Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Files
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Dengan kebebasan mengurus urusan rumah tangga, desa secara bertahap menjadi mandiri dan otonom, serta menekankan hak dan partisipasi warga sebagai intiDengan kebebasan mengurus urusan rumah tangga, desa secara bertahap menjadi mandiri dan otonom, serta menekankan hak dan partisipasi warga sebagai inti
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Gagasan dan penguatan praksis civil society merupakan salah satu alternatif model perjuangan menuju demokratisasi. Di Indonesia berkaitan dengan upayaGagasan dan penguatan praksis civil society merupakan salah satu alternatif model perjuangan menuju demokratisasi. Di Indonesia berkaitan dengan upaya
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Media sosial berperan sebagai penghubung antara komunikator publik atau politik dengan masyarakat dan memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik sertaMedia sosial berperan sebagai penghubung antara komunikator publik atau politik dengan masyarakat dan memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik serta
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Sebagian kalangan Muslim kedudukan ijtihad tersebut masih dipahami hanya dipraktekkan terbatas pada aspek fiqh semata. Misalnya persoalan hukum peribadatanSebagian kalangan Muslim kedudukan ijtihad tersebut masih dipahami hanya dipraktekkan terbatas pada aspek fiqh semata. Misalnya persoalan hukum peribadatan
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Al-Khairaat adalah lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri pada tahun 1930 di Palu, Sulawesi Tengah, sebagai bentukAl-Khairaat adalah lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri pada tahun 1930 di Palu, Sulawesi Tengah, sebagai bentuk
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Apalagi termasuk pemberhentianya juga bisa dilakukan atas permintaan organisasi pengusulnya, sebagaiman ketentuan UU-PPHI pasal 67 ayat (1) jo PP No. 41Apalagi termasuk pemberhentianya juga bisa dilakukan atas permintaan organisasi pengusulnya, sebagaiman ketentuan UU-PPHI pasal 67 ayat (1) jo PP No. 41
QAUMIYYAHQAUMIYYAH Solusi mengatasi peningkatan terjadinya perceraian yaitu dapat dilakukan melalui fase sebelum pernikahan, setelah pernikahan, saat pasangan berniat untukSolusi mengatasi peningkatan terjadinya perceraian yaitu dapat dilakukan melalui fase sebelum pernikahan, setelah pernikahan, saat pasangan berniat untuk
Useful /
JOURNALFKIPUNIVERSITASBOSOWAJOURNALFKIPUNIVERSITASBOSOWA Pendekatan ini membantu menjembatani kesenjangan antara pembelajaran di kelas dan tuntutan komunikasi bisnis dunia nyata. Studi ini menawarkan wawasanPendekatan ini membantu menjembatani kesenjangan antara pembelajaran di kelas dan tuntutan komunikasi bisnis dunia nyata. Studi ini menawarkan wawasan
STIEGICISTIEGICI Secara simultan, motivasi kerja (X₁) dan disiplin kerja (X₂) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dengan kontribusi sebesar 55,8%,Secara simultan, motivasi kerja (X₁) dan disiplin kerja (X₂) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dengan kontribusi sebesar 55,8%,
IAESONLINEIAESONLINE The difference between consecutive LiDAR scans is computed to provide the velocity and directional cues without the computational burden of Long Short-TermThe difference between consecutive LiDAR scans is computed to provide the velocity and directional cues without the computational burden of Long Short-Term
ITATSITATS The study confirms that the integration of Design Thinking approach, optimization methods, and Lean-Circular principles can improve operational efficiencyThe study confirms that the integration of Design Thinking approach, optimization methods, and Lean-Circular principles can improve operational efficiency
Related /
UPN VeteranUPN Veteran Kedua daerah khusus Jakarta sebagai daerah khusus yang memiliki kebijakan yang berbeda ketika menjadi ibu kota negara. Ditetapkannya daerah khusus JakartaKedua daerah khusus Jakarta sebagai daerah khusus yang memiliki kebijakan yang berbeda ketika menjadi ibu kota negara. Ditetapkannya daerah khusus Jakarta
YAZRIYAZRI Desentralisasi menjadi isu strategis dalam tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan kesejahteraanDesentralisasi menjadi isu strategis dalam tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama dalam menjawab persoalan ketimpangan kesejahteraan
BALIDWIPABALIDWIPA Regulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harusRegulasi pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau keputusan kepala daerah, yang harus
UNTAGUNTAG 41 Tahun 2007 mengarahkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan memberikan panduan reformasi struktural birokrasi kepada daerah untuk mampu mengembangkan41 Tahun 2007 mengarahkan tata kelola organisasi perangkat daerah dan memberikan panduan reformasi struktural birokrasi kepada daerah untuk mampu mengembangkan
Latest /
UNARSUNARS Perlindungan untuk korban sudah ada dalam Undang-Undang, tetapi belum ada perlindungan korban terhadap pengemudi yang merokok di jalan. Penerapan hukumPerlindungan untuk korban sudah ada dalam Undang-Undang, tetapi belum ada perlindungan korban terhadap pengemudi yang merokok di jalan. Penerapan hukum
UNARSUNARS Penalisasi, sebagai proses pengancaman perbuatan terlarang dengan sanksi pidana, erat kaitannya dengan kriminalisasi. Ketika suatu perbuatan dikategorikanPenalisasi, sebagai proses pengancaman perbuatan terlarang dengan sanksi pidana, erat kaitannya dengan kriminalisasi. Ketika suatu perbuatan dikategorikan
UNARSUNARS Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia masih sangat kurang memperhatikan perlindungan data pribadi pengguna e-commerceDari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia masih sangat kurang memperhatikan perlindungan data pribadi pengguna e-commerce
UNARSUNARS Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Prinsip Hukum bahwa Permenaker Nomor 4 Tahun 2022Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Prinsip Hukum bahwa Permenaker Nomor 4 Tahun 2022