TAUTAU
Jurnal Komunikasi DialogisJurnal Komunikasi DialogisPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik populis yang digunakan oleh pasangan calon Dedi Mulyadi dan Erwan Hermawan dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, Jawa Barat menjadi arena politik yang strategis, terutama dengan dominasi pemilih muda yang mencapai lebih dari 30% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menelaah bagaimana pasangan calon membangun citra populis melalui retorika pro-rakyat, penggunaan bahasa sederhana, serta pemanfaatan media sosial sebagai kanal utama komunikasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi populis yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat persuasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membentuk kedekatan emosional dengan pemilih muda. Kampanye digital yang interaktif, visual yang estetik, serta isu-isu yang relevan dengan identitas dan aspirasi generasi muda menjadi elemen penting dalam membangun resonansi politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan dengan wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa komunikasi politik populis merupakan strategi efektif dalam kontestasi elektoral di era digital, khususnya dalam menjangkau segmen pemilih muda yang semakin menentukan arah politik lokal dan nasional.
Strategi kampanye populis terbukti efektif dalam menjangkau pemilih muda melalui kedekatan emosional dan narasi yang menyederhanakan permasalahan kompleks.Pendekatan ini, meskipun sukses secara elektoral, membawa risiko seperti polarisasi dan kurangnya solusi jangka panjang.Kampanye yang dominan berbasis media digital perlu keseimbangan dengan partisipasi wakil gubernur dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan kolaborasi dan koordinasi yang efektif.
Penelitian lanjutan dapat menguji dampak jangka panjang kebijakan populis terhadap pemerataan ekonomi di Jawa Barat, analisis peran media mainstream dalam mengimbangi narasi populis, serta studi komparatif strategi kampanye populis di daerah lain dengan basis pemilih muda yang signifikan. Selain itu, penting mengeksplorasi strategi komunikasi kontekstual yang melibatkan partisipasi aktif wakil kepala daerah untuk memperkuat koordinasi kebijakan daerah.
| File size | 515.6 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belumUndang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dinilai lebih berfokus pada pemanfaatan sumber daya dengan muatan pro-ekologis yang minim, sehingga belum
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Berbanding lurus dengan hal tersebut, berbagai upaya pun dilakukan guna mencegah dan mempersempit ruang gerak para pelaku pencucian uang ini, terutamaBerbanding lurus dengan hal tersebut, berbagai upaya pun dilakukan guna mencegah dan mempersempit ruang gerak para pelaku pencucian uang ini, terutama
UM-SORONGUM-SORONG Partisipasi ojek pangkalan dalam politik menunjukkan adanya komodifikasi kelompok sosial sebagai komoditas politik, di mana kapitalisasi komunitas olehPartisipasi ojek pangkalan dalam politik menunjukkan adanya komodifikasi kelompok sosial sebagai komoditas politik, di mana kapitalisasi komunitas oleh
APPIHIAPPIHI Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari olehMemorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat dalam sistem hukum Common Law, dan penelitian ini didasari oleh
MKRIMKRI Pragmatisme partai politik dan lemahnya sistem kaderisasi semakin memperparah minimnya kontestasi. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar legitimasi konstitusionalPragmatisme partai politik dan lemahnya sistem kaderisasi semakin memperparah minimnya kontestasi. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar legitimasi konstitusional
MKRIMKRI Ambang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan partai politik memiliki kursi di DPRD menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan suara sah partaiAmbang batas pencalonan kepala daerah yang mensyaratkan partai politik memiliki kursi di DPRD menimbulkan ketidakadilan karena mengabaikan suara sah partai
MKRIMKRI Hal tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 yang, dalam pertimbangan hukumnya, menghendaki penyempurnaan sistem proporsional sekalipunHal tersebut sejalan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 yang, dalam pertimbangan hukumnya, menghendaki penyempurnaan sistem proporsional sekalipun
UNISRIUNISRI Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang dinamis yang bertujuan untuk mewujudkan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, danNegara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang dinamis yang bertujuan untuk mewujudkan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, dan
Useful /
TAUTAU Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi digital dan wacana media sosial, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nama-nama seperti Gojek,Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi digital dan wacana media sosial, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana nama-nama seperti Gojek,
APPIHIAPPIHI Kebijakan ini dapat diwujudkan apabila pemerintah dan aparat penegak hukum menyusun pedoman teknis khusus mengenai diversi pada tindak pidana ekonomi,Kebijakan ini dapat diwujudkan apabila pemerintah dan aparat penegak hukum menyusun pedoman teknis khusus mengenai diversi pada tindak pidana ekonomi,
FEBUBHARA SBYFEBUBHARA SBY Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun promosi saja tidak dapat mendorong pembelian di TikTok Shop, membangun minat beli dan mempertahankan persepsiTemuan ini mengindikasikan bahwa meskipun promosi saja tidak dapat mendorong pembelian di TikTok Shop, membangun minat beli dan mempertahankan persepsi
FEBUBHARA SBYFEBUBHARA SBY Dengan demikian, SHU berperan sebagai salah satu faktor utama dalam mendorong keberlanjutan koperasi serta peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota. PenelitianDengan demikian, SHU berperan sebagai salah satu faktor utama dalam mendorong keberlanjutan koperasi serta peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota. Penelitian