DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, faktor penyebab meningkatnya kasus korupsi, serta strategi penanggulangannya. Penelitian menggunakan metode studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa korupsi disebabkan oleh lemahnya integritas aparatur, sistem pengawasan yang tidak efektif, serta budaya permisif. Penanggulangan korupsi memerlukan pendekatan represif, preventif, dan sistemik melalui reformasi birokrasi.
Tindak pidana korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, seperti merusak fondasi ekonomi, melemahkan sektor pendidikan dan kesehatan, menghancurkan keadilan sosial, menurunkan kepercayaan publik, dan menyebabkan peningkatan kemiskinan serta ketimpangan.Dampak ini juga dapat merusak kualitas layanan publik dan infrastruktur, serta mengancam stabilitas dan keamanan negara.Unsur-unsurnya meliputi melawan hukum, memperkaya diri, dan merugikan keuangan negara.Penyebab korupsi berasal dari faktor internal individu dan faktor eksternal seperti sistem birokrasi yang lemah.Penanggulangan korupsi harus dilakukan melalui kombinasi pendekatan represif, preventif, dan reformasi sistemik.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas pendidikan antikorupsi dalam mengubah perilaku masyarakat, peran teknologi dalam pencegahan korupsi, serta analisis komparatif kerangka hukum anti-korupsi antar negara. Pertama, studi tentang bagaimana program pendidikan antikorupsi dapat meningkatkan kesadaran dan integritas individu dalam masyarakat. Kedua, eksplorasi penggunaan sistem digital untuk memantau transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketiga, evaluasi perbedaan hasil pemberantasan korupsi di negara dengan sistem hukum berbeda, seperti Indonesia versus negara maju, untuk mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan.
| File size | 289.85 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Artikel ini mengevaluasi bagaimana pendekatan maqāṣid al-sharīah dapat digunakan untuk menilai efektivitas undang-undang ini dalam mengurangi kemiskinanArtikel ini mengevaluasi bagaimana pendekatan maqāṣid al-sharīah dapat digunakan untuk menilai efektivitas undang-undang ini dalam mengurangi kemiskinan
UEUUEU Jika dipandang dari sudut terdakwa, maka akan berkaitan terhadap teori hukum khususnya rasa keadilan, bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk dapat membuktikanJika dipandang dari sudut terdakwa, maka akan berkaitan terhadap teori hukum khususnya rasa keadilan, bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk dapat membuktikan
UNDIKSHAUNDIKSHA Hasil evaluasi pengaruh dari kebijakan pemberantasan korupsi di perguruan tinggi dapat dikatakan efektif karena semua indikator efektivitas terdapat dalamHasil evaluasi pengaruh dari kebijakan pemberantasan korupsi di perguruan tinggi dapat dikatakan efektif karena semua indikator efektivitas terdapat dalam
YAYASANBHZYAYASANBHZ Salah satu upaya pemerintah menanggulangi penyelundupan narkotika melalui laut adalah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tulisan ini bertujuanSalah satu upaya pemerintah menanggulangi penyelundupan narkotika melalui laut adalah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tulisan ini bertujuan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penelitian ini mengkaji: (i) bentuk ideal pencegahan korupsi melalui sistem pendidikan terintegrasi; dan (ii) hambatan yang diproyeksikan dalam pelaksanaanPenelitian ini mengkaji: (i) bentuk ideal pencegahan korupsi melalui sistem pendidikan terintegrasi; dan (ii) hambatan yang diproyeksikan dalam pelaksanaan
UNIRAYAUNIRAYA Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan masih sangat erat kaitnya dengan ranah hukum pemberantasan tindak pidana korupsi diTemuan tersebut menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kekuasaan masih sangat erat kaitnya dengan ranah hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di
UNSURUNSUR Demi mewujudkan pembaharuan hukum (legal reform) pidana secara progresif, perlu dilakukan kriminalisasi terhadap praktik gratifikasi seksual (sexual gratification).mengingatDemi mewujudkan pembaharuan hukum (legal reform) pidana secara progresif, perlu dilakukan kriminalisasi terhadap praktik gratifikasi seksual (sexual gratification).mengingat
MKRIMKRI Konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi kunci bersatunya Indonesia dalam bingkai kebhinekaan. Kekhususan Provinsi Aceh yang dituangkan dalam Undang-UndangKonstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi kunci bersatunya Indonesia dalam bingkai kebhinekaan. Kekhususan Provinsi Aceh yang dituangkan dalam Undang-Undang
Useful /
LP3MZHLP3MZH Perlu adanya penyuluhan hukum terkait tindak bullying dengan memberikan edukasi hukum dan pemahaman tentang bullying. Pelaku yang merasa tindak bullyingPerlu adanya penyuluhan hukum terkait tindak bullying dengan memberikan edukasi hukum dan pemahaman tentang bullying. Pelaku yang merasa tindak bullying
INABJINABJ Respon imun kolon dapat beradaptasi dengan diet HFHS pada tahap awal, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami perubahan inflammation padaRespon imun kolon dapat beradaptasi dengan diet HFHS pada tahap awal, tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami perubahan inflammation pada
STAIMUTTAQIENSTAIMUTTAQIEN Sementara itu, upaya transformasi digital BPJPH melalui sistem aplikasi daring berpotensi mempercepat proses sertifikasi, namun tantangan akses teknologi,Sementara itu, upaya transformasi digital BPJPH melalui sistem aplikasi daring berpotensi mempercepat proses sertifikasi, namun tantangan akses teknologi,
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik diatur tegas oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan batasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaanPenyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik diatur tegas oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan batasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan