DINASTIREVDINASTIREV

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

Artikel ini membahas penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengkaji Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Kwg sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya terkait pemberian rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif bagi pecandu narkotika. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa meskipun jumlah barang bukti tergolong kecil dan tidak ditemukan indikasi sebagai pengedar. Padahal, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi, baik terhadap terdakwa yang terbukti bersalah maupun tidak. Ketidakhadiran hasil asesmen ketergantungan dari BNN dalam pertimbangan hakim menjadi faktor penghambat diterapkannya pendekatan rehabilitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara praktik pemidanaan dan tujuan humanis dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman aparat hukum terhadap urgensi rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Sus/2024/PN Kwg dan relevansi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana penjara terhadap terdakwa yang terbukti menyalahgunakan narkotika dalam jumlah kecil tanpa adanya pendekatan rehabilitatif merupakan bentuk pemidanaan yang kurang sejalan dengan semangat perlindungan dan pemulihan dalam sistem hukum Indonesia.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dalam kasus tersebut dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Pasal 103 UU Narkotika yang secara tegas memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi kepada pecandu, baik yang terbukti bersalah maupun tidak.Dalam konteks ini, temuan menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan secara optimal aspek ketergantungan dan hak atas rehabilitasi bagi terdakwa, padahal sudah tersedia dasar normatif dan instrumen pendukung seperti hasil asesmen medis serta Surat Edaran Mahkamah Agung No.Hal ini mengindikasikan adanya kekeliruan dalam pendekatan pemidanaan yang diterapkan, karena lebih menitikberatkan pada aspek retributif ketimbang restoratif.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif terhadap praktik pemidanaan di berbagai negara untuk memahami pendekatan alternatif yang efektif dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Kedua, penelitian dapat fokus pada evaluasi implementasi rehabilitasi di Indonesia, termasuk efektivitas program-program rehabilitasi yang ada dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Ketiga, studi empiris dapat dilakukan untuk menganalisis dampak pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika dan mengukur keberhasilan rehabilitasi dalam mengurangi residivisme. Dengan menggabungkan saran-saran ini, penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam upaya perbaikan sistem penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

  1. KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA | Lukman | Jurnal Penelitian dan... doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA Lukman Jurnal Penelitian dan doi 10 24198 jppm v2i3 36796
  2. Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan | Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. konsep... journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9121Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan konsep journal umy ac index php jphk article view 9121
  3. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika | Daris Warsito | Jurnal Daulat... jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2562Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Daris Warsito Jurnal Daulat jurnal unissula ac index php RH article view 2562
Read online
File size388.78 KB
Pages9
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Privasi Pasien dalam Era Digital Studi Kasus Aplikasi Satu Sehat 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi terkait, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UUData diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi terkait, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU

JURIS Implikasi Hukum Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Akta Notaris Elektronik 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Notaris sebagai pejabat yang berwenang memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan identitas para pihak. Kegagalan dalam verifikasi dapat menyebabkanNotaris sebagai pejabat yang berwenang memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan identitas para pihak. Kegagalan dalam verifikasi dapat menyebabkan

JURIS Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 2025More at 2025

MEJAILMIAHMEJAILMIAH Hasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastianHasil kajian merekomendasikan pencantuman eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi kelembagaan, menjamin kepastian

JURIS Analysis of the Acquittal by Judges in Corruption Crimes Case Study of the Supreme Court Decision Number 2298 K Pid Sus 2019 2024More at 2024

NEOLECTURANEOLECTURA Kedua, Bencana alam nasional. Ketiga, Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Keempat, Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan dan kelimaKedua, Bencana alam nasional. Ketiga, Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Keempat, Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan dan kelima

JURIS Proses Cerai Talak di Pengadilan Agama 2024More at 2024

OJSOJS Tjk disebabkan karena sering terjadinya perselisihian yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihakTjk disebabkan karena sering terjadinya perselisihian yang mengakibatkan pertengkaran antara suami dan isteri. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak

JURIS Cerai Gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2119 Pdt G 2023 PA Stb Ditinjau dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pa 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Perceraian yang terjadi tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan anak. Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelisPerceraian yang terjadi tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri dan anak. Banyak perkara perceraian yang tidak dikabulkan oleh majelis

JURIS Analisis Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan Prinsip Ekologi Integral Dalam Dokumen Laudato Si Studi Kasus Putusan Nomor 162 Pid B 2013 Pn Mab 2024More at 2024

ATMAJAYAATMAJAYA B /2013/PN. Mab mengkaji mengenai beberapa pelaku yang melakukan penambangan emas tanpa izin. Penambangan yang dilakukan tanpa izin dapat mempengaruhiB /2013/PN. Mab mengkaji mengenai beberapa pelaku yang melakukan penambangan emas tanpa izin. Penambangan yang dilakukan tanpa izin dapat mempengaruhi

JURIS KAJIAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK KEHAKIMAN NOMOR 3 TAHUN 2009 2023More at 2023

UNCMUNCM Selain itu, ada pula tanggung jawab profesional yang ditangani oleh lembaga ini yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam menangani kasus pelanggaranSelain itu, ada pula tanggung jawab profesional yang ditangani oleh lembaga ini yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung dalam menangani kasus pelanggaran

Useful /

JURIS Consumer Perceptions of Sustainability Labels on Fashion Products and Their Influence on Purchase Intention 2026More at 2026

PROVISIPROVISI Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap sustainability label berpengaruh nyata terhadap niat beli produk fashion berkelanjutan. KejelasanPenelitian ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap sustainability label berpengaruh nyata terhadap niat beli produk fashion berkelanjutan. Kejelasan

JURIS Teori dan Praktik Hukum Kesehatan Tantangan dan Implementasi di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum diimbangi dengan pelaksanaan yang konsisten dan perlindungan hukum yang seimbang. Oleh karenaHasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum diimbangi dengan pelaksanaan yang konsisten dan perlindungan hukum yang seimbang. Oleh karena

JURIS Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dalam Akses Pelayanan Imunisasi di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak atas imunisasi, mengidentifikasi kendala implementasi, serta memberikanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak atas imunisasi, mengidentifikasi kendala implementasi, serta memberikan

JURIS Determinant Factors Associated with Low Birth Weight Babies at Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung From January December 2019 2022More at 2022

MARANATHAMARANATHA Kota Bandung tercatat memiliki angka kejadian yang lebih tinggi dibandingkan kejadian BBLR di Indonesia (18,58%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiKota Bandung tercatat memiliki angka kejadian yang lebih tinggi dibandingkan kejadian BBLR di Indonesia (18,58%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

ads-block-test