Publisher

STDIISSTDIIS

Journal Al-Majaalis : Jurnal Dirasat IslamiyahAl-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi hak politik dan yudisial non‑Muslim di negara mayoritas Muslim, dengan menekankan pada kategorisasi, hak, kewajiban, dan batasan yang dibahas oleh para ulama Islam. Temuan menunjukkan bahwa non‑Muslim, khususnya ahl al‑dhimmah, memperoleh perlindungan sipil yang signifikan, kebebasan beragama, serta hak untuk memelihara sistem yudisial mereka sendiri dalam urusan pribadi. Namun, terdapat sejumlah pembatasan, seperti kewajiban membayar jizyah dan larangan memegang posisi kepemimpinan utama, yang berfungsi mempertahankan tatanan sosial, ideologis, dan hukum negara Islam. Penelitian ini memperlihatkan bahwa Islam menyeimbangkan hak minoritas dengan kerangka moral dan politik pemerintahan, memberikan pemahaman nuansa tentang koeksistensi dalam masyarakat Muslim historis dan kontemporer.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam mengkategorikan non‑Muslim baik secara teologis maupun kewarganegaraan, memberikan kerangka hak dan kewajiban dalam masyarakat mayoritas Muslim.Hak ahl al‑dhimmah secara umum sejajar dengan hak Muslim, mencakup perlindungan hidup, harta, kehormatan, tempat ibadah, serta kebebasan beragama, sementara jizyah menjadi kewajiban legal yang terkait dengan perlindungan negara.pembatasan tertentu dimaksudkan menyeimbangkan kebebasan individu dengan ketertiban sosial.Meskipun klasik menolak kepemimpinan utama bagi non‑Muslim, mereka tetap dapat memegang peran administratif dan yudisial, mencerminkan pluralisme dan upaya menjaga keadilan, harmoni, serta perlindungan bagi semua warga.

Future Research

Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki bagaimana hak-hak politik dan yudisial non‑Muslim yang diatur dalam teori klasik Islam diimplementasikan dalam praktik hukum nasional di negara‑negara Muslim modern, khususnya melalui studi kasus perbandingan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Selain itu, diperlukan analisis empiris mengenai dampak ekonomi dan sosial pembayaran jizyah terhadap komunitas non‑Muslim, dengan mengkaji data historis dan kontemporer untuk menilai apakah jizyah masih relevan atau perlu reformasi. Selanjutnya, penelitian interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, sosiologi, dan ilmu politik dapat mengeksplorasi kemungkinan model pemerintahan pluralistik yang memungkinkan non‑Muslim berperan dalam jabatan kepemimpinan administratif tanpa mengganggu prinsip‑prinsip syariah, serta mengidentifikasi mekanisme pengamanan hak minoritas dalam kerangka negara hukum. Penelitian juga dapat meneliti persepsi masyarakat mayoritas Muslim terhadap partisipasi politik non‑Muslim, menggunakan survei dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang mempengaruhi toleransi atau penolakan. Akhirnya, studi longitudinal yang melacak perubahan kebijakan hak non‑Muslim selama dekade terakhir dapat mengungkap tren evolusi interpretasi normatif Islam dalam konteks globalisasi.

References

1. HOAX DALAM TINJAUAN HADITS NABAWI | Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah. tinjauan hadits nabawi al... ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Majalis/article/view/107HOAX DALAM TINJAUAN HADITS NABAWI Al Majaalis Jurnal Dirasat Islamiyah tinjauan hadits nabawi al ejournal stdiis ac index php Al Majalis article view 107
2. Embracing Diversity: The Role of Islamic Tolerance in Indonesia's Multicultural Society | Jurnal... doi.org/10.15575/jis.v5i1.43361Embracing Diversity The Role of Islamic Tolerance in Indonesias Multicultural Society Jurnal doi 10 15575 jis v5i1 43361
3. KEAUTENTIKAN AKIDAH AHLUS SUNNAH: (Pembuktian Keautentikan melalui Sejarah Pembukuan Akidah Ahlus Sunnah)... doi.org/10.37397/amj.v11i1.398KEAUTENTIKAN AKIDAH AHLUS SUNNAH Pembuktian Keautentikan melalui Sejarah Pembukuan Akidah Ahlus Sunnah doi 10 37397 amj v11i1 398

Metadata

File size	539.25 KB
Pages	14
DMCA	Report