INTEKOMINTEKOM
Indonesian Journal of LawIndonesian Journal of LawTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan E-Litigasi dan kontribusi teori hukum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Tingkat Pertama. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa E-Litigasi di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Agama Bandung mendorong efisiensi, transparansi, dan akses informasi sesuai PERMA 7/2022, sementara SEMA 2/2014 menjadi acuan batas waktu penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. E-Litigasi mencerminkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial dan adaptasi terhadap perkembangan masyarakat.
E-Litigasi di Pengadilan Tingkat Pertama berhasil mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui PERMA 7/2022.Penerapan sistem ini meningkatkan efisiensi akses informasi perkara, meski perkara kompleks seperti kebendaan dan waris masih menghadapi kendala waktu.Implementasi E-Litigasi membuktikan relevansi teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan hukum progresif Satjipto Rahardjo dalam modernisasi peradilan.
Penelitian lanjutan dapat mempelajari dampak digitalisasi proses peradilan terhadap akses keadilan di daerah terpencil dengan infrastruktur teknologi terbatas. Studi tentang integrasi aspek moral hukum progresif dalam sistem E-Litigasi untuk menjamin keadilan substantif bagi kelompok sosial marjinal juga relevan. Evaluasi keberlakuan batas waktu penyelesaian perkara kompleks di luar target 5 bulan guna mencocokkan regulasi dengan dinamika perselisihan aktual.
| File size | 497.53 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Korupsi seolah menjadi kosakata yang mengalami inflasi karena paling sering digunakan dalam hampir sebagian pemberitaan. Namun dalam kasus korupsi seringkaliKorupsi seolah menjadi kosakata yang mengalami inflasi karena paling sering digunakan dalam hampir sebagian pemberitaan. Namun dalam kasus korupsi seringkali
UIDUID Namun demikian, ada beberapa barang atau jasa yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN,salah satunya yaitu barang hasil pertanian yangNamun demikian, ada beberapa barang atau jasa yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN,salah satunya yaitu barang hasil pertanian yang
UMPRUMPR Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk memulihkan legitimasi hasil pemilihan kepala daerah bila terjadi pelanggaranPemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk memulihkan legitimasi hasil pemilihan kepala daerah bila terjadi pelanggaran
IJBLEIJBLE Penerapan Perma 1/2020 masih menunjukkan inkonsistensi, yang mengindikasikan disparitas yang tidak beralasan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan statusPenerapan Perma 1/2020 masih menunjukkan inkonsistensi, yang mengindikasikan disparitas yang tidak beralasan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan status
UNKRISWINAUNKRISWINA Akan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung bertentangan dengan Konsep Negara hukum (rechtstaat) karena tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadapAkan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung bertentangan dengan Konsep Negara hukum (rechtstaat) karena tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap
UMMUMM Perdebatan utama berkisar pada perbedaan antara pendekatan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika. PasalPerdebatan utama berkisar pada perbedaan antara pendekatan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan narkotika. Pasal
NEOLECTURANEOLECTURA Namun, dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2298 K/Pid. Sus/2019, tujuh terdakwa dibebaskan karena judex facti dianggap telah benar dalam penerapanNamun, dalam studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2298 K/Pid. Sus/2019, tujuh terdakwa dibebaskan karena judex facti dianggap telah benar dalam penerapan
DINASTIREVDINASTIREV Majelis hakim sebagai perwakilan negara mendapatkan wewenang dan kekuasaan memutus perkara, apakah menolak gugatan perceraian, atau mengabulkan gugatanMajelis hakim sebagai perwakilan negara mendapatkan wewenang dan kekuasaan memutus perkara, apakah menolak gugatan perceraian, atau mengabulkan gugatan
Useful /
IJBLEIJBLE Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi yang ingin meningkatkan kompetensi,Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi yang ingin meningkatkan kompetensi,
IJBLEIJBLE Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel Brand Ambassador, Store Atmosphere, dan Perceived Quality berhubungan positif dengan keputusan pembelianKesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa variabel Brand Ambassador, Store Atmosphere, dan Perceived Quality berhubungan positif dengan keputusan pembelian
IJBLEIJBLE 37/2004 yang tidak mengatur secara jelas posisi penjamin sebagai subjek hukum terpisah. akibatnya penjamin diperlakukan setara dengan debitur melalui permohonan37/2004 yang tidak mengatur secara jelas posisi penjamin sebagai subjek hukum terpisah. akibatnya penjamin diperlakukan setara dengan debitur melalui permohonan
IJBLEIJBLE Data were drawn from the transliteration of Sĕrat Cĕnthini volumes IX–XII and analyzed using content analysis, triangulation, and pattern identificationData were drawn from the transliteration of Sĕrat Cĕnthini volumes IX–XII and analyzed using content analysis, triangulation, and pattern identification