UMELMANDIRIUMELMANDIRI
Jurnal Hukum Ius PublicumJurnal Hukum Ius PublicumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pemerintah desa Donggala dalam memberhentikan aparat desanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Donggala banyak melakukan ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, seperti ketentuan terkait bentuk surat keputusan dan prosedur pemberhentian aparat desa.
Dapat disimpulkan bahwa ada ketidakseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kesiapan sumber daya manusia yang belum siap melaksanakannya.Kepala desa Donggala banyak melakukan ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberhentikan aparat desanya, seperti ketentuan terkait bentuk surat keputusan, alasan pemberhentian, dan prosedur pemberhentian.
Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perundang-undangan terkait pemberhentian aparat desa untuk memastikan proses pemberhentian yang adil dan transparan. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintahan desa, termasuk dalam hal pemberhentian aparat desa.
| File size | 464.76 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluargaDi Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari sistem tersebut anak laki-laki lah yang melanjutkan keluarga
IBRAHIMYIBRAHIMY Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kelonggaran yang lebih besar bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubunganHasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kelonggaran yang lebih besar bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan
UMMUMM Menariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, sepertiMenariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, seperti
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penundaan kontrak diatur dalam pasal 1244-1245 KUH-perdata menentukan bahwa keadaan memaksa bisa menghilangkanHasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penundaan kontrak diatur dalam pasal 1244-1245 KUH-perdata menentukan bahwa keadaan memaksa bisa menghilangkan
DINASTIREVDINASTIREV Hal ini dapat terlihat dengan adanya arahan dan pembinaan dalam aktivitas kelurahan yang diberikan kepada para anggotanya yang mana hal tersebut salingHal ini dapat terlihat dengan adanya arahan dan pembinaan dalam aktivitas kelurahan yang diberikan kepada para anggotanya yang mana hal tersebut saling
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan Desa Petimbe menghasilkan kebijakan yang dapat dirumuskan sendiri oleh desa, sehingga pemberdayaan masyarakatPenerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan Desa Petimbe menghasilkan kebijakan yang dapat dirumuskan sendiri oleh desa, sehingga pemberdayaan masyarakat
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Sebagai kesimpulan dalam tulisan ini sebagai berikut. pertama, ketentuan dasar pengakatan Hakim ad hoc PHI terdapat pada UU-PPHI Pasal 63 ayat (2) Jo PPSebagai kesimpulan dalam tulisan ini sebagai berikut. pertama, ketentuan dasar pengakatan Hakim ad hoc PHI terdapat pada UU-PPHI Pasal 63 ayat (2) Jo PP
ALJAMIAHALJAMIAH Penelitian ini membahas (1) hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam pola integrasi sistem pangngaderreng dengan sistem syariat Islam, kemudian integrasiPenelitian ini membahas (1) hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam pola integrasi sistem pangngaderreng dengan sistem syariat Islam, kemudian integrasi
Useful /
UMMUMM Selain itu, tantangan seperti partisipasi masyarakat yang terbatas, keterbatasan tenaga kerja dan anggaran, perlindungan produk wisata unggulan yang tidakSelain itu, tantangan seperti partisipasi masyarakat yang terbatas, keterbatasan tenaga kerja dan anggaran, perlindungan produk wisata unggulan yang tidak
UMMUMM Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemberdayaan hukum adat akan menjaga keadilan dan tatanan sosial serta menunjukkan pentingnya peran sengketaPenelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemberdayaan hukum adat akan menjaga keadilan dan tatanan sosial serta menunjukkan pentingnya peran sengketa
UMMUMM Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.
UMMUMM Di sebagian besar negara, pemerintah pusat bukan satu-satunya pengatur dalam pengembangan undang-undang dan regulasi. Pemerintah daerah diberi wewenangDi sebagian besar negara, pemerintah pusat bukan satu-satunya pengatur dalam pengembangan undang-undang dan regulasi. Pemerintah daerah diberi wewenang