bahwa ketimpangan upah tidak hanya terjadi karena perlindungan hukum yang lemah, tetapi juga karena adanya norma budaya yang menganggap
IAINSORONGIAINSORONG Partisipan penelitian meliputi masyarakat dari Klalin 1 dan Maibo, Aimas, Provinsi Papua Barat. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik moderasiPartisipan penelitian meliputi masyarakat dari Klalin 1 dan Maibo, Aimas, Provinsi Papua Barat. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik moderasi
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Materi yang diberikan mencakup kepemimpinan, motivasi berorganisasi, serta penyusunan proposal dan program kerja. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatanMateri yang diberikan mencakup kepemimpinan, motivasi berorganisasi, serta penyusunan proposal dan program kerja. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan