INTEKOMINTEKOM
Indonesian Journal of LawIndonesian Journal of LawTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan E-Litigasi dan kontribusi teori hukum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Tingkat Pertama. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa E-Litigasi di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Agama Bandung mendorong efisiensi, transparansi, dan akses informasi sesuai PERMA 7/2022, sementara SEMA 2/2014 menjadi acuan batas waktu penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. E-Litigasi mencerminkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial dan adaptasi terhadap perkembangan masyarakat.
E-Litigasi di Pengadilan Tingkat Pertama berhasil mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui PERMA 7/2022.Penerapan sistem ini meningkatkan efisiensi akses informasi perkara, meski perkara kompleks seperti kebendaan dan waris masih menghadapi kendala waktu.Implementasi E-Litigasi membuktikan relevansi teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan hukum progresif Satjipto Rahardjo dalam modernisasi peradilan.
Penelitian lanjutan dapat mempelajari dampak digitalisasi proses peradilan terhadap akses keadilan di daerah terpencil dengan infrastruktur teknologi terbatas. Studi tentang integrasi aspek moral hukum progresif dalam sistem E-Litigasi untuk menjamin keadilan substantif bagi kelompok sosial marjinal juga relevan. Evaluasi keberlakuan batas waktu penyelesaian perkara kompleks di luar target 5 bulan guna mencocokkan regulasi dengan dinamika perselisihan aktual.
| File size | 497.53 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 menegaskan tanggung jawab perdata perusahaan atas perbuatan melawan hukum karyawannya dalam lingkup pekerjaan,Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 menegaskan tanggung jawab perdata perusahaan atas perbuatan melawan hukum karyawannya dalam lingkup pekerjaan,
UNIRAYAUNIRAYA 992 K/Pid. Sus/2017 adalah nomor perkara Mahkamah Agung untuk salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselidiki dan diadili. Karena dituduh992 K/Pid. Sus/2017 adalah nomor perkara Mahkamah Agung untuk salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselidiki dan diadili. Karena dituduh
DINASTIREVDINASTIREV Kepastian hukum menjadi landasan utama dalam proses arbitrase, hal tersebut didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianKepastian hukum menjadi landasan utama dalam proses arbitrase, hal tersebut didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Putusan tersebut menandai tonggak penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam menangani aktivitas penambangan tanpa izin yang menyebabkanPutusan tersebut menandai tonggak penting dalam penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam menangani aktivitas penambangan tanpa izin yang menyebabkan
IJBLEIJBLE Perma 1/2020 muncul sebagai respons terhadap masalah disparitas yang tidak beralasan dalam putusan korupsi. Namun, penerapannya belum secara konsistenPerma 1/2020 muncul sebagai respons terhadap masalah disparitas yang tidak beralasan dalam putusan korupsi. Namun, penerapannya belum secara konsisten
NEOLECTURANEOLECTURA Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap, pertamaKeadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap, pertama
UM SURABAYAUM SURABAYA K/AG/1995. Pasal 173 KHI mencantumkan dua alasan, termasuk perbedaan agama, yang dapat menghalangi pewarisan, sehingga ahli waris non‑Muslim tidak dapatK/AG/1995. Pasal 173 KHI mencantumkan dua alasan, termasuk perbedaan agama, yang dapat menghalangi pewarisan, sehingga ahli waris non‑Muslim tidak dapat
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI POM menyerahkan hasil penyidikan kepada Odmil /Odmilti. Setelah nya Odmil/Odmilti mengolah perakra dan selanjutnya memberikan Surat Pendapat Hukum (SPH)POM menyerahkan hasil penyidikan kepada Odmil /Odmilti. Setelah nya Odmil/Odmilti mengolah perakra dan selanjutnya memberikan Surat Pendapat Hukum (SPH)
Useful /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan apa implikasi hukum penolakan harta warisan oleh ahli waris karena adanya gugatan hutang piutang pewarisBerdasarkan latar belakang tersebut permasalahan apa implikasi hukum penolakan harta warisan oleh ahli waris karena adanya gugatan hutang piutang pewaris
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Sistem hukum waris di Indonesia memiliki pluralitas pengaturan, yaitu hukum waris adat bagi warga negara Indonesia asli, hukum waris Islam, dan hukum warisSistem hukum waris di Indonesia memiliki pluralitas pengaturan, yaitu hukum waris adat bagi warga negara Indonesia asli, hukum waris Islam, dan hukum waris
STIECENDEKIAKUSTIECENDEKIAKU Jadi, dasar penentuan nilai sewa ruko dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama Semarang adalah keberadaan faktor-faktor yang mempengaruhiJadi, dasar penentuan nilai sewa ruko dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Karya Utama Semarang adalah keberadaan faktor-faktor yang mempengaruhi
JITERAJITERA Temuan menunjukkan bahwa AI mendukung pembelajaran yang dipersonalisasi, meningkatkan keterlibatan, otonomi, dan keterampilan bahasa pelajar (berbicara,Temuan menunjukkan bahwa AI mendukung pembelajaran yang dipersonalisasi, meningkatkan keterlibatan, otonomi, dan keterampilan bahasa pelajar (berbicara,