UNBARIUNBARI
Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana implementasi pemilihan kepala desa serentak 2019 di Indonesia, dan bagaimana tantangan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriftif analisis. Hasil kesimpulan tulisan ini adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Indonesia masih terdapat perbedaan-perbedaan syarat administrasi, yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan aturan hukum pada tingkat daerah kabupaten, baik itu regulasi pemilihan kepala desa pada peraturan daerah kabupaten maupun pada tataran teknis peraturan bupati tentang teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, yang menjadi tantangan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah pada pendataan pemilih, regulasi penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan kepala desa, dan politik uang.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengacu pada dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten pada masing-masing daerah, tentang Pemilihan Kepala Desa, dan dituangkan dalam Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa.Berdasarkan landasan hukum diatas, maka pelaksanaan Pilkades terdapat beberapa tahapan yaitu.tahapan persiapan, tahapan pendaftaran pemilih dan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan/pengesahan.Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu terdapat perbedaan persyaratan administrasi calon kepala desa di masing-masing daerah, sehingga terkesan tidak ada keseragaman dalam konteks persyaratan calon kepala desa.Adanya politik uang, juga selalu ikut mewarnai persoalan pemilihan baik itu kepala desa, kepala daerah bahkan pemilihan presiden, selalu ada pelanggaran politik uang.Pengaturan kewenangan dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil suara pemilihan kepala desa, menjadi persoalan baru, karena tidak adanya badan pengawas atau yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil suara.
Berdasarkan analisis terhadap implementasi pemilihan kepala desa serentak 2019, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di berbagai kabupaten/kota, dengan fokus pada kecepatan, biaya, dan kepuasan pihak yang bersengketa. Hal ini penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi secara nasional. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa, termasuk peran media sosial, kampanye, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini dapat membantu merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman masyarakat desa terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan kepala desa, dengan tujuan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.
| File size | 543.24 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Keberadaan Kampung Adat adalah adanya kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua terhadap pembentukan kampung adat, terutama terkait dengan pemberian pengakuanKeberadaan Kampung Adat adalah adanya kebutuhan masyarakat di Provinsi Papua terhadap pembentukan kampung adat, terutama terkait dengan pemberian pengakuan
STIAPEMBANGUNANPALUSTIAPEMBANGUNANPALU Namun, keandalan (reliability) belum optimal karena keterlambatan tindak lanjut, inkonsistensi informasi, dan hambatan koordinasi lintas sektor, yang mengurangiNamun, keandalan (reliability) belum optimal karena keterlambatan tindak lanjut, inkonsistensi informasi, dan hambatan koordinasi lintas sektor, yang mengurangi
MKRIMKRI Oleh karena itu, reformasi komprehensif diperlukan, meliputi penguatan kaderisasi partai, pembatasan maksimal koalisi, dan fasilitas yang lebih proporsionalOleh karena itu, reformasi komprehensif diperlukan, meliputi penguatan kaderisasi partai, pembatasan maksimal koalisi, dan fasilitas yang lebih proporsional
DINASTIREVDINASTIREV Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal iniPembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini
UMMUMM Pengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaranPengisian jabatan kepala daerah merepresentasikan proses yang berbasis pada prinsip hukum Islam. Adopsi prinsip hukum Islam dapat melibatkan sumber ajaran
DINASTIRESDINASTIRES Rancangan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 telah diatur dalam Undang‑Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang‑Undang No.Rancangan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 telah diatur dalam Undang‑Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang‑Undang No.
MKRIMKRI Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 bermakna sebagai pengendalian sosial, merevitalisasi hak pilih warga negara yang tadinya dianulir sebagai calon kepalaPutusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 bermakna sebagai pengendalian sosial, merevitalisasi hak pilih warga negara yang tadinya dianulir sebagai calon kepala
AKRABJUARAAKRABJUARA Meskipun kerap diasosiasikan sebagai peranti retoris karya sastra, konsep metafora sebagai inovasi bahasa menelisik masuk ke dalam ekspresi bahasa gunaMeskipun kerap diasosiasikan sebagai peranti retoris karya sastra, konsep metafora sebagai inovasi bahasa menelisik masuk ke dalam ekspresi bahasa guna
Useful /
YASIN ALSYSYASIN ALSYS 7 FM Port Harcourt. Anchored in Absolutist and Social Responsibility theories, the research adopts a mixed-method design combining survey and in-depth7 FM Port Harcourt. Anchored in Absolutist and Social Responsibility theories, the research adopts a mixed-method design combining survey and in-depth
STIKES YRSDSSTIKES YRSDS Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan 12 kriteria KRIS JKN di RSUD RT. Notopuro Sidoarjo telah berjalan progresif, meskipun belum sepenuhnyaPenelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan 12 kriteria KRIS JKN di RSUD RT. Notopuro Sidoarjo telah berjalan progresif, meskipun belum sepenuhnya
UMMUMM Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan dapat menegakkan pasal‑pasal CEDAW untuk menegakkan hak, kecuali ketentuan yang Oman sudi kata akan dipungutkan.Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan dapat menegakkan pasal‑pasal CEDAW untuk menegakkan hak, kecuali ketentuan yang Oman sudi kata akan dipungutkan.
MARANATHAMARANATHA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua terhadap pola pengasuhan anak yang mengalami Down syndromePenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua terhadap pola pengasuhan anak yang mengalami Down syndrome