PROVISIPROVISI
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan BisnisJurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan BisnisEfisiensi pengeluaran publik merupakan tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas internal dan transparansi keuangan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) pada data panel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019–2023, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh DJPK Kementerian Keuangan dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik akuntabilitas internal maupun transparansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pengeluaran daerah. Setiap peningkatan satu poin dalam akuntabilitas internal meningkatkan efisiensi sebesar 0,42 poin, sedangkan transparansi keuangan sebesar 0,35 poin. Temuan ini mengindikasikan bahwa kombinasi mekanisme pengawasan internal dan keterbukaan informasi publik memperkuat disiplin fiskal dan mengurangi potensi pemborosan anggaran. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan agency theory dan new public management dalam konteks negara berkembang, dengan menegaskan bahwa sinergi antara akuntabilitas dan transparansi merupakan determinan utama efisiensi fiskal daerah yang berkelanjutan.
Akuntabilitas internal dan transparansi keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.Peningkatan satu poin pada akuntabilitas internal meningkatkan efisiensi sebesar 0,42 poin, sedangkan transparansi keuangan meningkatkan efisiensi sebesar 0,35 poin.Kombinasi kedua faktor ini memperkuat disiplin fiskal dan mengurangi pemborosan anggaran.Penelitian ini juga memperluas penerapan teori agency dan new public management dalam konteks negara berkembang, menegaskan peran sinergi akuntabilitas dan transparansi dalam efisiensi fiskal daerah yang berkelanjutan.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh akuntabilitas internal pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum diteliti dalam studi ini. Selain itu, penelitian dapat menggunakan data primer untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap transparansi keuangan daerah. Terakhir, analisis sektoral seperti pengeluaran kesehatan atau pendidikan dapat dikembangkan untuk memahami peran akuntabilitas dan transparansi dalam efisiensi belanja spesifik.
| File size | 434.12 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSRAPPANGUMSRAPPANG Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik pemerintahan sehari-hari, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan,Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik pemerintahan sehari-hari, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan,
UNIKSUNIKS Rasio efektivitas dan efisiensi PAD menunjukkan kriteria cukup efektif, sedangkan rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah menunjukkan kriteria kurangRasio efektivitas dan efisiensi PAD menunjukkan kriteria cukup efektif, sedangkan rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah menunjukkan kriteria kurang
FHUKIFHUKI This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by field data as complementary material. DataThis research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by field data as complementary material. Data
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak dilakukan guna memperjelas tugas dan fungsi yangHasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan kedudukan wakil kepala daerah sangat mendesak dilakukan guna memperjelas tugas dan fungsi yang
UNIVSMUNIVSM Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif,Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif,
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM 3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam menanggulangi pernikahan anak, metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam menanggulangi pernikahan anak, metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, seperti sosialisasi, penangkapan dan pelelangan ternak, serta penerapan sanksi administratif dan pidana.Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, seperti sosialisasi, penangkapan dan pelelangan ternak, serta penerapan sanksi administratif dan pidana.
BALIDWIPABALIDWIPA Pemerintah daerah memperoleh kewenangan melalui delegasi dari pemerintah pusat, yang kemudian dapat melaksanakan urusan pemerintahan daerah secara proporsional,Pemerintah daerah memperoleh kewenangan melalui delegasi dari pemerintah pusat, yang kemudian dapat melaksanakan urusan pemerintahan daerah secara proporsional,
Useful /
PELITAIBUPELITAIBU Usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun serta paritas 1 dan lebih besar dari atau sama dengan 4 memiliki risiko lebih tinggi terhadap kejadianUsia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun serta paritas 1 dan lebih besar dari atau sama dengan 4 memiliki risiko lebih tinggi terhadap kejadian
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajianTeknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian
GEUTHEEINSTITUTEGEUTHEEINSTITUTE 1/2023 telah mengatur tindak pidana terhadap proses peradilan secara jelas dan tegas sebagaimana tersebut dalam Bab VI, dengan sanksi berupa pidana penjara,1/2023 telah mengatur tindak pidana terhadap proses peradilan secara jelas dan tegas sebagaimana tersebut dalam Bab VI, dengan sanksi berupa pidana penjara,
STAISAMSTAISAM Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut Fhitung sebesar 165,828 dengan signifikansi 0,000>0,05, maka hipotesis yang berbunyi “adaHal ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut Fhitung sebesar 165,828 dengan signifikansi 0,000>0,05, maka hipotesis yang berbunyi “ada