JAYABAYAJAYABAYA
The Southeast Asia Law JournalThe Southeast Asia Law JournalPerlindungan korban perang adalah aspek penting dalam hukum humaniter internasional, sebagaimana diungkapkan dalam Konvensi Jenewa 1949. Artikel ini mengupas implementasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dalam konflik modern, mengatasi tantangan dan prospek di masa depan. Artikel ini menyelami perlindungan hukum yang disediakan oleh Konvensi Jenewa dan relevansinya dalam perang saat ini. Selain itu, artikel ini memeriksa hubungan yang rumit antara hukum internasional dan nasional dalam konteks perlindungan korban perang. Selanjutnya, artikel ini menekankan peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menegakkan konvensi-konvensi ini dan memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran. Sebagai kesimpulan, artikel ini menyoroti pentingnya memperkuat perlindungan korban perang dalam konflik modern dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi Konvensi Jenewa 1949.
Konvensi Jenewa 1949 dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah instrumen penting untuk melindungi korban perang dalam konflik modern yang kompleks.Hubungan antara hukum internasional dan nasional tetap menjadi perhatian utama.Debat antara dualisme dan monisme menekankan kebutuhan akan sinergi antara kerangka hukum internasional dan nasional.Seiring dengan kemajuan yang signifikan, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi tantangan dan memperkuat implementasi konvensi-konvensi ini.ICC memainkan peran kunci dalam menegakkan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa, mencegah impunitas, dan memperkuat perlindungan hukum bagi individu yang terkena dampak konflik bersenjata.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk fokus pada pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk melindungi korban perang dalam konflik modern. Hal ini dapat mencakup penguatan kerjasama antara ICC, negara-negara, dan organisasi internasional untuk menciptakan sistem yang lebih lancar dalam menegakkan hukum humaniter internasional. Selain itu, perlu dilakukan tinjauan dan amandemen berkala terhadap kerangka hukum internasional dan nasional untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam konflik modern dan melindungi kelompok rentan. Akhirnya, penting untuk menetapkan mekanisme yang jelas di tingkat negara untuk mempertanggungjawabkan individu dan entitas yang melanggar hukum humaniter internasional, melengkapi kerja ICC, dan mempromosikan budaya pertanggungjawaban dan penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.
| File size | 349.24 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis merupakan pelanggaran yang dapatPenelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengabaian Pondok Pesantren terhadap korban kekerasan seksual sesama jenis merupakan pelanggaran yang dapat
DAARULHUDADAARULHUDA Kejahatan perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja menunjukkan bahwa ketersediaan instrumen hukum internasional, regional, dan nasional belum mampuKejahatan perdagangan manusia antara Indonesia dan Kamboja menunjukkan bahwa ketersediaan instrumen hukum internasional, regional, dan nasional belum mampu
DAARULHUDADAARULHUDA Perlindungan yang memadai mampu meningkatkan partisipasi saksi dan korban, memperkuat pembuktian, serta mendorong terwujudnya keadilan substantif. OlehPerlindungan yang memadai mampu meningkatkan partisipasi saksi dan korban, memperkuat pembuktian, serta mendorong terwujudnya keadilan substantif. Oleh
UntikaUntika Domestik violence (KDRT) di Indonesia diakui sebagai pelanggaran hak asasi dan masalah sosial yang memerlukan respons多层次. 23 Tahun 2004 berfungsiDomestik violence (KDRT) di Indonesia diakui sebagai pelanggaran hak asasi dan masalah sosial yang memerlukan respons多层次. 23 Tahun 2004 berfungsi
IJBLEIJBLE Temuan menunjukkan bahwa sistem keadilan pidana Indonesia, yang secara ketat mengikuti prinsip legalitas, kurang fleksibilitas prosedural untuk menanganiTemuan menunjukkan bahwa sistem keadilan pidana Indonesia, yang secara ketat mengikuti prinsip legalitas, kurang fleksibilitas prosedural untuk menangani
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif dalam perlindunganTemuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif dalam perlindungan
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi tercantum pada pasal 13 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 TentangUpaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi tercantum pada pasal 13 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang
UNSURUNSUR Dengan batasan ini, akibatnya perlindungan korban tindak pidana anak sangat terbatas. Tujuan penulisan ini untuk memaparkan tentang implementasi programDengan batasan ini, akibatnya perlindungan korban tindak pidana anak sangat terbatas. Tujuan penulisan ini untuk memaparkan tentang implementasi program
Useful /
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi Sedekah Bumi, (2) menganalisis makna yang terkandung dalamPenelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi Sedekah Bumi, (2) menganalisis makna yang terkandung dalam
UNSURUNSUR Khusus pemalsuan surat, diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.Khusus pemalsuan surat, diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
UNSURUNSUR Fenomena terkait gratifikasi seksual di Indonesia memang seperti fenomena gunung es, yaitu banyak kasus yang dipandang di dalamnya terdapat unsur gratifikasiFenomena terkait gratifikasi seksual di Indonesia memang seperti fenomena gunung es, yaitu banyak kasus yang dipandang di dalamnya terdapat unsur gratifikasi
UNSURUNSUR Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasanMetode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan