UNEJUNEJ
Journal of Southeast Asian Human RightsJournal of Southeast Asian Human RightsPenelitian ini mengkaji proses penghapusan kerja paksa di Vietnam serta menilai kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO). Metode yang digunakan meliputi analisis kebijakan nasional, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan perbandingan dengan konvensi ILO terkait kerja paksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat langkah legislatif yang signifikan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural seperti kurangnya pengawasan, ketidakjelasan definisi kerja paksa, dan hambatan budaya, sehingga kompatibilitas penuh dengan standar ILO belum tercapai.
Penghapusan kerja paksa di Vietnam telah menghasilkan kerangka hukum yang selaras dengan prinsip ILO, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena kendala pengawasan dan interpretasi definisi.Diperlukan mekanisme pemantauan yang lebih terintegrasi serta pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan kepatuhan standar internasional.Dengan perbaikan tersebut, Vietnam dapat mencapai kesesuaian yang lebih kuat dengan standar ILO dalam upaya mengakhiri kerja paksa.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme pemantauan independen dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar ILO dalam konteks kerja paksa di Vietnam; selanjutnya, studi komparatif antara kebijakan Vietnam dan negara ASEAN lainnya dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas penghapusan kerja paksa; terakhir, analisis longitudinal terhadap dampak sosial‑ekonomi kebijakan anti‑kerja paksa terhadap kelompok pekerja rentan dapat memberikan wawasan tentang keberlanjutan dan keadilan kebijakan yang diterapkan.
| File size | 592.92 KB |
| Pages | 5 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Pemerintah harus memprioritaskan bantuan kepada yang membutuhkan serta menegakkan akuntabilitas bagi pemegang hak yang tidak memanfaatkan atau memperpanjangPemerintah harus memprioritaskan bantuan kepada yang membutuhkan serta menegakkan akuntabilitas bagi pemegang hak yang tidak memanfaatkan atau memperpanjang
UMMUMM Beberapa parameter dapat digunakan untuk menelaah hubungan antara hak asasi manusia dan kekayaan intelektual. Pembaharuan sistem paten obat diperlukanBeberapa parameter dapat digunakan untuk menelaah hubungan antara hak asasi manusia dan kekayaan intelektual. Pembaharuan sistem paten obat diperlukan
UMMUMM Perampasan aset harus menjadi norma lengkap, bukan sekadar hukuman tambahan, dengan mengadopsi konsep non-conviction based. RUU Perampasan Aset mendesakPerampasan aset harus menjadi norma lengkap, bukan sekadar hukuman tambahan, dengan mengadopsi konsep non-conviction based. RUU Perampasan Aset mendesak
UMMUMM Kemajuan sedang dibuat dalam mengakui perlindungan hukum dan hak asasi manusia untuk kepemilikan hak atas tanah di Urutsewu, dengan spesifikasi tanah sekarangKemajuan sedang dibuat dalam mengakui perlindungan hukum dan hak asasi manusia untuk kepemilikan hak atas tanah di Urutsewu, dengan spesifikasi tanah sekarang
UMMUMM Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Pemerintah untuk membatalkan Peraturan DaerahNamun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Pemerintah untuk membatalkan Peraturan Daerah
UMMUMM Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari bahanMetode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory dan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari bahan
UMMUMM 07/2020 terkait kebebasan berkontrak dalam memilih forum penyelesaian sengketa perbankan. Data sekunder utama dan sekunder berupa bahan hukum utama menjadi07/2020 terkait kebebasan berkontrak dalam memilih forum penyelesaian sengketa perbankan. Data sekunder utama dan sekunder berupa bahan hukum utama menjadi
UMMUMM Penerimaan Indonesia terhadap mereka yang mencari keselamatan atas alasan kemanusiaan telah memengaruhi populasi Aceh secara signifikan. Indonesia beradaPenerimaan Indonesia terhadap mereka yang mencari keselamatan atas alasan kemanusiaan telah memengaruhi populasi Aceh secara signifikan. Indonesia berada
Useful /
MANDALANURSAMANDALANURSA Fungsi simple present tense antara lain menjelaskan kejadian rutin atau kebiasaan, menyatakan fakta umum atau kebenaran absolut, memberikan instruksi atauFungsi simple present tense antara lain menjelaskan kejadian rutin atau kebiasaan, menyatakan fakta umum atau kebenaran absolut, memberikan instruksi atau
MANDALANURSAMANDALANURSA Strengthening technology-based oversight, enhancing ethical competence among public officials, and adapting regulations to the digital sector are crucialStrengthening technology-based oversight, enhancing ethical competence among public officials, and adapting regulations to the digital sector are crucial
UMMUMM Dengan penekanan pada penyembuhan dan rekonsiliasi, keadilan restoratif bertujuan menegakkan hak asasi manusia melalui prosedur yang inklusif dan menjagaDengan penekanan pada penyembuhan dan rekonsiliasi, keadilan restoratif bertujuan menegakkan hak asasi manusia melalui prosedur yang inklusif dan menjaga
UNILAUNILA Dosis pupuk kompos kotoran sapi sebagai perlakuan terdiri dari 0 kg/tanaman, 2 kg/tanaman, 3 kg/tanaman, 4 kg/tanaman, 5 kg/tanaman, dan 6 kg/tanaman.Dosis pupuk kompos kotoran sapi sebagai perlakuan terdiri dari 0 kg/tanaman, 2 kg/tanaman, 3 kg/tanaman, 4 kg/tanaman, 5 kg/tanaman, dan 6 kg/tanaman.