STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabJURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan MazhabBadan adhoc penyelenggara Pemilu seperti PPK, PPS, dan KPPS memiliki. peran vital dalam menjamin keberlangsungan proses demokrasi elektoral di. Indonesia. Namun, posisi mereka selama ini lebih cenderung bersifat. administratif dan teknis, tanpa memiliki kekuatan kelembagaan yang. memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan. strategi reposisi badan adhoc agar tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana. teknis, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam sistem demokrasi. Penelitian. menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan. menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta studi. terdahulu terkait peran badan adhoc. Hasil kajian menunjukkan bahwa. ketidakjelasan status hukum, minimnya perlindungan, serta lemahnya. pembinaan struktural menyebabkan badan adhoc berada dalam posisi. marjinal. Reposisi strategis diperlukan melalui penguatan desain. kelembagaan, rekruitmen berbasis merit, perlindungan hukum yang memadai,. serta peningkatan kapasitas dan legitimasi. Penelitian ini menyumbang. gagasan baru tentang pentingnya memposisikan badan adhoc sebagai pilar. demokrasi elektoral di tingkat lokal yang setara dalam sistem penyelenggara. Pemilu. Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam. reformasi kelembagaan Pemilu yang lebih inklusif, akuntabel, dan. berkeadilan.
Penelitian ini menegaskan bahwa badan adhoc penyelenggara Pemilu sangat vital namun posisinya masih lemah secara kelembagaan dan fungsional, hanya dilihat sebagai pelaksana teknis yang menyebabkan berbagai persoalan mendasar.Oleh karena itu, reposisi strategis badan adhoc sangat mendesak dilakukan, mencakup penataan ulang desain kelembagaan, status, dan perlindungan hukum serta administratif mereka.Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan reformulasi regulasi yang lebih progresif, baik dalam Undang-Undang Pemilu maupun regulasi turunan dari KPU, demi memastikan kedudukan badan adhoc yang sepadan dalam sistem penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.
Penelitian ini telah menyoroti pentingnya reposisi strategis badan adhoc Pemilu. Untuk melengkapi temuan tersebut, ada beberapa arah studi lanjutan yang dapat dipertimbangkan guna memperdalam pemahaman kita. Pertama, penelitian mendatang dapat berfokus pada analisis komparatif model kelembagaan badan adhoc semi-permanen di berbagai negara, khususnya yang memiliki konteks demokrasi serupa dengan Indonesia. Studi ini dapat mengidentifikasi kerangka operasional, mekanisme pendanaan, dan tantangan implementasi yang berhasil diatasi, serta mengeksplorasi bagaimana model tersebut dapat diadaptasi secara efektif dalam sistem Pemilu Indonesia. Misalnya, bagaimana dampak pembentukan badan semi-permanen ini terhadap efisiensi kerja, kesinambungan pengetahuan, dan profesionalisme di tingkat lokal. Kedua, akan sangat bermanfaat untuk melakukan penelitian empiris guna mengukur secara kuantitatif dampak peningkatan kapasitas dan perlindungan hukum bagi anggota badan adhoc terhadap integritas proses Pemilu dan tingkat kepercayaan publik. Studi ini bisa melibatkan pengembangan indikator spesifik terkait akurasi penghitungan suara, minimnya pelanggaran administratif, atau persepsi keadilan elektoral di berbagai daerah. Ini akan memberikan bukti konkret tentang nilai investasi dalam penguatan badan adhoc. Terakhir, mengingat tantangan rekrutmen yang seringkali bersifat politis, penelitian lanjutan dapat mendalami faktor-faktor sosio-politik yang mempengaruhi proses seleksi dan kinerja badan adhoc di tingkat akar rumput. Dengan metodologi kualitatif seperti wawancara mendalam atau studi kasus, kita bisa memahami dinamika informal dan tekanan lokal yang dihadapi, serta merumuskan strategi rekrutmen berbasis meritokrasi yang lebih tahan terhadap intervensi non-profesional.
| File size | 341.03 KB |
| Pages | 13 |
| DMCA | Report |
Related /
UMGUMG Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada peran guru sebagai model (uswah hasanah) yang secara konsisten menampilkan akhlak Islami, sehingga nilai-nilaiKeberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada peran guru sebagai model (uswah hasanah) yang secara konsisten menampilkan akhlak Islami, sehingga nilai-nilai
UINSAIDUINSAID Upaya preventif yang dapat dilakukan meliputi integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum berbasis literasi digital dan pendidikan seks Islami, penguatanUpaya preventif yang dapat dilakukan meliputi integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum berbasis literasi digital dan pendidikan seks Islami, penguatan
SGTSGT Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengacu pada buku, artikel jurnal, dan publikasi yang tercantum dalam referensi, sehinggaPenelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengacu pada buku, artikel jurnal, dan publikasi yang tercantum dalam referensi, sehingga
STIKKENDALSTIKKENDAL Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap guru, santri, dan pengelola madrasah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap guru, santri, dan pengelola madrasah.
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Sementara itu, hukum Islam menghadapi tantangan dalam pengintegrasiannya dengan hukum positif nasional, terutama dalam konteks Pancasila sebagai ideologiSementara itu, hukum Islam menghadapi tantangan dalam pengintegrasiannya dengan hukum positif nasional, terutama dalam konteks Pancasila sebagai ideologi
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Konflik ini terutama terjadi antara individu beragama Islam dan Buddha yang mengalami tekanan sosial serta perbedaan nilai terkait keyakinan mereka. BentukKonflik ini terutama terjadi antara individu beragama Islam dan Buddha yang mengalami tekanan sosial serta perbedaan nilai terkait keyakinan mereka. Bentuk
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Masyarakat merupakan komponen yang terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun penyelenggaraan pemerintahanMasyarakat merupakan komponen yang terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun penyelenggaraan pemerintahan
INTELEKMADANIINTELEKMADANI ) pada pengujian FI, FII, dan FIII masing-masing menghasilkan nilai IC₅₀ sebesar 93,38 ppm, 81,79 ppm, dan 71,29 ppm. Dari ketiga formulasi tersebut,) pada pengujian FI, FII, dan FIII masing-masing menghasilkan nilai IC₅₀ sebesar 93,38 ppm, 81,79 ppm, dan 71,29 ppm. Dari ketiga formulasi tersebut,
Useful /
SGTSGT Temuan mengonfirmasi bahwa konten buku teks diorganisasikan secara sistematis dan berurutan, berkembang dari aturan fundamental (qawaid) hingga diskusiTemuan mengonfirmasi bahwa konten buku teks diorganisasikan secara sistematis dan berurutan, berkembang dari aturan fundamental (qawaid) hingga diskusi
SGTSGT Pemahaman prinsip metode memungkinkan desain studi yang akurat menggambarkan perubahan individual dan perbedaan antar kelompok. Penguasaan metode melampauiPemahaman prinsip metode memungkinkan desain studi yang akurat menggambarkan perubahan individual dan perbedaan antar kelompok. Penguasaan metode melampaui
TRI GUNA DHARMATRI GUNA DHARMA Berdasarkan hal tersebut diusulkan solusi berupa sistem pakar diagnosa gejala penyakit ibu hamil, menggunakan metode Teorema Bayes yang dapat membantuBerdasarkan hal tersebut diusulkan solusi berupa sistem pakar diagnosa gejala penyakit ibu hamil, menggunakan metode Teorema Bayes yang dapat membantu
STIBSASTIBSA Penelitian dilakukan dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia (IDX) di www.idx. co.id. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupaPenelitian dilakukan dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia (IDX) di www.idx. co.id. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa