IUSIUS
Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanJurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanAfter the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, the authority of the sub-district head as a regional head has transitioned from being attributive to delegative. This research investigates the legality of a sub-district heads authority to release land rights for private interests. Employing a normative juridical method through literature review, the study reveals that the legality of such authority is not fulfilled, as no clause in current legislation permits sub-district heads to sign documents releasing land rights post-1999. Consequently, Letters of Relinquishment of Land Rights signed by sub-district heads are deemed invalid for land registration purposes. The applicable legal provisions mandate that deeds of releasing land rights for private purposes be executed by a Notary, ensuring greater legal certainty and justice for all parties involved.
The research concludes that the sub-district heads authority to revoke land rights for personal interests lacks legal basis under current Indonesian law.The transition from attributive to delegative authority following Law Number 22 of 1999 prohibits sub-district heads from signing land release documents.Consequently, such documents are legally invalid and cannot be used for land registration.Therefore, the execution of land release deeds must be conducted by a Notary to ensure legal certainty and fairness for all stakeholders.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan pertanahan yang melibatkan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks delegasi wewenang kepada kepala kecamatan. Penelitian ini dapat difokuskan pada identifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses delegasi, serta evaluasi dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif mengenai praktik delegasi wewenang di berbagai daerah untuk mengidentifikasi model-model terbaik yang dapat diadopsi secara nasional. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan untuk menganalisis peran Notaris dalam proses pembebasan hak atas tanah, termasuk potensi peningkatan kapasitas dan pengawasan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Terakhir, penelitian perlu dilakukan untuk mengeksplorasi penggunaan teknologi dalam sistem pertanahan, seperti pemanfaatan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data pertanahan, serta mempermudah proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan potensi sengketa dan meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan.
- The Implementation of Making Land Deed Done by Subdistrict Head as The Temporary Land Deed Officials... doi.org/10.30659/akta.v5i3.3253The Implementation of Making Land Deed Done by Subdistrict Head as The Temporary Land Deed Officials doi 10 30659 akta v5i3 3253
- Republic of Indonesia Sovereign Right in North Natuna Sea according to United Nations Convention on the... doi.org/10.1080/18366503.2023.2206261Republic of Indonesia Sovereign Right in North Natuna Sea according to United Nations Convention on the doi 10 1080 18366503 2023 2206261
- Implementation of population administration services in Tuban district | Linguistics and Culture Review.... lingcure.org/index.php/journal/article/view/1457Implementation of population administration services in Tuban district Linguistics and Culture Review lingcure index php journal article view 1457
- The Principle of Horizontal Separation in the Sale and Purchase of Land which Contains a Building Rental... journal.hmjournals.com/index.php/JLS/article/view/3277The Principle of Horizontal Separation in the Sale and Purchase of Land which Contains a Building Rental journal hmjournals index php JLS article view 3277
| File size | 221.82 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
IIMSIIMS Faktor-faktor penghambat kedisiplinan meliputi faktor internal seperti kurangnya minat belajar siswa dan faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan keluargaFaktor-faktor penghambat kedisiplinan meliputi faktor internal seperti kurangnya minat belajar siswa dan faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan keluarga
MKRIMKRI Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkan kegagalan sistemik partai politik, ditandai oleh lemahnya kaderisasi, dominasi elite,Fenomena calon tunggal yang meningkat dalam Pilkada mencerminkan kegagalan sistemik partai politik, ditandai oleh lemahnya kaderisasi, dominasi elite,
MKRIMKRI Dari perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham, kebijakan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat karena meningkatkan jumlah kontestan, mengurangi dominasiDari perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham, kebijakan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat karena meningkatkan jumlah kontestan, mengurangi dominasi
MKRIMKRI Penelitian ini mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran sebagai solusi untuk menyederhanakan sistem multipartai ekstrem di Indonesia dan memperkuatPenelitian ini mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran sebagai solusi untuk menyederhanakan sistem multipartai ekstrem di Indonesia dan memperkuat
MKRIMKRI Permasalahan hukum yang timbul setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 adalah bahwa putusan tersebut tidak turut mengujiPermasalahan hukum yang timbul setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023 adalah bahwa putusan tersebut tidak turut menguji
IUSIUS This raises the question of how local governments, as part of the welfare state, can establish and regulate marketplaces to empower MSMEs. The researchThis raises the question of how local governments, as part of the welfare state, can establish and regulate marketplaces to empower MSMEs. The research
IUSIUS Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif-deskriptif. Tinjauan kritis terhadap studi sebelumnya mengungkapkanTeknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif-deskriptif. Tinjauan kritis terhadap studi sebelumnya mengungkapkan
PSEBPSEB Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya taman baca bagi anak-anak dan remaja di Desa Oetulu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaluiHasil dari kegiatan ini adalah tersedianya taman baca bagi anak-anak dan remaja di Desa Oetulu. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui
Useful /
PPISHKPPISHK Incrementalism, meskipun pragmatis, berisiko menyebabkan stagnasi kebijakan dan inefisiensi seiring berjalannya waktu. Pembuatan kebijakan berdasarkanIncrementalism, meskipun pragmatis, berisiko menyebabkan stagnasi kebijakan dan inefisiensi seiring berjalannya waktu. Pembuatan kebijakan berdasarkan
IUSIUS Reforma BPR Aceh Utara menghadapi tantangan akibat ketidakpenuhan partisipasi modal oleh pemerintah daerah. Gagalnya konversi ke sistem syariah menyebabkanReforma BPR Aceh Utara menghadapi tantangan akibat ketidakpenuhan partisipasi modal oleh pemerintah daerah. Gagalnya konversi ke sistem syariah menyebabkan
PSEBPSEB Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Cipayung, Depok, mendapatkan wawasan tambahan tentang ekspor dan pemasaran produk mereka di luar negeri.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Cipayung, Depok, mendapatkan wawasan tambahan tentang ekspor dan pemasaran produk mereka di luar negeri.
PSEBPSEB Di Desa Siawang, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, upaya diversifikasi makanan melalui transfer bioteknologi untuk membuat tape uliDi Desa Siawang, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, upaya diversifikasi makanan melalui transfer bioteknologi untuk membuat tape uli