BAWASLUBAWASLU
Awasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiAwasia: Jurnal Pemilu dan DemokrasiPemilihan Umum Serentak Tahun 2019 merupakan Pemilu pertama dalam sejarah penyelenggaraan kepemiluan di Indonesia, yang menggabungkan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dalam satu waktu pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sengketa proses administrasi pada pemilu serentak Tahun 2019 menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatiff-empiris, dengan pendekatan teori Negara Hukum, Teori Kedaulatan Rakyat, dan Teori Kewenangan sebagai pisau analisis. Penyelesaian sengketa proses administrasi Pemilu serentak tahun 2019 memberi implikasi terhadap peningkatan kualitas Pemilu, baik secara positif maupun negatif. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu merupakan hal penting untuk menjamin adanya kepastian proses dan keadilan pemilu bagi semua pihak, baik pihak yang bersengketa maupun lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu sebagai bagian dari legitimasi hasil Pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik pada supremasi hukum.
Pertama, sengketa proses administrasi Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kewenangan penyelesaian sengketa, baik sengketa proses yang diselesaikan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya atau Pengadilan Tata Usaha Negara.Penyelesaian sengketa proses administrasi Pemilu di Bawaslu dilakukan melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi.Kedua, penyelesaian sengketa proses administrasi pemilu serentak Tahun 2019 memberi implikasi terhadap peningkatan kualitas Pemilu, baik secara positif maupun negatif.Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu merupakan hal penting untuk menjamin kepastian proses dan keadilan pemilu bagi semua pihak.
Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, terutama dalam konteks koordinasi antara Bawaslu dan lembaga peradilan. Selain itu, perlunya penelitian tentang dampak penerapan sistem digitalisasi administrasi pemilu (seperti SIPOL) terhadap peningkatan akurasi data dan pengurangan sengketa. Studi juga dapat mengeksplorasi peran edukasi publik terhadap pemahaman masyarakat tentang prosedur pemenuhan syarat calon dan mekanisme gugatan administrasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi yang konstruktif.
| File size | 361.91 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mendalami pergeseran paradigma pengaturan hak dimaksud. Pembentuk undang-undang berangkatDengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini mendalami pergeseran paradigma pengaturan hak dimaksud. Pembentuk undang-undang berangkat
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Penelitian ini juga menyoroti risiko polarisasi sosial ketika ulama bertindak sebagai tokoh partisan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yangPenelitian ini juga menyoroti risiko polarisasi sosial ketika ulama bertindak sebagai tokoh partisan. Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang
UMMUMM Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.Putusan ini diharapkan dapat memperluas akses bagi partai-partai kecil dan kandidat independen, sehingga meningkatkan keberagaman politik dan pilihan pemilih.
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Selain itu, penanganan politik uang mempromosikan persaingan politik yang adil, memastikan representasi yang lebih baik, memperkuat supremasi hukum, danSelain itu, penanganan politik uang mempromosikan persaingan politik yang adil, memastikan representasi yang lebih baik, memperkuat supremasi hukum, dan
UNUSIAUNUSIA Bentuk-bentuk prosedur formil yang sering ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui dismissal procedur. Sehingga dengan adanya dismissal menyebabkanBentuk-bentuk prosedur formil yang sering ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui dismissal procedur. Sehingga dengan adanya dismissal menyebabkan
UPN VeteranUPN Veteran Pemenuhan etika administrasi, yang meliputi ketertiban, efisiensi, produktivitas, dan kesadaran moral, penting untuk memastikan ASN menjalankan tugasnyaPemenuhan etika administrasi, yang meliputi ketertiban, efisiensi, produktivitas, dan kesadaran moral, penting untuk memastikan ASN menjalankan tugasnya
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Analisis profil pencapaian SDG Kota Serang berdasarkan Dokumen KLJDD KLHS menunjukkan masih terdapat 92 indikator (50,27%) yang belum tercapai. PenelitianAnalisis profil pencapaian SDG Kota Serang berdasarkan Dokumen KLJDD KLHS menunjukkan masih terdapat 92 indikator (50,27%) yang belum tercapai. Penelitian
UADUAD 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memperkenalkan pidana kebiri sebagai jenis pemidanaan baru di Indonesia yang termasuk dalam pidana tindakan dan
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Artikel ini meneliti beberapa bidang manajemen penting yang sering mempengaruhi kualitas penyampaian layanan, khususnya di institusi pendidikan tinggi.Artikel ini meneliti beberapa bidang manajemen penting yang sering mempengaruhi kualitas penyampaian layanan, khususnya di institusi pendidikan tinggi.
Q2LIIQ2LII Pemberian suplementasi gizi, peningkatan pengetahuan ibu, dan dukungan layanan kesehatan terbukti mampu menurunkan komplikasi, memperbaiki status gizi,Pemberian suplementasi gizi, peningkatan pengetahuan ibu, dan dukungan layanan kesehatan terbukti mampu menurunkan komplikasi, memperbaiki status gizi,
STAIBSLLGSTAIBSLLG The KPU also has the authority to determine whether a candidate wins or not in a general election. In making a policy, the KPU also has the right to makeThe KPU also has the authority to determine whether a candidate wins or not in a general election. In making a policy, the KPU also has the right to make
STAIBSLLGSTAIBSLLG 1 Tahun 1974 mengatur keabsahan perkawinan berdasarkan agama masing-masing, sementara hukum perdata mengartikannya sebagai hubungan keperdataan. Menurut1 Tahun 1974 mengatur keabsahan perkawinan berdasarkan agama masing-masing, sementara hukum perdata mengartikannya sebagai hubungan keperdataan. Menurut