STAIN MADINASTAIN MADINA
Islamic CircleIslamic CirclePerjanjian perkawinan adalah perihal yang terbilang masih tabu, terkhusus di kalangan masyarakat Indonesia. Melakukan perjanjian perkawinan dengan memisahkan harta kekayaan seakan memberi celah bagi sepasang suami dan isteri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Namun meskipun demikian perjanjian perkawinan adalah satu solusi bagi pasangan suami isteri dalam menjaga hak masing-masing. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pengadilan tertinggi yang berada di Indonesia. Perkara yang masuk kedalam Mahkamah Konstitusi adalah satu perihal yang akan menjadi final dan akhir untuk diputuskan. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 menjadikan pelaku perkawinan yang melakukan perjanjian perkawinan dapat melakukannya sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan. Setelah sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dilakukan sebelum atau ketika perkawinan dilakukan berdasarkan KHI, UUP No. 1 Tahun 1974 dan KUHPperdata. Maka berdasarkan putusan yang juga masuk kepada Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara perjanjian perkawinan dapat terlihat bahwa masyarakat yang melakukan perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 berdasarkan jumlah putusan yang masuk melalui Mahkamah Agung belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang disahkan pihak ketiga dan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk melindungi hak suami‑istri dalam rumah tangga. 69/PUU‑XIII/2015 memperluas pelaksanaan perjanjian sehingga dapat dibuat baik sebelum maupun selama ikatan perkawinan, berbeda dengan aturan sebelumnya yang hanya memperbolehkan sebelum atau saat perkawinan.Dengan demikian, penerapan keadilan hukum sebagai landasan sosial dapat menyeimbangkan kepentingan pasangan dan menciptakan kebahagiaan bersama.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris sejauh mana perjanjian pranikah yang dibuat setelah putusan MK No.69/2015 benar‑benar terdaftar dan dilaksanakan dalam keputusan Mahkamah Agung, sehingga dapat menilai efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya, perlu dilakukan studi perbandingan tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara pasangan yang memiliki perjanjian pranikah dan yang tidak, guna menilai apakah perjanjian tersebut berperan dalam mengurangi konflik serta melindungi hak‑hak anggota keluarga. Terakhir, sebuah penelitian komparatif antara kerangka hukum agama (KHI) dan hukum sipil (KUHPerdata) dapat menilai bagaimana masing‑masing regulasi melindungi hak ekonomi perempuan dalam perjanjian perkawinan, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.
| File size | 638.45 KB |
| Pages | 15 |
| Short Link | https://juris.id/p-2Nf |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN Model yang dihasilkan dalam penelitian ini dipresentasikan sebagai “Kalkulator yang dapat dioperasikan. model tersebut dapat dipakai untuk menetapkanModel yang dihasilkan dalam penelitian ini dipresentasikan sebagai “Kalkulator yang dapat dioperasikan. model tersebut dapat dipakai untuk menetapkan
POLTEKPELSULUTPOLTEKPELSULUT Dengan menerapkan standar ini secara konsisten, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional sambil tetap mematuhi peraturan internasional yangDengan menerapkan standar ini secara konsisten, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional sambil tetap mematuhi peraturan internasional yang
UNISUNIS Implementasi Peraturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diImplementasi Peraturan Tindak Pidana Aborsi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di
UNISUNIS Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang secara mendalam terkait keterlibatan masyarakat. Metode normatif yuridisPenelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang secara mendalam terkait keterlibatan masyarakat. Metode normatif yuridis
UNISUNIS Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja, sehingga menimbulkan perdebatan dan pelanggaranPeraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur penahanan ijazah dalam hubungan kerja, sehingga menimbulkan perdebatan dan pelanggaran
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Adapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentukAdapun pro dan kontra ini muncul kembali lantaran seorang Justice Collaborator memiliki hak untuk mendapatkan keringanan hukuman sebagai salah satu bentuk
ANDREWLAWCENTERANDREWLAWCENTER Namun, perkembangan teknologi memungkinkan perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskanNamun, perkembangan teknologi memungkinkan perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
UNIGHAUNIGHA Akibat hukumnya, akte kelahiran anak dari nikah siri tidak dapat dikeluarkan karena pernikahan tidak resmi menurut hukum positif Indonesia. Menurut HukumAkibat hukumnya, akte kelahiran anak dari nikah siri tidak dapat dikeluarkan karena pernikahan tidak resmi menurut hukum positif Indonesia. Menurut Hukum
Useful /
ERAPUBLIKASIERAPUBLIKASI Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Arvin dalam cerita mengalami perkembangan kepribadian. Kepribadian dasar Arvin adalah anak yangBerdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Arvin dalam cerita mengalami perkembangan kepribadian. Kepribadian dasar Arvin adalah anak yang
IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Selain itu, OJK juga terlibat dalam mengatur kebijakan stimulus perekonomian nasional yang berdampak pada penyebaran COVID-19. Melalui peraturan-peraturanSelain itu, OJK juga terlibat dalam mengatur kebijakan stimulus perekonomian nasional yang berdampak pada penyebaran COVID-19. Melalui peraturan-peraturan
STAIN KEPRISTAIN KEPRI Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan FGD. Hasil menunjukkan enkulturasi dilakukan melalui alek batagak penghulu,Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan FGD. Hasil menunjukkan enkulturasi dilakukan melalui alek batagak penghulu,
STAIN MADINASTAIN MADINA Menurut mazhab Syafii, syirkah abdan ini adalah bathil (tidak sah), mereka beralasan bahwa perserikatan hanya berlaku pada serikat percampuran modal danMenurut mazhab Syafii, syirkah abdan ini adalah bathil (tidak sah), mereka beralasan bahwa perserikatan hanya berlaku pada serikat percampuran modal dan