QAUMIYYAHQAUMIYYAH
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata NegaraQaumiyyah: Jurnal Hukum Tata NegaraTujuan studi ini untuk mengkaji Kemurnian Hakim Ad-hoc pada sistem Peradilan Hubungan Industrial di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa Kedudukan hakim Ad-hoc sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, yang seharusnya bebas merdeka dalam menegakan hukum dan keadilan, namun berbeda halnya dengan Hakim Ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial yang kedudukannya diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU-PPHI), Kedudukan Hakim Ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial ternyata terikat dengan masing-masing organisasi pengusul, baik organisasi Pekerja/Buruh atau organisasi pengusaha, yang menyebabkan kedudukan Hakim Ad hoc dalam sistem peradilan hubungan industrial menjadi tidak independen, karena syarat kepentingan dari masing-masing organisasi pengusul. Padahal keberadaan hakim ad-hoc pada sistem Peradilan diharapkan mampu menciptakan rasa keadilan masyarakat.
Sebagai kesimpulan dalam tulisan ini sebagai berikut.pertama, ketentuan dasar pengakatan Hakim ad hoc PHI terdapat pada UU-PPHI Pasal 63 ayat (2) Jo PP No 41 tahun 2004 pasal (2) dan pasal (3), setidaknya calon hakim ad hoc PHI harus mendapatkan rekomendasi terlebih dulu dari serikat pekerja atau organisasi pengusaha, tanpa rekomendasi dari organisasi tersebut maka calon tidak memenuhi syarat administrasi, dari awal proses inilah yang dikhawatirkan prosesnya tidak independen dan bisa memicu timbulnya Kolusi Korupis dan Nepotisme.Apalagi termasuk pemberhentianya juga bisa dilakukan atas permintaan organisasi pengusulnya, sebagaiman ketentuan UU-PPHI pasal 67 ayat (1) jo PP No.41 tahun 2004 pasal 6 ayat (1) huruf f.Kedua, dengan adanya sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc PHI akan menjadi permasalahan mendasar terkait kemandirian hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa dan memutus perselisihan Hubungan Industrial.Selain itu susunan Majelis yang terdiri dari perwakilan kepengurusan, maka keberadaan Hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial menjadi tidak independen, karena kedudukannya dapat dipengaruhi oleh masing-masing organisasi pengusul, baik hakim ad hoc yang berasal dari unsur Pekerja maupun hakim ad hoc yang berasal dari unsur Pengusaha, karena dihati mereka masih melekat nama organisasi pengusulnya.
Untuk meningkatkan kemurnian dan independensi hakim adhok pada Pengadilan Hubungan Industrial, perlu dilakukan revisi terhadap sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim adhok. Sistem yang lebih transparan dan bebas dari pengaruh organisasi pengusul dapat memastikan bahwa hakim adhok tidak terikat dengan kepentingan tertentu dan dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dan mandiri. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kinerja hakim adhok secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar profesionalisme dan integritas yang tinggi. Dengan demikian, Pengadilan Hubungan Industrial dapat menjadi institusi yang lebih kredibel dan mampu menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
| File size | 244.84 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | Report |
Related /
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Pengadilan Hubungan Industrial dapat menyelesaikan perselisihan sepanjang tidak disertai perkara lain seperti kebangkrutan atau pidana. Pengadilan HubunganPengadilan Hubungan Industrial dapat menyelesaikan perselisihan sepanjang tidak disertai perkara lain seperti kebangkrutan atau pidana. Pengadilan Hubungan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Penyelesaian sengketa sewa menyewa kios antara pedagang dan Perusahaan Daerah Pasar Cinde Kota Palembang dilakukan melalui mediasi dengan musyawarah mufakat.Penyelesaian sengketa sewa menyewa kios antara pedagang dan Perusahaan Daerah Pasar Cinde Kota Palembang dilakukan melalui mediasi dengan musyawarah mufakat.
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Anak luar kawin menurut agama Islam tidak dapat diberikan hak waris, sehingga untuk menjamin kehidupannya di masa yang akan datang sepeninggal orang tuanyaAnak luar kawin menurut agama Islam tidak dapat diberikan hak waris, sehingga untuk menjamin kehidupannya di masa yang akan datang sepeninggal orang tuanya
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Melalui pendekatan Yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, dapat ditentukan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melaawan hukum dan tidakMelalui pendekatan Yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, dapat ditentukan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melaawan hukum dan tidak
UMELMANDIRIUMELMANDIRI 07/2018, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan peraturan yang dapat mengakomodir perlindungan konsumen. Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko,07/2018, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan peraturan yang dapat mengakomodir perlindungan konsumen. Peraturan POJK mengatur mitigasi risiko,
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis Data dilakukanMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis Data dilakukan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Apalagi dikaitkan dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, menimbulkan berbagai macam cara atau modus pencucian uang yang digunakan pelakuApalagi dikaitkan dengan perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi, menimbulkan berbagai macam cara atau modus pencucian uang yang digunakan pelaku
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi pada penelitian terhadap asas-asasMetode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi pada penelitian terhadap asas-asas
Useful /
SEMINAR IDSEMINAR ID Sebanyak tujuh kafe populer di kota tersebut dievaluasi berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Inhaven Specialty CoffeebarSebanyak tujuh kafe populer di kota tersebut dievaluasi berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Inhaven Specialty Coffeebar
STIKMKSSTIKMKS Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan responden tentang bahaya merokok berada pada kategori baik yaitu sebanyak 57 orang (71,2%) sedangkanHasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan responden tentang bahaya merokok berada pada kategori baik yaitu sebanyak 57 orang (71,2%) sedangkan
UNIRAYAUNIRAYA This help in the customization of teaching methods that are more in line with student needs. For other researchers if further researchers wish to undertakeThis help in the customization of teaching methods that are more in line with student needs. For other researchers if further researchers wish to undertake
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Sehingga hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan desa berdampak baik bagi berlangsungnya pembangunan desa.Sehingga hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan otonomi daerah pada sistem pemerintahan desa berdampak baik bagi berlangsungnya pembangunan desa.