DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, faktor penyebab meningkatnya kasus korupsi, serta strategi penanggulangannya. Penelitian menggunakan metode studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa korupsi disebabkan oleh lemahnya integritas aparatur, sistem pengawasan yang tidak efektif, serta budaya permisif. Penanggulangan korupsi memerlukan pendekatan represif, preventif, dan sistemik melalui reformasi birokrasi.

Tindak pidana korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, seperti merusak fondasi ekonomi, melemahkan sektor pendidikan dan kesehatan, menghancurkan keadilan sosial, menurunkan kepercayaan publik, dan menyebabkan peningkatan kemiskinan serta ketimpangan.Dampak ini juga dapat merusak kualitas layanan publik dan infrastruktur, serta mengancam stabilitas dan keamanan negara.Unsur-unsurnya meliputi melawan hukum, memperkaya diri, dan merugikan keuangan negara.Penyebab korupsi berasal dari faktor internal individu dan faktor eksternal seperti sistem birokrasi yang lemah.Penanggulangan korupsi harus dilakukan melalui kombinasi pendekatan represif, preventif, dan reformasi sistemik.

Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas pendidikan antikorupsi dalam mengubah perilaku masyarakat, peran teknologi dalam pencegahan korupsi, serta analisis komparatif kerangka hukum anti-korupsi antar negara. Pertama, studi tentang bagaimana program pendidikan antikorupsi dapat meningkatkan kesadaran dan integritas individu dalam masyarakat. Kedua, eksplorasi penggunaan sistem digital untuk memantau transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketiga, evaluasi perbedaan hasil pemberantasan korupsi di negara dengan sistem hukum berbeda, seperti Indonesia versus negara maju, untuk mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan.

Read online
File size289.85 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Kohabitasi Hak Atas Privasi Terhadap Pengaturan Pidana Berdasarkan Perspektif HAM 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis UUD 1945, UU HAM, KUHP, ICCPR, DUHAM, serta General Comment No. 16 untuk menilaiPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis UUD 1945, UU HAM, KUHP, ICCPR, DUHAM, serta General Comment No. 16 untuk menilai

JURIS Konflik Preferensi Negara dan Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Sita Pajak di KPKNL Surabaya 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengkaji konflik antara hak mendahului negara atas utang pajak dan kedudukan pemegang hak jaminan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan,Penelitian ini mengkaji konflik antara hak mendahului negara atas utang pajak dan kedudukan pemegang hak jaminan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan,

JURIS Tantangan Penerapan Kebijakan Standart Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di MTS Aisyiyah Tembung 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Selain itu, terdapat kendala dalam penyesuaian kurikulum dan implementasi supervisi akademik yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistemSelain itu, terdapat kendala dalam penyesuaian kurikulum dan implementasi supervisi akademik yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem

JURIS Disharmonisasi Antara Pasal 610 Kitab Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Baru dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tidak Pidana Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, disharmonisasiJenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, disharmonisasi

JURIS Fenomena Pencemaran Limbah Minyak Hitam Oil Spill di Kabupaten Bintan ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijalankan agar dapat mengurangi terjadinya pencemaran minyak di laut. Penegakan hukum terhadapDengan demikian peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijalankan agar dapat mengurangi terjadinya pencemaran minyak di laut. Penegakan hukum terhadap

JURIS Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Korupsi 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pencegahan melalui pembinaan integritas, pendidikan antikorupsi, penguatan pengawasan internal, penegakan disiplin, serta reformasi birokrasi yang transparanPencegahan melalui pembinaan integritas, pendidikan antikorupsi, penguatan pengawasan internal, penegakan disiplin, serta reformasi birokrasi yang transparan

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Polri perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penyaringan informasi secara selektif dan memastikan bahwa riwayat Statistik SKCK tidak mencakupPolri perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penyaringan informasi secara selektif dan memastikan bahwa riwayat Statistik SKCK tidak mencakup

JURIS Studi Komparatif Penegakan Hukum Anti Korupsi Militer Terhadap Wewenang KPK dalam Putusan Perkara Nomor 87 PUU XXI 2023 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Studi komparatif dilakukan dengan Amerika Serikat serta Korea Selatan, untuk mengidentifikasi pendekatan terbaik dalam penanganan korupsi militer. StudiStudi komparatif dilakukan dengan Amerika Serikat serta Korea Selatan, untuk mengidentifikasi pendekatan terbaik dalam penanganan korupsi militer. Studi

Useful /

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Hubungan Industrial 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Melalui pendekatan penelitian yuridis normatif, studi ini menyelidiki ketentuan UU Ketenagakerjaan, peraturan pelaksanaan, prinsip-prinsip perlindunganMelalui pendekatan penelitian yuridis normatif, studi ini menyelidiki ketentuan UU Ketenagakerjaan, peraturan pelaksanaan, prinsip-prinsip perlindungan

JURIS Penerapan Data Mining Dalam Klasifikasi Pencegahan Narkoba Menggunakan Algoritma Na ve Bayes Di BNN Kota Pematangsiantar 2026More at 2026

LITERASISAINSLITERASISAINS Data penelitian terdiri dari 19 alternatif data training dan 18 alternatif data testing. Hasil menunjukkan 2 pasien tidak terindikasi dan 16 pasien terindikasiData penelitian terdiri dari 19 alternatif data training dan 18 alternatif data testing. Hasil menunjukkan 2 pasien tidak terindikasi dan 16 pasien terindikasi

JURIS Klasifikasi Data Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Menggunakan Algoritma Na ve Bayes 2026More at 2026

LITERASISAINSLITERASISAINS Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengujian sebanyak 5 data testing yang diolah di dalam RapidMiner 5. 3. mendapatkan hasil pengujian dengan akurasiKesimpulan dari penelitian ini adalah pengujian sebanyak 5 data testing yang diolah di dalam RapidMiner 5. 3. mendapatkan hasil pengujian dengan akurasi

JURIS Upaya mengontrol perilaku agresif pada perilaku Kekerasan dengan pemberian rational emotive behavior therapy 2025More at 2025

AKPERGITAMATURAABADIAKPERGITAMATURAABADI Didapatkan hasil dari kedua responden selama menjalani REBT selama 3 hari dengan 6 kali pertemuan didapatkan kedua responden berhasil mengontrol emosiDidapatkan hasil dari kedua responden selama menjalani REBT selama 3 hari dengan 6 kali pertemuan didapatkan kedua responden berhasil mengontrol emosi

ads-block-test