UNKRISWINAUNKRISWINA

Jurnal Kemahiran Hukum Unkriswina SumbaJurnal Kemahiran Hukum Unkriswina Sumba

Tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara paksa untuk memenuhi kepentingan seksual, yang mengakibatkan korban mengalami kekerasan secara fisik, trauma, dan gangguan mental. Di Kabupaten Sumba Timur, penanganan kasus perkosaan hanya menggunakan Pasal 285 KUHP. Pada tahun 2022 telah disahkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun hingga saat ini, kasus kekerasan seksual seperti perkosaan hanya ditangani menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa, dalam penanganan kasus perkosaan, Pihak Kepolisian di Kabupaten Sumba Timur tidak menggunakan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan kasus perkosaan hanya menggunakan pasal 285 KUHP, dan direncanakan kedepannya, bila ada kasus perkosaan yang dilaporkan, maka pihak Kepolisian akan menggunakan UU TPKS dalam penanganan kasus tersebut apabila memenuhi unsur-unsur pada pasal yang ada di UU TPKS.

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan kasus perkosaan di Kabupaten Sumba Timur dari tahun 2020 sampai 2024 tetap menggunakan KUHP.Pada tahun 2024, pihak kepolisian mencoba menerapkan UU TPKS pada kasus pencabulan, tetapi belum diterapkan pada perkosaan.Pihak kepolisian dan kejaksaan berkomitmen untuk menggunakan UU TPKS dalam penanganan perkosaan jika unsur hukum terpenuhi.Sistem hukum perlu harmonisasi antarlembaga penegak hukum untuk menyukseskan penerapan UU TPKS secara efektif.

Penelitian lanjutan perlu mengevaluasi efektivitas implementasi UU TPKS dalam praktik penanganan perkosaan di tingkat lokal. Studi bisa fokus pada faktor hambatan kelembagaan yang mencegah penerapan UU TPKS, khususnya koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi dampak sosialisasi UU TPKS terhadap kesadaran masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan seksual.

  1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual | Paradiaz | Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.... doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Paradiaz Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia doi 10 14710 jphi v4i1 61 72
Read online
File size325.17 KB
Pages6
DMCAReport

Related /

JURIS Sengketa Perdata Atas Ketidaksesuaian Barang dalam Proyek Pengadaan Pemerintah Analisis Yuridis dan Studi Kasus 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Berdasarkan studi kasus putusan pengadilan, pendekatan hukum perdata menitikberatkan pada pemulihan hak (remedial) dibandingkan penghukuman, sehingga apabilaBerdasarkan studi kasus putusan pengadilan, pendekatan hukum perdata menitikberatkan pada pemulihan hak (remedial) dibandingkan penghukuman, sehingga apabila

JURIS Ratio Legis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung aquo tidak sejalan dengan Hirarki perundang-undangan karena bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 huruf D ayat (1) Undang-UndangKemudian Surat Edaran Mahkamah Agung aquo tidak sejalan dengan Hirarki perundang-undangan karena bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 huruf D ayat (1) Undang-Undang

JURIS RATIO LEGIS PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 PASAL 6 ANGKA 1 a TENTANG BATAS USIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMA SMK DITINJAU BERDASARKAN U 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. HasilPenelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil

JURIS Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 PUU XXI 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Berdasarkan Pasal 57 Ayat 2C UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi berusia palingPutusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi berusia paling

JURIS Tinjauan Yuridis Human Trafficking di Sumba Timur Berdasarkan Uu Nomor 21 Tahun 2007 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pelaku tindak pidana perdagangan orang akan dikenai hukuman dan dendaDalam UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pelaku tindak pidana perdagangan orang akan dikenai hukuman dan denda

JURIS Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Teori Perlindungan Anak 2025More at 2025

UNKRISWINAUNKRISWINA Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi perundang-undangan dengan prinsip perlindungan anak untuk mewujudkan perlindungan komprehensif bagi pekerjaPenelitian ini merekomendasikan harmonisasi perundang-undangan dengan prinsip perlindungan anak untuk mewujudkan perlindungan komprehensif bagi pekerja

JURIS Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat 1 Mengenai Usia dan Hak Pensiun Pekerja dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Batas usia pensiun bagi pekerja/buruh tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan ditetapkanBatas usia pensiun bagi pekerja/buruh tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan ditetapkan

JURIS Dampak Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 2018More at 2018

UNIGRESUNIGRES Jaminan yang bersifat materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminanJaminan yang bersifat materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan

Useful /

JURIS Peningkatan Produktivitas Excavator PC 500 Melalui Implementasi Metode Quality Control Circle QCC Studi Kasus di Kontraktor Pertambangan Batubara 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Intervensi yang dilakukan berfokus pada peningkatan koordinasi operasional, pemeliharaan area kerja (front), dan prosedur manajemen. Hasil implementasiIntervensi yang dilakukan berfokus pada peningkatan koordinasi operasional, pemeliharaan area kerja (front), dan prosedur manajemen. Hasil implementasi

JURIS Tingkat Penggunaan dan Kepedulian PMRI Guru SD Kelas I II dan III Kota Banjarmasin 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya program pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada dampak PMRI terhadap hasil belajar siswa, serta pendampinganImplikasi penelitian ini menunjukkan perlunya program pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada dampak PMRI terhadap hasil belajar siswa, serta pendampingan

JURIS Pengembangan Desa Wisata Desa Gili Gede Indah Kecamatan Sekotong 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi wisata desa Gili Gede Indah memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan di KabupatenPenelitian ini menyimpulkan bahwa potensi wisata desa Gili Gede Indah memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan di Kabupaten

JURIS Implementasi Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia di Hotel Lombok Plaza Analisis Praktik Rekrutmen Pelatihan dan Loyalitas Karyawan 2025More at 2025

STPMATARAMSTPMATARAM Strategi manajemen sumber daya manusia (MSDM) di Hotel Lombok Plaza diimplementasikan secara adaptif, terpadu, dan berorientasi pada layanan, sehinggaStrategi manajemen sumber daya manusia (MSDM) di Hotel Lombok Plaza diimplementasikan secara adaptif, terpadu, dan berorientasi pada layanan, sehingga

ads-block-test