IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanAfter the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, the authority of the sub-district head as a regional head has transitioned from being attributive to delegative. This research investigates the legality of a sub-district heads authority to release land rights for private interests. Employing a normative juridical method through literature review, the study reveals that the legality of such authority is not fulfilled, as no clause in current legislation permits sub-district heads to sign documents releasing land rights post-1999. Consequently, Letters of Relinquishment of Land Rights signed by sub-district heads are deemed invalid for land registration purposes. The applicable legal provisions mandate that deeds of releasing land rights for private purposes be executed by a Notary, ensuring greater legal certainty and justice for all parties involved.
The research concludes that the sub-district heads authority to revoke land rights for personal interests lacks legal basis under current Indonesian law.The transition from attributive to delegative authority following Law Number 22 of 1999 prohibits sub-district heads from signing land release documents.Consequently, such documents are legally invalid and cannot be used for land registration.Therefore, the execution of land release deeds must be conducted by a Notary to ensure legal certainty and fairness for all stakeholders.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan pertanahan yang melibatkan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks delegasi wewenang kepada kepala kecamatan. Penelitian ini dapat difokuskan pada identifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses delegasi, serta evaluasi dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif mengenai praktik delegasi wewenang di berbagai daerah untuk mengidentifikasi model-model terbaik yang dapat diadopsi secara nasional. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan untuk menganalisis peran Notaris dalam proses pembebasan hak atas tanah, termasuk potensi peningkatan kapasitas dan pengawasan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Terakhir, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi penggunaan teknologi dalam sistem pertanahan, seperti pemanfaatan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data pertanahan, serta mempermudah proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan potensi sengketa dan meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan.
- The Implementation of Making Land Deed Done by Subdistrict Head as The Temporary Land Deed Officials... doi.org/10.30659/akta.v5i3.3253The Implementation of Making Land Deed Done by Subdistrict Head as The Temporary Land Deed Officials doi 10 30659 akta v5i3 3253
- Republic of Indonesia Sovereign Right in North Natuna Sea according to United Nations Convention on the... doi.org/10.1080/18366503.2023.2206261Republic of Indonesia Sovereign Right in North Natuna Sea according to United Nations Convention on the doi 10 1080 18366503 2023 2206261
- Implementation of population administration services in Tuban district | Linguistics and Culture Review.... lingcure.org/index.php/journal/article/view/1457Implementation of population administration services in Tuban district Linguistics and Culture Review lingcure index php journal article view 1457
- The Principle of Horizontal Separation in the Sale and Purchase of Land which Contains a Building Rental... journal.hmjournals.com/index.php/JLS/article/view/3277The Principle of Horizontal Separation in the Sale and Purchase of Land which Contains a Building Rental journal hmjournals index php JLS article view 3277
| File size | 221.82 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
IUSIUS Langkah-langkah ini akan memperkuat peran institusional, mengurangi ambiguitas hukum, dan memastikan bahwa pengembangan desa wisata dapat berlangsung secaraLangkah-langkah ini akan memperkuat peran institusional, mengurangi ambiguitas hukum, dan memastikan bahwa pengembangan desa wisata dapat berlangsung secara
IIMSIIMS S. Al-Isra ayat 26 dan Q. An-Nur ayat 32. Adapun indikasi lain dari hasil penelitian ini yaitu terdapat prosesi tradisi perayaannya mengandung unsur maksiat,S. Al-Isra ayat 26 dan Q. An-Nur ayat 32. Adapun indikasi lain dari hasil penelitian ini yaitu terdapat prosesi tradisi perayaannya mengandung unsur maksiat,
IUSIUS Civil society memiliki empat peran utama dalam kebijakan pendidikan nasional Malaysia yakni advokasi kebijakan, pengawasan, perbaikan struktural, dan penjaminCivil society memiliki empat peran utama dalam kebijakan pendidikan nasional Malaysia yakni advokasi kebijakan, pengawasan, perbaikan struktural, dan penjamin
IUSIUS Pada 2018, Pemerintah Aceh membentuk Qanun LKS yang mewajibkan lembaga keuangan di Aceh berbasis prinsip syariah. Namun, BPR Aceh Utara tidak dapat beralihPada 2018, Pemerintah Aceh membentuk Qanun LKS yang mewajibkan lembaga keuangan di Aceh berbasis prinsip syariah. Namun, BPR Aceh Utara tidak dapat beralih
IUSIUS Temuan ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses jaminan sosial dan mengurangi kerentanan sosial-ekonomiTemuan ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses jaminan sosial dan mengurangi kerentanan sosial-ekonomi
IUSIUS To effectively empower MSMEs, these marketplaces must implement policies that prioritize the interests of small businesses, including differentiated commissionTo effectively empower MSMEs, these marketplaces must implement policies that prioritize the interests of small businesses, including differentiated commission
POLTEKPEL SBYPOLTEKPEL SBY Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang memungkinkan penulis untuk menggambarkanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang memungkinkan penulis untuk menggambarkan
IUSIUS Untuk merumuskan model ini, penelitian akan secara komparatif menganalisis kerangka konseptual yang mengatur hak adat di tiga wilayah perbatasan yang ada,Untuk merumuskan model ini, penelitian akan secara komparatif menganalisis kerangka konseptual yang mengatur hak adat di tiga wilayah perbatasan yang ada,
Useful /
STAIMNGLAWAKSTAIMNGLAWAK Berdasarkan kajian teori serta didukung penelitian, maka hasilnya menunjukkan bahwa insfrastruktur sekolah berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.Berdasarkan kajian teori serta didukung penelitian, maka hasilnya menunjukkan bahwa insfrastruktur sekolah berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa.
UNISLAUNISLA Pertama, afiks infleksional tidak mengubah bagian kata tetapi mengubah fungsi gramatikal yang dimiliki oleh sufiks -s sebagai bentuk jamak, -es sebagaiPertama, afiks infleksional tidak mengubah bagian kata tetapi mengubah fungsi gramatikal yang dimiliki oleh sufiks -s sebagai bentuk jamak, -es sebagai
UNISLAUNISLA Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI semester dua SMKN 1 Bangkinang. Sampel penelitian ini terdiri dari 24 siswa. Penelitian ini dilakukan denganPopulasi penelitian ini adalah siswa kelas XI semester dua SMKN 1 Bangkinang. Sampel penelitian ini terdiri dari 24 siswa. Penelitian ini dilakukan dengan
ISI YogyakartaISI Yogyakarta Karya ini lahir dari hasil perenungan penata tari yang gelisah dengan identitas kesukuan. Karya tari ini merupakan ekspresi kegelisahan penata tarinyaKarya ini lahir dari hasil perenungan penata tari yang gelisah dengan identitas kesukuan. Karya tari ini merupakan ekspresi kegelisahan penata tarinya