STAI MUSADDADIYAHSTAI MUSADDADIYAH
Jurnal Hukum Ekonomi SyariahJurnal Hukum Ekonomi SyariahDalam Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia (muamalah), dalam hal ini yaitu tentang Praktik Akad Sewa tanah, dalam bermuamalah, Praktik Akad sering dilakukan dikalangan masyarakat muslim, namun dalam praktiknya masih ada yang perlu dibenahi agar sesuai Syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana praktek akad sewa tanah yang digunakan untuk produksi bata merah di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan ? Bagaiman tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek akad sewa tanah untuk produksi bata merah di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan ? Dan tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk menganalisis bagaimana praktek akad sewa tanah dalam produksi bata merah di Desa. Tanjungsari Kecamatan karangpawitan, Dan untuk menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek sewa tanah dalam produksi bata merah di Desa Tanjungsari Kecamatan karangpawitan. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dan pendekatan kualitatif.
Berdasarkan pembahasan mengenai akad sewa tanah untuk produksi bata merah di desa Tanjungsari Kec.Garut, dapat disimpulkan bahwa praktek akad sewa tanah yang biasa dilakukan masyarakat setempat adalah bentuk akad sewa yang dilakukan oleh orang orang yang sudah dewasa, dengan imbalan (ujrah) tertentu yang disepakati, dan dengan batas waktu yang tidak ditentukan kepastian kapan habisnya akad sewa tersebut.Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad sewa tanah untuk produksi bata merah di desa Tanjungsari secara rukun akad sewa menyewa sudah tepenuhi, namun syarat akad tidak terpenuhi, yaitu tidak ada kepastian habisnya batas waktu sewa, sehingga secara hukum ekonomi syariah akad tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan dianggap fasid secara hukum.
Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada analisis mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari praktik sewa tanah untuk produksi bata merah terhadap masyarakat Desa Tanjungsari, termasuk potensi konflik lahan dan ketidakadilan ekonomi. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif mengenai model akad sewa tanah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah di berbagai daerah penghasil bata merah di Indonesia, untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diadopsi. Terakhir, penelitian dapat mengkaji peran pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah dalam memberikan pendampingan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada pengusaha bata merah dan pemilik lahan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan praktik muamalah yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor produksi bata merah.
| File size | 675.31 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya akan berakibat kepada sah atau tidaknya status anak tersebut di mata hukum. Anak yang lahir dalam perkawinanSah atau tidaknya perkawinan orang tuanya akan berakibat kepada sah atau tidaknya status anak tersebut di mata hukum. Anak yang lahir dalam perkawinan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Kemudian secara eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan penghentian penuntutan diakibatkan sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, masyarakatKemudian secara eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan penghentian penuntutan diakibatkan sarana dan fasilitas yang kurang mendukung, masyarakat
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pemerintah desa Donggala dalam memberhentikan aparat desanya. Hasil penelitian menunjukkanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pemerintah desa Donggala dalam memberhentikan aparat desanya. Hasil penelitian menunjukkan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Namun, kewenangan ini dibatasi oleh Surat Edar Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menangani perkara pemutusanNamun, kewenangan ini dibatasi oleh Surat Edar Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menangani perkara pemutusan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian, dan jika tidak berhasil, melalui jalur hukum litigasi di PengadilanPenyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian, dan jika tidak berhasil, melalui jalur hukum litigasi di Pengadilan
STAINAASTAINAA Dalam konteks hukum ekonomi Islam, perjanjian atau akad kerja sama memiliki bentuk-bentuk tertentu yang harus memenuhi rukun dan syarat sah akad. PenelitianDalam konteks hukum ekonomi Islam, perjanjian atau akad kerja sama memiliki bentuk-bentuk tertentu yang harus memenuhi rukun dan syarat sah akad. Penelitian
STAINAASTAINAA Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah, praktik ini dinyatakan mubah (boleh) dan sah karena telah memenuhi rukun danBerdasarkan Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Wakalah bil Ujrah, praktik ini dinyatakan mubah (boleh) dan sah karena telah memenuhi rukun dan
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM 15/40/DKMP Huruf F nomor 2 tentang larangan menjual rumah yang belum kelihatan fisiknya dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/10/PBI/2015 tentang pengetatan15/40/DKMP Huruf F nomor 2 tentang larangan menjual rumah yang belum kelihatan fisiknya dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/10/PBI/2015 tentang pengetatan
Useful /
LITERASIKITAINDONESIALITERASIKITAINDONESIA Penelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan kemampuan motorik halus anak melalui metode pemberian tugas dalam kegiatan meronce dengan media alam diPenelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan kemampuan motorik halus anak melalui metode pemberian tugas dalam kegiatan meronce dengan media alam di
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM UU ini membuka ruang dilakukan diversi terhadap anak dengan syarat tertentu, namun belum secara spesifik mengatur hak anak penyandang disabilitas dalamUU ini membuka ruang dilakukan diversi terhadap anak dengan syarat tertentu, namun belum secara spesifik mengatur hak anak penyandang disabilitas dalam
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Ada yang sesuai kebutuhan masing-masing istri, tergantung jumlah anak dan bahkan ada juga segala kebutuhan rumah tangga, suami yang mengurus masalah keuangannya,Ada yang sesuai kebutuhan masing-masing istri, tergantung jumlah anak dan bahkan ada juga segala kebutuhan rumah tangga, suami yang mengurus masalah keuangannya,
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Dalam akad murabahah di BPR Syariah selalu mendahulukan kemitraan, transparan agar nasabah dapat menerima dengan perjanjian atau akad yang telah disepakatiDalam akad murabahah di BPR Syariah selalu mendahulukan kemitraan, transparan agar nasabah dapat menerima dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati