STAIMUTTAQIENSTAIMUTTAQIEN
Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic StudiesMuttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic StudiesProses sertifikasi halal di Indonesia sangat penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim domestik dan pasar internasional. Studi ini meneliti perspektif regulator dan praktisi industri terhadap sertifikasi halal di Indonesia, dengan fokus pada kompleksitas regulasi, tantangan prosedural, dan kepatuhan yang didorong oleh permintaan pasar. Menggunakan ini deskriptif mengidentifikasi isu-isu utama, termasuk tumpang tindih tanggung jawab antar badan regulator, dampak transformasi digital, dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi sering menciptakan kebingungan prosedural yang dapat menghambat kepatuhan, sementara inisiatif digital BPJPH menawarkan peluang untuk mempercepat proses sertifikasi tetapi menghadapi tantangan aksesibilitas, terutama bagi UKM di daerah pedesaan. Selain itu, tingginya permintaan konsumen terhadap produk halal menekan perusahaan untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi daya saing. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan terintegrasi dalam studi Islam, melibatkan disiplin agama, kebijakan, dan bisnis untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah yang responsif. Peningkatan kolaborasi antara regulator dan industri menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan sektor halal di Indonesia dan memperkuat posisinya di pasar halal global.
Berdasarkan temuan penelitian ini, proses sertifikasi halal di Indonesia menghadapi tantangan terkait kompleksitas regulasi, kebutuhan digitalisasi, kolaborasi antara regulator dan industri, serta tekanan permintaan konsumen.Kompleksitas regulasi yang melibatkan banyak lembaga seperti BPJPH, MUI, dan Kementerian Agama menimbulkan kebingungan prosedural, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sinergi dan efisiensi regulasi guna mencapai kepatuhan optimal.Sementara itu, upaya transformasi digital BPJPH melalui sistem aplikasi daring berpotensi mempercepat proses sertifikasi, namun tantangan akses teknologi, terutama bagi UMKM di daerah pedesaan, menghambat pelaksanaan yang merata.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana model kolaboratif berbasis platform digital yang mengintegrasikan data regulasi, prosedur, dan verifikasi bahan baku dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat proses sertifikasi bagi UMKM di daerah pedesaan; selanjutnya, studi komparatif antara pendekatan satu‑lembaga (seperti JAKIM di Malaysia) dan pendekatan multi‑lembaga Indonesia dapat mengidentifikasi faktor‑faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas regulasi serta menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menyederhanakan tanggung jawab lembaga; terakhir, penelitian aksi dapat menguji dampak program pelatihan berbasis komunitas yang melibatkan regulator, industri, dan konsumen dalam meningkatkan literasi halal serta mengukur perubahan persepsi dan kepatuhan dalam jangka panjang, sehingga memberikan bukti empiris untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
| File size | 435.7 KB |
| Pages | 16 |
| Short Link | https://juris.id/p-39j |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
UNIGRESUNIGRES Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih baik terhadap proses mediasi, serta peningkatan edukasi bagi aparat hukumOleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih baik terhadap proses mediasi, serta peningkatan edukasi bagi aparat hukum
FHUKIFHUKI Unsur perbuatan revenge porn memenuhi ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 45 ayat (1) jo. PenegakanUnsur perbuatan revenge porn memenuhi ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dan Pasal 45 ayat (1) jo. Penegakan
STAIMUTTAQIENSTAIMUTTAQIEN Fenomena ini menegaskan bahwa microcelebrity dalam konteks dakwah dapat terbentuk secara organik, didukung oleh keikhlasan dan dedikasi dalam menyampaikanFenomena ini menegaskan bahwa microcelebrity dalam konteks dakwah dapat terbentuk secara organik, didukung oleh keikhlasan dan dedikasi dalam menyampaikan
AMIKOMAMIKOM Harus terbuka terhadap kebutuhan negara-negara Islam tetapi harus waspada bahwa hal ini dapat menjadi bentuk baru proteksionisme yang tidak adil bagi standarHarus terbuka terhadap kebutuhan negara-negara Islam tetapi harus waspada bahwa hal ini dapat menjadi bentuk baru proteksionisme yang tidak adil bagi standar
UINUIN Pertama, poligami yang diinisiasi oleh suami dan disetujui oleh istri-istri, dengan motif untuk memenuhi kebutuhan biologis guna mencegah zina serta kekerasanPertama, poligami yang diinisiasi oleh suami dan disetujui oleh istri-istri, dengan motif untuk memenuhi kebutuhan biologis guna mencegah zina serta kekerasan
DINASTIREVDINASTIREV Majelis hakim sebagai perwakilan negara mendapatkan wewenang dan kekuasaan memutus perkara, apakah menolak gugatan perceraian, atau mengabulkan gugatanMajelis hakim sebagai perwakilan negara mendapatkan wewenang dan kekuasaan memutus perkara, apakah menolak gugatan perceraian, atau mengabulkan gugatan
UMMUMM Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga alasan mengapa pernikahan anak tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksualBerangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga alasan mengapa pernikahan anak tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual
UINUIN Serangkaian pelecehan seksual yang dipublikasikan secara luas di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang baru-baru ini menimbulkanSerangkaian pelecehan seksual yang dipublikasikan secara luas di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang baru-baru ini menimbulkan
Useful /
LP3MZHLP3MZH Koperasi harus mampu menentukan kebijakan dan strategi yang harus dikembangkan dan ditingkatkan dengan cara meningkatkan efektifitas system pengendalianKoperasi harus mampu menentukan kebijakan dan strategi yang harus dikembangkan dan ditingkatkan dengan cara meningkatkan efektifitas system pengendalian
LP3MZHLP3MZH Kebijakan ini tentu baik, namun disisi lain menuntut kreativitas guru yang lebih dalam mengatur pembelajaran. Tidak hanya itu kerja sama yang bersifatKebijakan ini tentu baik, namun disisi lain menuntut kreativitas guru yang lebih dalam mengatur pembelajaran. Tidak hanya itu kerja sama yang bersifat
IAIN KEDIRIIAIN KEDIRI Threads-based peer discussion meningkatkan beberapa aspek kritis dari kemampuan menulis mahasiswa. Mahasiswa percaya bahwa Threads-based feedback telahThreads-based peer discussion meningkatkan beberapa aspek kritis dari kemampuan menulis mahasiswa. Mahasiswa percaya bahwa Threads-based feedback telah
UINUIN Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah bagi para ulama yang memberikan bimbingan bagi umat Islam dalam bentuk fatwa tentang situasi tertentu yangMajelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah bagi para ulama yang memberikan bimbingan bagi umat Islam dalam bentuk fatwa tentang situasi tertentu yang