DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikSejak 2015, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah setiap lima tahun, dengan pemilihan serentak pada 2024, menandakan kemajuan menuju demokrasi yang matang. Namun, tidak adanya batasan koalisi partai politik dalam pencalonan kepala daerah menyebabkan koalisi besar, meningkatkan jumlah calon tunggal, dan melemahkan prinsip demokrasi. Hal ini mengurangi peran partai politik dan membatasi pilihan pemilih dengan menghilangkan peluang pencalonan independen. Penelitian ini mengusulkan ambang batas maksimal koalisi untuk memperkuat fungsi demokrasi partai politik, memperkuat peran oposisi, dan memberikan pilihan yang lebih luas bagi pemilih.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 belum efektif membatasi koalisi besar, yang berdampak pada meningkatnya calon tunggal dan melemahnya demokrasi lokal.Rekonstruksi ambang batas maksimal koalisi menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah ini, dengan mendorong kemandirian partai, memperkuat oposisi, dan memperluas pilihan pemilih.Untuk mewujudkannya, Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan batasan koalisi rasional dalam putusan mendatang, pemerintah dan legislatif harus merevisi UU Pilkada, dan partai politik perlu memperkuat independensi melalui pendidikan politik dan rekrutmen kandidat yang kompetitif.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model ambang batas koalisi di negara-negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak ambang batas maksimal koalisi terhadap perilaku pemilih dan tingkat partisipasi politik, khususnya di daerah-daerah dengan dominasi koalisi besar. Ketiga, studi mendalam tentang mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap ambang batas maksimal koalisi perlu dilakukan, termasuk evaluasi peran KPU dan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa terkait pencalonan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang implikasi ambang batas maksimal koalisi terhadap kualitas demokrasi lokal dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
| File size | 403.61 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
RCRSRCRS Artikel yang berjudul “Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Evaluasi terhadap Rumusan Kebijakan Kurikulum Bidang Pendidikan Tinggi ini fokus pada kajianArtikel yang berjudul “Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Evaluasi terhadap Rumusan Kebijakan Kurikulum Bidang Pendidikan Tinggi ini fokus pada kajian
IAIN MADURAIAIN MADURA Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa agama telah dieksploitasi untuk tujuan politik, mengancam kebebasan berekspresi dan berkumpul dalam demokrasi,Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa agama telah dieksploitasi untuk tujuan politik, mengancam kebebasan berekspresi dan berkumpul dalam demokrasi,
APPIHIAPPIHI Proses legislasi yang hanya berlangsung 42 hari tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna, mengabaikan transparansi, dan bertentangan denganProses legislasi yang hanya berlangsung 42 hari tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna, mengabaikan transparansi, dan bertentangan dengan
UNESUNES c. Membentuk Satuan Tugas oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat. d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agarc. Membentuk Satuan Tugas oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat. d. Melakukan klarifikasi dengan memberikan keterangan serta informasi yang sebenarnya agar
OJSOJS Komitmen terhadap bangsa tercermin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui nilai-nilai demokrasi Pancasila yang menjadi bagian integral dari usahaKomitmen terhadap bangsa tercermin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui nilai-nilai demokrasi Pancasila yang menjadi bagian integral dari usaha
STAINIDAELADABISTAINIDAELADABI Dialektika Islam dan negara serta dinamika politik di Indonesia mempengaruhi interpretasi Pancasila, dari penolakan awal hingga penerimaan final. Pasca-reformasi,Dialektika Islam dan negara serta dinamika politik di Indonesia mempengaruhi interpretasi Pancasila, dari penolakan awal hingga penerimaan final. Pasca-reformasi,
UNTAGUNTAG Selain itu, perwakilan masyarakat juga telah diberikan kesempatan seluas-luasnya, tetapi masalah partisipasi masyarakat yang menjadi faktor utama timbulSelain itu, perwakilan masyarakat juga telah diberikan kesempatan seluas-luasnya, tetapi masalah partisipasi masyarakat yang menjadi faktor utama timbul
STAIBSLLGSTAIBSLLG Partai Solidaritas Indonesia dianggap oleh sebagian kelompok pendukung sebagai semangat baru dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, pendekatanPartai Solidaritas Indonesia dianggap oleh sebagian kelompok pendukung sebagai semangat baru dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, pendekatan
Useful /
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Program ini membuktikan bahwa pemberantasan korupsi di tingkat desa menuntut sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan KPK dalam mendorong tata kelolaProgram ini membuktikan bahwa pemberantasan korupsi di tingkat desa menuntut sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan KPK dalam mendorong tata kelola
STISIPOLRAJAHAJISTISIPOLRAJAHAJI Pesta Adat Towani Tolotang yang rutin diselenggarakan setiap tahun di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, berfungsi tidak hanya sebagaiPesta Adat Towani Tolotang yang rutin diselenggarakan setiap tahun di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, berfungsi tidak hanya sebagai
UNUDUNUD Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui kajian literatur, analisis dokumen, dan wawancara mendalam. Teori hermeneutika RicoeurDengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui kajian literatur, analisis dokumen, dan wawancara mendalam. Teori hermeneutika Ricoeur
UNUDUNUD Temuan menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip Menyama Braya mendorong lingkungan pembelajaran yang kooperatif di mana siswa, termasuk mereka yangTemuan menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip Menyama Braya mendorong lingkungan pembelajaran yang kooperatif di mana siswa, termasuk mereka yang