UNKRISWINAUNKRISWINA
Jurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaJurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaTindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara paksa untuk memenuhi kepentingan seksual, yang mengakibatkan korban mengalami kekerasan secara fisik, trauma, dan gangguan mental. Di Kabupaten Sumba Timur, penanganan kasus perkosaan hanya menggunakan Pasal 285 KUHP. Pada tahun 2022 telah disahkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun hingga saat ini, kasus kekerasan seksual seperti perkosaan hanya ditangani menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa, dalam penanganan kasus perkosaan, Pihak Kepolisian di Kabupaten Sumba Timur tidak menggunakan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus perkosaan hanya menggunakan pasal 285 KUHP, dan direncanakan kedepannya, bila ada kasus perkosaan yang dilaporkan, maka pihak Kepolisian akan menggunakan UU TPKS dalam penanganan kasus tersebut apabila memenuhi unsur-unsur pada pasal yang ada di UU TPKS.
Berdasarkan hasil penelitian, penanganan kasus perkosaan di Kabupaten Sumba Timur dari tahun 2020 sampai 2024 tetap menggunakan KUHP.Pada tahun 2024, pihak kepolisian mencoba menerapkan UU TPKS pada kasus pencabulan, tetapi belum diterapkan pada perkosaan.Pihak kepolisian dan kejaksaan berkomitmen untuk menggunakan UU TPKS dalam penanganan perkosaan jika unsur hukum terpenuhi.Sistem hukum perlu harmonisasi antarlembaga penegak hukum untuk menyukseskan penerapan UU TPKS secara efektif.
Penelitian lanjutan perlu mengevaluasi efektivitas implementasi UU TPKS dalam praktik penanganan perkosaan di tingkat lokal. Studi bisa fokus pada faktor hambatan kelembagaan yang mencegah penerapan UU TPKS, khususnya koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi dampak sosialisasi UU TPKS terhadap kesadaran masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan seksual.
| File size | 325.17 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA The findings indicate that the TPKS Law offers substantial progress by strengthening victims rights to handling, protection, and recovery in a comprehensiveThe findings indicate that the TPKS Law offers substantial progress by strengthening victims rights to handling, protection, and recovery in a comprehensive
UBBUBB Dalam konteks perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 10 Tahun 2024, artikel ini mengkaji dampak terhadapDalam konteks perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 10 Tahun 2024, artikel ini mengkaji dampak terhadap
UNKRISWINAUNKRISWINA Penelitian ini menyimpulkan bahwa Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang batas usia penerimaan peserta didik SMA/SMK bertentangan dengan prinsip hak atasPenelitian ini menyimpulkan bahwa Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang batas usia penerimaan peserta didik SMA/SMK bertentangan dengan prinsip hak atas
STITMUHBASTITMUHBA Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kadipaten untuk kelas XI pada tahun ajaran 2023/2024. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metodePenelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kadipaten untuk kelas XI pada tahun ajaran 2023/2024. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode
STITMUHBASTITMUHBA Hal ini tercermin dari peningkatan keterlibatan siswa, metode pengajaran yang beragam, dan peningkatan pemahaman materi. Namun, tantangan seperti terbatasnyaHal ini tercermin dari peningkatan keterlibatan siswa, metode pengajaran yang beragam, dan peningkatan pemahaman materi. Namun, tantangan seperti terbatasnya
STITMUHBASTITMUHBA Temuan ini memperkaya pemahaman tentang peran pendidikan berbasis nilai dalam pembangunan berkelanjutan dan menawarkan panduan bagi pendidik dan pembuatTemuan ini memperkaya pemahaman tentang peran pendidikan berbasis nilai dalam pembangunan berkelanjutan dan menawarkan panduan bagi pendidik dan pembuat
STITMUHBASTITMUHBA Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik sampling acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X (pembelajaran berbasisPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik sampling acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X (pembelajaran berbasis
STITMUHBASTITMUHBA Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang pendidikan akidah tetapi juga menawarkan panduan praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalamBuku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang pendidikan akidah tetapi juga menawarkan panduan praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam
Useful /
UNSIAUNSIA Live commerce dapat dilihat sebagai panggung komunikasi simbolik yang menuntut performativitas dan kepekaan emosional tinggi dari host. Host secara sadarLive commerce dapat dilihat sebagai panggung komunikasi simbolik yang menuntut performativitas dan kepekaan emosional tinggi dari host. Host secara sadar
UMBPUMBP Sistem Pendukung Keputusan (SPK) telah menjadi bagian integral dalam berbagai organisasi dan lembaga pemerintahan, termasuk Dinas Pemberdayaan MasyarakatSistem Pendukung Keputusan (SPK) telah menjadi bagian integral dalam berbagai organisasi dan lembaga pemerintahan, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat
UMBPUMBP Di dalam melakukan aktivitas utamanya dimana tata usaha sebagai tempat pemberian layanan administrasi dan informasi mengenai SMAS. Namun terdapat permasalahanDi dalam melakukan aktivitas utamanya dimana tata usaha sebagai tempat pemberian layanan administrasi dan informasi mengenai SMAS. Namun terdapat permasalahan
UMSBUMSB Bendungan Ciawi merupakan bendungan kering (dry dam) pertama di Indonesia yang memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir (detention dam) dan merupakanBendungan Ciawi merupakan bendungan kering (dry dam) pertama di Indonesia yang memiliki fungsi utama sebagai pengendali banjir (detention dam) dan merupakan