DINASTIREVDINASTIREV
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan PolitikSejak 2015, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah setiap lima tahun, dengan pemilihan serentak pada 2024, menandakan kemajuan menuju demokrasi yang matang. Namun, tidak adanya batasan koalisi partai politik dalam pencalonan kepala daerah menyebabkan koalisi besar, meningkatkan jumlah calon tunggal, dan melemahkan prinsip demokrasi. Hal ini mengurangi peran partai politik dan membatasi pilihan pemilih dengan menghilangkan peluang pencalonan independen. Penelitian ini mengusulkan ambang batas maksimal koalisi untuk memperkuat fungsi demokrasi partai politik, memperkuat peran oposisi, dan memberikan pilihan yang lebih luas bagi pemilih.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 belum efektif membatasi koalisi besar, yang berdampak pada meningkatnya calon tunggal dan melemahnya demokrasi lokal.Rekonstruksi ambang batas maksimal koalisi menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah ini, dengan mendorong kemandirian partai, memperkuat oposisi, dan memperluas pilihan pemilih.Untuk mewujudkannya, Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan batasan koalisi rasional dalam putusan mendatang, pemerintah dan legislatif harus merevisi UU Pilkada, dan partai politik perlu memperkuat independensi melalui pendidikan politik dan rekrutmen kandidat yang kompetitif.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model ambang batas koalisi di negara-negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak ambang batas maksimal koalisi terhadap perilaku pemilih dan tingkat partisipasi politik, khususnya di daerah-daerah dengan dominasi koalisi besar. Ketiga, studi mendalam tentang mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap ambang batas maksimal koalisi perlu dilakukan, termasuk evaluasi peran KPU dan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa terkait pencalonan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang implikasi ambang batas maksimal koalisi terhadap kualitas demokrasi lokal dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
| File size | 403.61 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
STIALANMAKASSARSTIALANMAKASSAR Sebagai implikasi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan yang afirmatif untuk memperkuat institusi dan partisipasi ekonomi partisipatifSebagai implikasi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan yang afirmatif untuk memperkuat institusi dan partisipasi ekonomi partisipatif
DINASTIRESDINASTIRES Kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar dalam sistem demokrasi Indonesia adalah salah satu manifestasi melalui pelaksanaan pemilihan umum. Hingga saatKedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar dalam sistem demokrasi Indonesia adalah salah satu manifestasi melalui pelaksanaan pemilihan umum. Hingga saat
DINASTIREVDINASTIREV Meskipun secara normatif regulasi telah mengakomodasi asas demokratis dalam pembentukan peraturan daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanyaMeskipun secara normatif regulasi telah mengakomodasi asas demokratis dalam pembentukan peraturan daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya
APPIHIAPPIHI Selain itu, proses legislasi yang demikian cepat mencerminkan karakter konservatif dan elitis, di mana aspirasi masyarakat luas kurang terakomodasi. DenganSelain itu, proses legislasi yang demikian cepat mencerminkan karakter konservatif dan elitis, di mana aspirasi masyarakat luas kurang terakomodasi. Dengan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satgas Damai Cartenz cukup efektif dalam aspek responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, meskipun masihHasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satgas Damai Cartenz cukup efektif dalam aspek responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, meskipun masih
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Isu-isu terkait Islam dan demokrasi masih menjadi bahan debat di kalangan intelektual Muslim; sebagian menolak demokrasi dengan Islam karena dianggap bertentangan,Isu-isu terkait Islam dan demokrasi masih menjadi bahan debat di kalangan intelektual Muslim; sebagian menolak demokrasi dengan Islam karena dianggap bertentangan,
UNESUNES f. Melakukan Pengawasan terhadap peberitaan-pemberitaan pers. Hambatan eksternal dan internal dalam upaya non penal oleh Satbinmas Polres Pasaman Baratf. Melakukan Pengawasan terhadap peberitaan-pemberitaan pers. Hambatan eksternal dan internal dalam upaya non penal oleh Satbinmas Polres Pasaman Barat
OJSOJS Komitmen terhadap bangsa tercermin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui nilai-nilai demokrasi Pancasila yang menjadi bagian integral dari usahaKomitmen terhadap bangsa tercermin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui nilai-nilai demokrasi Pancasila yang menjadi bagian integral dari usaha
Useful /
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Untuk jarak panjang (22-28 km), moda transportasi pribadi lebih disukai karena kenyamanan dan kecepatan. Sepeda motor pribadi mendominasi dalam kategoriUntuk jarak panjang (22-28 km), moda transportasi pribadi lebih disukai karena kenyamanan dan kecepatan. Sepeda motor pribadi mendominasi dalam kategori
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA OTS memainkan peran kritis dalam mensimulasikan kondisi operasi normal, pelatihan tanggap darurat, dan meningkatkan keterampilan operator. Penelitian iniOTS memainkan peran kritis dalam mensimulasikan kondisi operasi normal, pelatihan tanggap darurat, dan meningkatkan keterampilan operator. Penelitian ini
OJSOJS Rata-rata hasil belajar subtema manusia dan lingkungan sebesar 24,01% ditentukan oleh keterampilan membaca pemahaman melalui persamaan regresi Ŷ = 11,15Rata-rata hasil belajar subtema manusia dan lingkungan sebesar 24,01% ditentukan oleh keterampilan membaca pemahaman melalui persamaan regresi Ŷ = 11,15
OJSOJS Oleh karena itu, tentunya kita sebagai generasi muda harus ikut ambil bagian dan menjadi garda terdepan dalam menjaga kejujuran dan kemajuan negara Indonesia.Oleh karena itu, tentunya kita sebagai generasi muda harus ikut ambil bagian dan menjadi garda terdepan dalam menjaga kejujuran dan kemajuan negara Indonesia.