UNKRISWINAUNKRISWINA
Jurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaJurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaTindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara paksa untuk memenuhi kepentingan seksual, yang mengakibatkan korban mengalami kekerasan secara fisik, trauma, dan gangguan mental. Di Kabupaten Sumba Timur, penanganan kasus perkosaan hanya menggunakan Pasal 285 KUHP. Pada tahun 2022 telah disahkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun hingga saat ini, kasus kekerasan seksual seperti perkosaan hanya ditangani menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa, dalam penanganan kasus perkosaan, Pihak Kepolisian di Kabupaten Sumba Timur tidak menggunakan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus perkosaan hanya menggunakan pasal 285 KUHP, dan direncanakan kedepannya, bila ada kasus perkosaan yang dilaporkan, maka pihak Kepolisian akan menggunakan UU TPKS dalam penanganan kasus tersebut apabila memenuhi unsur-unsur pada pasal yang ada di UU TPKS.
Berdasarkan hasil penelitian, penanganan kasus perkosaan di Kabupaten Sumba Timur dari tahun 2020 sampai 2024 tetap menggunakan KUHP.Pada tahun 2024, pihak kepolisian mencoba menerapkan UU TPKS pada kasus pencabulan, tetapi belum diterapkan pada perkosaan.Pihak kepolisian dan kejaksaan berkomitmen untuk menggunakan UU TPKS dalam penanganan perkosaan jika unsur hukum terpenuhi.Sistem hukum perlu harmonisasi antarlembaga penegak hukum untuk menyukseskan penerapan UU TPKS secara efektif.
Penelitian lanjutan perlu mengevaluasi efektivitas implementasi UU TPKS dalam praktik penanganan perkosaan di tingkat lokal. Studi bisa fokus pada faktor hambatan kelembagaan yang mencegah penerapan UU TPKS, khususnya koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi dampak sosialisasi UU TPKS terhadap kesadaran masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan seksual.
| File size | 325.17 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
APPIHIAPPIHI Dengan mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi jenis narkotika baru, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kerangka hukumDengan mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi jenis narkotika baru, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kerangka hukum
UNKRISWINAUNKRISWINA Adapun dasar pemikirannya adalah untuk membatasi proses Peninjauan Kembali agar tidak dilakukan berulang-ulang kali serta mempertegas asas Litis finitriAdapun dasar pemikirannya adalah untuk membatasi proses Peninjauan Kembali agar tidak dilakukan berulang-ulang kali serta mempertegas asas Litis finitri
UNKRISWINAUNKRISWINA Pembatasan usia tersebut tidak mempertimbangkan perkembangan psikologis dan kognitif individu, serta berpotensi menghambat akses pendidikan bagi merekaPembatasan usia tersebut tidak mempertimbangkan perkembangan psikologis dan kognitif individu, serta berpotensi menghambat akses pendidikan bagi mereka
UNKRISWINAUNKRISWINA Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang hanya terbatas pada mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengujiMahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang hanya terbatas pada mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
UNIGRESUNIGRES Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini berisiPenelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini berisi
UNIGRESUNIGRES Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak – hak pekerja/buruh seperti hak pensiun. Tidak mengatur dengan jelasUndang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak – hak pekerja/buruh seperti hak pensiun. Tidak mengatur dengan jelas
UNIGRESUNIGRES Sertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepadaSertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada
UNIGRESUNIGRES Eksekusi ini didasarkan pada sertifikat Jaminan Fidusia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan kekuatan hukumEksekusi ini didasarkan pada sertifikat Jaminan Fidusia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan kekuatan hukum
Useful /
APPIHIAPPIHI Konflik dikategorikan menjadi intrapersonal, interpersonal, dan antar kelompok, masing-masing memerlukan pendekatan penanganan yang spesifik. StrategiKonflik dikategorikan menjadi intrapersonal, interpersonal, dan antar kelompok, masing-masing memerlukan pendekatan penanganan yang spesifik. Strategi
STPMATARAMSTPMATARAM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi manajemen sumber daya manusia (MSDM) di Hotel Lombok Plaza, dengan fokus pada perencanaanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi manajemen sumber daya manusia (MSDM) di Hotel Lombok Plaza, dengan fokus pada perencanaan
STPMATARAMSTPMATARAM Kunjungan wisatawan telah menjadikan Dusun Pemunut sebagai destinasi alternatif yang menawarkan ketenangan pedesaan dan estetika tanaman hias. KunjunganKunjungan wisatawan telah menjadikan Dusun Pemunut sebagai destinasi alternatif yang menawarkan ketenangan pedesaan dan estetika tanaman hias. Kunjungan
USIUSI Adanya kegiatan wisata ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat seperti peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, dan peluang usaha. TujuanAdanya kegiatan wisata ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat seperti peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, dan peluang usaha. Tujuan