RCF INDONESIARCF INDONESIA
Journal of Science Education and Management BusinessJournal of Science Education and Management BusinessPenelitian ini menganalisis perbandingan implementasi kebijakan pembangunan jalan di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai kerangka hukum tunggal. Meskipun berada dalam payung regulasi yang sama, kedua kabupaten menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam merespons tiga variabel utama: urgensi kebutuhan infrastruktur, tantangan geografis berupa lahan gambut dan akses terbatas, serta pertimbangan strategis-politis dalam alokasi anggaran. Kabupaten Kampar mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi untuk membangun jaringan jalan desa secara merata, didukung oleh struktur pengadaan daerah yang responsif dan metode pengadaan fleksibel. Sebaliknya, Kabupaten Pelalawan fokus pada proyek skala besar khususnya Jalan Lintas Timur yang didanai APBN dan melibatkan koordinasi dengan instansi pusat. Hasilnya, Kampar mencatat 68,2% jalan dalam kondisi baik dan 91,3% desa terhubung jalan layak, sedangkan Pelalawan masih menghadapi kerusakan jalan signifikan (42,6%) di wilayah pedalaman. Perbedaan ini mencerminkan orientasi pembangunan yang kontras: Kampar menekankan pemerataan akses dan kebutuhan lokal, sementara Pelalawan cenderung responsif terhadap kepentingan korporasi dan koridor ekonomi strategis.
Meskipun Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar beroperasi di bawah kerangka hukum yang sama yaitu Perpres No.12 Tahun 2021, implementasi kebijakan pengadaan jalan di kedua wilayah menunjukkan perbedaan yang mendasar, yang dipengaruhi oleh sumber pendanaan, prioritas pembangunan, struktur birokrasi, serta tekanan politik dan ekonomi lokal.Kampar mengarah pada strategi pengadaan yang responsif terhadap kebutuhan konektivitas perdesaan melalui alokasi DAK yang optimal dan pendekatan pengadaan yang fleksibel.Sementara Pelalawan cenderung mengalokasikan sumber daya besar untuk proyek infrastruktur skala nasional yang mendukung kepentingan ekonomi strategis.Kedua pendekatan memiliki justifikasi kontekstual masing-masing, namun hasil akhirnya secara nyata membentuk disparitas dalam kondisi infrastruktur jalan dan tingkat keterhubungan wilayah di tingkat lokal.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas berbagai metode pengadaan (tender, seleksi langsung, swakelola) dalam konteks pembangunan jalan di lahan gambut, dengan mempertimbangkan aspek biaya, waktu, dan kualitas. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis dampak partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan jalan terhadap kualitas konstruksi dan keberlanjutan infrastruktur. Ketiga, penting untuk mengkaji bagaimana tata kelola keuangan daerah, termasuk pengelolaan DAK dan APBD, dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan jalan, serta meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan di daerah, serta rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.
| File size | 246.28 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
YMALYMAL Implementasi ekonomi syariah menghadapi tantangan seperti literasi rendah, regulasi yang fragmentasi, dan inovasi teknologi yang kurang. Untuk memperkuatImplementasi ekonomi syariah menghadapi tantangan seperti literasi rendah, regulasi yang fragmentasi, dan inovasi teknologi yang kurang. Untuk memperkuat
UINSAIZUUINSAIZU Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan standarisasi konsep halal di seluruh sektor, evaluasi sistematis dampak program, serta edukasi berkelanjutanBerdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan standarisasi konsep halal di seluruh sektor, evaluasi sistematis dampak program, serta edukasi berkelanjutan
UINSIUINSI Meskipun program sukuk berbasis wakaf telah dilaksanakan lebih cepat, jumlah dana masih jauh di bawah potensi. Penggabungan sukuk hijau ke dalam blue sukukMeskipun program sukuk berbasis wakaf telah dilaksanakan lebih cepat, jumlah dana masih jauh di bawah potensi. Penggabungan sukuk hijau ke dalam blue sukuk
UMMUMM Model ini terutama berfokus pada penyediaan ruang normatif untuk integrasi kepatuhan syariah sekaligus memastikan tujuan perlindungan IPR terpenuhi. AnalisisModel ini terutama berfokus pada penyediaan ruang normatif untuk integrasi kepatuhan syariah sekaligus memastikan tujuan perlindungan IPR terpenuhi. Analisis
STAIBREBESSTAIBREBES Penelitian ini menggunakan metode deskriptip analitis dengan pendekan kualitatif. Dengan kata lain tulisan ini mengkaji strategi pemasaran produk melaluiPenelitian ini menggunakan metode deskriptip analitis dengan pendekan kualitatif. Dengan kata lain tulisan ini mengkaji strategi pemasaran produk melalui
ITKAITKA Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat, termasuk pengesahan undang‑undang jaminan produk halal, untuk memperluas cakupan sertifikasi danOleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat, termasuk pengesahan undang‑undang jaminan produk halal, untuk memperluas cakupan sertifikasi dan
STAIDENPASARSTAIDENPASAR Perspektif Al‑Quran menegaskan bahwa produksi merupakan ungkapan rasa syukur, pendongkrak kreativitas, serta sarana penyebaran kemaslahatan yang tidakPerspektif Al‑Quran menegaskan bahwa produksi merupakan ungkapan rasa syukur, pendongkrak kreativitas, serta sarana penyebaran kemaslahatan yang tidak
UIN SGDUIN SGD Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, survey dan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan matriks TOWS dan SPACE. Hasil analisisTeknik pengumpulan data menggunakan wawancara, survey dan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan matriks TOWS dan SPACE. Hasil analisis
Useful /
RCF INDONESIARCF INDONESIA Penelitian ini mengkaji bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan berkelanjutan yang dilakukan pelaku usaha sosialPenelitian ini mengkaji bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan berkelanjutan yang dilakukan pelaku usaha sosial
RCF INDONESIARCF INDONESIA Temuan ini memberikan kontribusi teoretis pada literatur kewirausahaan sosial dan tata kelola publik, sekaligus implikasi praktis bagi perancang kebijakanTemuan ini memberikan kontribusi teoretis pada literatur kewirausahaan sosial dan tata kelola publik, sekaligus implikasi praktis bagi perancang kebijakan
UMMUMM Pasal 64 UU Nomor 1/2023 menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lagi dianggap sebagai hakikat hukuman dasar, melainkan hukuman khusus. Pasal 100 UUPasal 64 UU Nomor 1/2023 menunjukkan bahwa hukuman mati tidak lagi dianggap sebagai hakikat hukuman dasar, melainkan hukuman khusus. Pasal 100 UU
UMMUMM Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaranPengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaran