IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanAfter the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, the authority of the sub-district head as a regional head has transitioned from being attributive to delegative. This research investigates the legality of a sub-district heads authority to release land rights for private interests. Employing a normative juridical method through literature review, the study reveals that the legality of such authority is not fulfilled, as no clause in current legislation permits sub-district heads to sign documents releasing land rights post-1999. Consequently, Letters of Relinquishment of Land Rights signed by sub-district heads are deemed invalid for land registration purposes. The applicable legal provisions mandate that deeds of releasing land rights for private purposes be executed by a Notary, ensuring greater legal certainty and justice for all parties involved.
The research concludes that the sub-district heads authority to revoke land rights for personal interests lacks legal basis under current Indonesian law.The transition from attributive to delegative authority following Law Number 22 of 1999 prohibits sub-district heads from signing land release documents.Consequently, such documents are legally invalid and cannot be used for land registration.Therefore, the execution of land release deeds must be conducted by a Notary to ensure legal certainty and fairness for all stakeholders.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan pertanahan yang melibatkan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks delegasi wewenang kepada kepala kecamatan. Penelitian ini dapat difokuskan pada identifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses delegasi, serta evaluasi dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif mengenai praktik delegasi wewenang di berbagai daerah untuk mengidentifikasi model-model terbaik yang dapat diadopsi secara nasional. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan untuk menganalisis peran Notaris dalam proses pembebasan hak atas tanah, termasuk potensi peningkatan kapasitas dan pengawasan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Terakhir, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi penggunaan teknologi dalam sistem pertanahan, seperti pemanfaatan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data pertanahan, serta mempermudah proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan potensi sengketa dan meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan.
- The Implementation of Making Land Deed Done by Subdistrict Head as The Temporary Land Deed Officials... doi.org/10.30659/akta.v5i3.3253The Implementation of Making Land Deed Done by Subdistrict Head as The Temporary Land Deed Officials doi 10 30659 akta v5i3 3253
- Republic of Indonesia Sovereign Right in North Natuna Sea according to United Nations Convention on the... doi.org/10.1080/18366503.2023.2206261Republic of Indonesia Sovereign Right in North Natuna Sea according to United Nations Convention on the doi 10 1080 18366503 2023 2206261
- Implementation of population administration services in Tuban district | Linguistics and Culture Review.... lingcure.org/index.php/journal/article/view/1457Implementation of population administration services in Tuban district Linguistics and Culture Review lingcure index php journal article view 1457
- The Principle of Horizontal Separation in the Sale and Purchase of Land which Contains a Building Rental... journal.hmjournals.com/index.php/JLS/article/view/3277The Principle of Horizontal Separation in the Sale and Purchase of Land which Contains a Building Rental journal hmjournals index php JLS article view 3277
| File size | 221.82 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
IIMSIIMS Penelitian ini bertujuan untuk melihat kerja sama yang telah terjadi di kecamatan muara sabak barat kabupaten tanjung jabung timur yaitu kerjasama dalamPenelitian ini bertujuan untuk melihat kerja sama yang telah terjadi di kecamatan muara sabak barat kabupaten tanjung jabung timur yaitu kerjasama dalam
IIMSIIMS Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif serta sumberSelanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif serta sumber
MKRIMKRI Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkan kegagalan sistemik partai politik, ditandai oleh lemahnya kaderisasi, dominasi elite,Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkan kegagalan sistemik partai politik, ditandai oleh lemahnya kaderisasi, dominasi elite,
MKRIMKRI Permasalahan ini menjadi dasar lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 yang menyamakan syarat pencalonan antara partai politik dan calonPermasalahan ini menjadi dasar lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 yang menyamakan syarat pencalonan antara partai politik dan calon
MKRIMKRI Berdasarkan simulasi penerapan sistem pemilu campuran pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024, dihasilkan partai mayoritas minimal di parlemen. Untuk menerapkanBerdasarkan simulasi penerapan sistem pemilu campuran pada Pemilu 2009, 2014, 2019, dan 2024, dihasilkan partai mayoritas minimal di parlemen. Untuk menerapkan
IUSIUS Simpulannya, civil society berperan penting dalam mengubah kebijakan pendidikan negara, menjadi check and balance atas pembuatan dan pelaksanaan kebijakanSimpulannya, civil society berperan penting dalam mengubah kebijakan pendidikan negara, menjadi check and balance atas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
IUSIUS Hasil menunjukkan: (1) Upaya perbaikan kesehatan BPR Aceh Utara tidak optimal, (2) LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai ketentuan,Hasil menunjukkan: (1) Upaya perbaikan kesehatan BPR Aceh Utara tidak optimal, (2) LPS melindungi nasabah dengan pembayaran tabungan sesuai ketentuan,
IUSIUS Dalam sistem jaminan sosial berdasarkan UU No. 40/2004 dan UU No. 24/2011, peserta jaminan sosial meliputi peserta mandiri, penerima upah, dan penerimaDalam sistem jaminan sosial berdasarkan UU No. 40/2004 dan UU No. 24/2011, peserta jaminan sosial meliputi peserta mandiri, penerima upah, dan penerima
Useful /
PPISHKPPISHK namun responsivitas staf dan waktu tunggu tetap menjadi kendala yang menurunkan kepuasan pada unit tertentu, sebagaimana tercermin dalam variasi CSI antarnamun responsivitas staf dan waktu tunggu tetap menjadi kendala yang menurunkan kepuasan pada unit tertentu, sebagaimana tercermin dalam variasi CSI antar
STIESTIE Seluruh balita mengalami kenaikan berat badan 0,3–0,7 kg dan tinggi badan 0,2–0,4 cm, disertai peningkatan nafsu makan dan perilaku makan positif.Seluruh balita mengalami kenaikan berat badan 0,3–0,7 kg dan tinggi badan 0,2–0,4 cm, disertai peningkatan nafsu makan dan perilaku makan positif.
IUSIUS Penentuan hak tanah adat bagi masyarakat adat di wilayah perbatasan tumbuh semakin kompleks ketika menilai klaim individu dalam kerangka hak kolektif.Penentuan hak tanah adat bagi masyarakat adat di wilayah perbatasan tumbuh semakin kompleks ketika menilai klaim individu dalam kerangka hak kolektif.
UPERTISUPERTIS Disarankan untuk meningkatkan spiritualitas dan menjauhi lingkungan sosial negatif, serta penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi faktor ekonomi dan intelektualitasDisarankan untuk meningkatkan spiritualitas dan menjauhi lingkungan sosial negatif, serta penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi faktor ekonomi dan intelektualitas