UNBARIUNBARI
Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana implementasi pemilihan kepala desa serentak 2019 di Indonesia, dan bagaimana tantangan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriftif analisis. Hasil kesimpulan tulisan ini adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Indonesia masih terdapat perbedaan-perbedaan syarat administrasi, yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan aturan hukum pada tingkat daerah kabupaten, baik itu regulasi pemilihan kepala desa pada peraturan daerah kabupaten maupun pada tataran teknis peraturan bupati tentang teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, yang menjadi tantangan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah pada pendataan pemilih, regulasi penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan kepala desa, dan politik uang.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengacu pada dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten pada masing-masing daerah, tentang Pemilihan Kepala Desa, dan dituangkan dalam Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa.Berdasarkan landasan hukum diatas, maka pelaksanaan Pilkades terdapat beberapa tahapan yaitu.tahapan persiapan, tahapan pendaftaran pemilih dan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan/pengesahan.Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu terdapat perbedaan persyaratan administrasi calon kepala desa di masing-masing daerah, sehingga terkesan tidak ada keseragaman dalam konteks persyaratan calon kepala desa.Adanya politik uang, juga selalu ikut mewarnai persoalan pemilihan baik itu kepala desa, kepala daerah bahkan pemilihan presiden, selalu ada pelanggaran politik uang.Pengaturan kewenangan dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil suara pemilihan kepala desa, menjadi persoalan baru, karena tidak adanya badan pengawas atau yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil suara.
Berdasarkan analisis terhadap implementasi pemilihan kepala desa serentak 2019, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di berbagai kabupaten/kota, dengan fokus pada kecepatan, biaya, dan kepuasan pihak yang bersengketa. Hal ini penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi secara nasional. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa, termasuk peran media sosial, kampanye, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini dapat membantu merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman masyarakat desa terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan kepala desa, dengan tujuan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.
| File size | 543.24 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Keputusan ini berupaya mendemokratisasi proses pemilihan dengan memperluas akses bagi partai politik kecil dan kandidat independen, sehingga memperkayaKeputusan ini berupaya mendemokratisasi proses pemilihan dengan memperluas akses bagi partai politik kecil dan kandidat independen, sehingga memperkaya
UMMUMM Beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia tidak mengatur penundaan pemilihan umum dalam konstitusi mereka, tetapi Myanmar dan Kamboja mengaturnya.Beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia tidak mengatur penundaan pemilihan umum dalam konstitusi mereka, tetapi Myanmar dan Kamboja mengaturnya.
DAARULHUDADAARULHUDA Imunisasi merupakan suatu metode untuk menghentikan penyebaran penyakit menular yang dicegah oleh sebuah vaksin. Dengan pemberian vaksin dapat menciptakanImunisasi merupakan suatu metode untuk menghentikan penyebaran penyakit menular yang dicegah oleh sebuah vaksin. Dengan pemberian vaksin dapat menciptakan
DAARULHUDADAARULHUDA Upaya pengurangan resiko bencana masyarakat Desa Tempur yaitu pengembangan pengetahuan kebencanaan, pengadaan sarana prasarana tanggap darurat, pembuatanUpaya pengurangan resiko bencana masyarakat Desa Tempur yaitu pengembangan pengetahuan kebencanaan, pengadaan sarana prasarana tanggap darurat, pembuatan
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Hasil menunjukkan strategi pencapaian SDG berfokus pada empat aspek: regulasi (sinkronisasi peraturan), pendanaan (sumber pendanaan potensial selain APBDHasil menunjukkan strategi pencapaian SDG berfokus pada empat aspek: regulasi (sinkronisasi peraturan), pendanaan (sumber pendanaan potensial selain APBD
UADUAD Sejauh ini terlihat bahwa profesi dokter dalam menjalankan profesinya masih jauh dari nilai Pancasila itu sendiri, terlihat dengan masih banyak dokterSejauh ini terlihat bahwa profesi dokter dalam menjalankan profesinya masih jauh dari nilai Pancasila itu sendiri, terlihat dengan masih banyak dokter
UADUAD Penelitian ini merupakan penelitian yuridis‑normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang‑undangan. PenelitianPenelitian ini merupakan penelitian yuridis‑normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang‑undangan. Penelitian
UADUAD Jika hak cipta dialihkan melalui wakaf bagaimana akibat hukumnya, karena terkait dengan hak moral yang melekat pada pencipta. Selain itu juga untuk mengetahuiJika hak cipta dialihkan melalui wakaf bagaimana akibat hukumnya, karena terkait dengan hak moral yang melekat pada pencipta. Selain itu juga untuk mengetahui
Useful /
UNBARIUNBARI Artikel ini bertujuan untuk menganalisis respon masyarakat Indonesia setelah diputuskannya RUU Cipta Kerja yang dibuat oleh DPR. Metode yang digunakanArtikel ini bertujuan untuk menganalisis respon masyarakat Indonesia setelah diputuskannya RUU Cipta Kerja yang dibuat oleh DPR. Metode yang digunakan
UMMUMM Integrasi ADR dengan kerangka adat terbukti berkelanjutan dan menguatkan pluralisme hukum di Indonesia dengan menjalankan penyelesaian sengketa secaraIntegrasi ADR dengan kerangka adat terbukti berkelanjutan dan menguatkan pluralisme hukum di Indonesia dengan menjalankan penyelesaian sengketa secara
UMMUMM Kewenangan tersebut diberikan semata-mata untuk menghindari pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau pemegang saham kepada perusahaan efekKewenangan tersebut diberikan semata-mata untuk menghindari pengajuan kepailitan yang diajukan oleh kreditor atau pemegang saham kepada perusahaan efek
UNBARIUNBARI Hal tersebut merupakan bentuk pemenuhan dari salah satu hak pekerja yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Undang - Udang No. Namun pelaksanaan perlindunganHal tersebut merupakan bentuk pemenuhan dari salah satu hak pekerja yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Undang - Udang No. Namun pelaksanaan perlindungan