UMELMANDIRIUMELMANDIRI
Jurnal Hukum Ius PublicumJurnal Hukum Ius PublicumPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pemerintah desa Donggala dalam memberhentikan aparat desanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Donggala banyak melakukan ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, seperti ketentuan terkait bentuk surat keputusan dan prosedur pemberhentian aparat desa.
Dapat disimpulkan bahwa ada ketidakseimbangan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan kesiapan sumber daya manusia yang belum siap melaksanakannya.Kepala desa Donggala banyak melakukan ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan dalam memberhentikan aparat desanya, seperti ketentuan terkait bentuk surat keputusan, alasan pemberhentian, dan prosedur pemberhentian.
Perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perundang-undangan terkait pemberhentian aparat desa untuk memastikan proses pemberhentian yang adil dan transparan. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintahan desa, termasuk dalam hal pemberhentian aparat desa.
| File size | 464.76 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Penyimpangan praktik dan kurangnya pengawasan menyebabkan hak-hak pekerja outsourcing kerap terabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hubunganPenyimpangan praktik dan kurangnya pengawasan menyebabkan hak-hak pekerja outsourcing kerap terabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan
DAARULHUDADAARULHUDA Temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya penahanan ijazah oleh perusahaan ialah tindakan yang melanggar prinsip kebebasan bekerja, non-diskriminasi,Temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya penahanan ijazah oleh perusahaan ialah tindakan yang melanggar prinsip kebebasan bekerja, non-diskriminasi,
DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian, perjanjian kerja tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraanDengan demikian, perjanjian kerja tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan
DAARULHUDADAARULHUDA PHK sepihak tanpa prosedur sah dan tanpa pemenuhan hak normatif pekerja dinilai melanggar hukum. Analisis dilakukan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentangPHK sepihak tanpa prosedur sah dan tanpa pemenuhan hak normatif pekerja dinilai melanggar hukum. Analisis dilakukan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
DINASTIREVDINASTIREV Integrasi budaya asing membawa norma dan praktik kerja yang berbeda, yang dapat menimbulkan benturan nilai dan merugikan pekerja lokal. Oleh karena itu,Integrasi budaya asing membawa norma dan praktik kerja yang berbeda, yang dapat menimbulkan benturan nilai dan merugikan pekerja lokal. Oleh karena itu,
LOCUSMEDIALOCUSMEDIA Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Hasil penelitianData diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Hasil penelitian
UMMUMM Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,
POLTEKKESTASIKMALAYAPOLTEKKESTASIKMALAYA Pegagan ini dapat dijadikan masker yang dapat digunakan kapan saja sebagai penunjang kecantikan dan kesehatan kulit. Tujuan dari pengabdian masyarakatPegagan ini dapat dijadikan masker yang dapat digunakan kapan saja sebagai penunjang kecantikan dan kesehatan kulit. Tujuan dari pengabdian masyarakat
Useful /
UMMUMM Penelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. MetodePenelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. Metode
UMMUMM Pengajuan kepailitan perusahaan efek kini diatur oleh POJK Nomor 21 Tahun 2022 dan dapat diajukan oleh perusahaan efek, kreditor, atau atas inisiatif OJKPengajuan kepailitan perusahaan efek kini diatur oleh POJK Nomor 21 Tahun 2022 dan dapat diajukan oleh perusahaan efek, kreditor, atau atas inisiatif OJK
UMSBUMSB Kualitas artikel yang dihasilkan dinilai dengan menggunakan JBI critical appraisal tools. Hasil: Terdapat 8 artikel yang masuk kedalam kategori review.Kualitas artikel yang dihasilkan dinilai dengan menggunakan JBI critical appraisal tools. Hasil: Terdapat 8 artikel yang masuk kedalam kategori review.
UMMUMM Tantangan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana distribusi otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhiTantangan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana distribusi otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi