CASSRCASSR
Journal of Asian Social Science ResearchJournal of Asian Social Science ResearchArtikel ini memeriksa bagaimana Kyai Kholil menjadi tokoh ikonik dalam Islam Indonesia di tengah kemuliaan mistis, otoritas pesantren, dan politik elektoral. Penelitian menggabungkan lapangan antropologi tentang praktik ziarah dan jaringan kyai-pesantren di Madura dan lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dengan analisis sumber sejarah dan biografi. Temuan menunjukkan bahwa banyak komunitas Muslim masih menganggap Kyai Kholil sebagai seorang wali yang barakah bisa diakses melalui kunjungan kuburnya; bahwa banyak kyai NU menganggapnya sebagai guru tidak langsung untuk meligitimasi keturunan keagamaan; dan bahwa politisi yang terkait dengan NU dapat mengubah proximitas simbolis ke Kyai Kholil menjadi kredibilitas dan keunggulan elektoral. Artikel ini menyimpulkan bahwa penyematian ikon merupakan proses dinamis yang menghubungkan otoritas masa lalu dengan kebutuhan saat ini, membentuk pengetahuan sejarah, batas komunitas, dan konstelasi politik. Artikel ini menawarkan kerangka kritis untuk membaca narasi mistis, memori institusional, dan mobilisasi politik sebagai dimensi saling memperkuat dari pembuatan ikon Islam.
Beberapa komunitas Muslim di Indonesia masih menganggap Kyai Kholil sebagai seorang wali yang memiliki kekuatan supernatural.Banyak kyai posisikan Kyai Kholil sebagai guru tidak langsung untuk meligitimasi keturunan keagamaan.Politisi terkait NU memanfaatkan proximitas simbolis ke Kyai Kholil untuk memperoleh kredibilitas dan keunggulan elektoral.
Penelitian lanjutan perlu membandingkan proses penyematian ikon di komunitas Muslim di luar wilayah NU dan Madura untuk mengidentifikasi variasi geografis dan budaya. Perlu juga diteliti dinamika sosial-ekonomi yang memengaruhi ritual ziarah dan pemanfaatan kekuatan simbolik dalam konteks politik lokal. Selain itu, pengaruh media digital terhadap pemeliharaan dan transformasi mitos keagamaan dan legitimasi politik para kyai perlu dieksplorasi lebih lanjut melalui studi kasus di pesantren-pesantren yang aktif di era digital.
- Shari'a court, tarekat and pesantren: Religious Institutions in the Banten Sultanate - Persée.... persee.fr/doc/arch_0044-8613_1995_num_50_1_3069Sharia court tarekat and pesantren Religious Institutions in the Banten Sultanate PersyEAEyCAe persee fr doc arch 0044 8613 1995 num 50 1 3069
- Hybridisation of Muslim Millennials’ Religious Identity in the Digital Era | Digital Muslim Review.... doi.org/10.32678/dmr.v1i1.5Hybridisation of Muslim MillennialsAo Religious Identity in the Digital Era Digital Muslim Review doi 10 32678 dmr v1i1 5
| File size | 847.59 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
4141 Mekanisme hubungan antara partai politik dan masyarakat pada dasarnya sederhana, yakni partai membutuhkan suara pemilih dalam pemilu sehingga harus memperhatikanMekanisme hubungan antara partai politik dan masyarakat pada dasarnya sederhana, yakni partai membutuhkan suara pemilih dalam pemilu sehingga harus memperhatikan
SEANINSTITUTESEANINSTITUTE Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan sumber daya manusia, peningkatan independensi institusional, digitalisasi sistem audit, dan penegakan mekanismeStudi ini menyimpulkan bahwa penguatan sumber daya manusia, peningkatan independensi institusional, digitalisasi sistem audit, dan penegakan mekanisme
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Fungsi negara tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa adanya peran aktif dari lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. KetigaFungsi negara tidak dapat dijalankan secara optimal tanpa adanya peran aktif dari lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga
URINDOURINDO Studi ini berkontribusi dalam pengembangan kebijakan subsidi yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan. Studi ini menunjukkan bahwa maladministrasiStudi ini berkontribusi dalam pengembangan kebijakan subsidi yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan. Studi ini menunjukkan bahwa maladministrasi
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi kerangka hukum tertinggi di Indonesia, dengan Pancasila sebagai landasan ideologi, menjamin hak asasi manusiaUndang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi kerangka hukum tertinggi di Indonesia, dengan Pancasila sebagai landasan ideologi, menjamin hak asasi manusia
HIPKIN JATENGHIPKIN JATENG Sementara itu, Kurikulum 1964 dikembangkan dengan filosofi Pancawardhana, yang menekankan pengembangan lima aspek siswa, yaitu moral, kecerdasan, keterampilan,Sementara itu, Kurikulum 1964 dikembangkan dengan filosofi Pancawardhana, yang menekankan pengembangan lima aspek siswa, yaitu moral, kecerdasan, keterampilan,
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Temuannya adalah bahwa ayat-ayat ibnu sabil, masuk dalam hierarki nilai kedua, yakni nilai fundamental (fundamental values). Kontekstualisasi ayat-ayatTemuannya adalah bahwa ayat-ayat ibnu sabil, masuk dalam hierarki nilai kedua, yakni nilai fundamental (fundamental values). Kontekstualisasi ayat-ayat
KPUKPU Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakatPendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat
Useful /
4141 Dengan metode ini, penulis melihat kekuatan mengikat MoU Helsinki dan eksklusivitas yang dimiliki oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dari hasil penelitianDengan metode ini, penulis melihat kekuatan mengikat MoU Helsinki dan eksklusivitas yang dimiliki oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dari hasil penelitian
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Penelitian ini mengungkap bentuk-bentuk defragmentasi historis budaya politik aristokrat Melayu Palembang pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi, termasuk konflikPenelitian ini mengungkap bentuk-bentuk defragmentasi historis budaya politik aristokrat Melayu Palembang pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi, termasuk konflik
PUBLIKASI UNTAGCIREBONPUBLIKASI UNTAGCIREBON Luasan area kerja di atas kapal memiliki pengaruh besar terhadap keselamatan kerja di atas kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitasLuasan area kerja di atas kapal memiliki pengaruh besar terhadap keselamatan kerja di atas kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas
4141 Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 778/Pid. B/2014/PN-Lbp-LD, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secaraHakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 778/Pid. B/2014/PN-Lbp-LD, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara