UNBARIUNBARI
Legalitas: Jurnal HukumLegalitas: Jurnal HukumPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana implementasi pemilihan kepala desa serentak 2019 di Indonesia, dan bagaimana tantangan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriftif analisis. Hasil kesimpulan tulisan ini adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Indonesia masih terdapat perbedaan-perbedaan syarat administrasi, yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan aturan hukum pada tingkat daerah kabupaten, baik itu regulasi pemilihan kepala desa pada peraturan daerah kabupaten maupun pada tataran teknis peraturan bupati tentang teknis pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, yang menjadi tantangan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah pada pendataan pemilih, regulasi penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan kepala desa, dan politik uang.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengacu pada dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten pada masing-masing daerah, tentang Pemilihan Kepala Desa, dan dituangkan dalam Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa.Berdasarkan landasan hukum diatas, maka pelaksanaan Pilkades terdapat beberapa tahapan yaitu.tahapan persiapan, tahapan pendaftaran pemilih dan pencalonan, tahapan pemungutan suara, dan tahapan penetapan/pengesahan.Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu terdapat perbedaan persyaratan administrasi calon kepala desa di masing-masing daerah, sehingga terkesan tidak ada keseragaman dalam konteks persyaratan calon kepala desa.Adanya politik uang, juga selalu ikut mewarnai persoalan pemilihan baik itu kepala desa, kepala daerah bahkan pemilihan presiden, selalu ada pelanggaran politik uang.Pengaturan kewenangan dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil suara pemilihan kepala desa, menjadi persoalan baru, karena tidak adanya badan pengawas atau yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil suara.
Berdasarkan analisis terhadap implementasi pemilihan kepala desa serentak 2019, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di berbagai kabupaten/kota, dengan fokus pada kecepatan, biaya, dan kepuasan pihak yang bersengketa. Hal ini penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi secara nasional. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala desa, termasuk peran media sosial, kampanye, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor ini dapat membantu merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa mendatang. Ketiga, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman masyarakat desa terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan kepala desa, dengan tujuan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.
| File size | 543.24 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
MIFTAHUL ULUMMIFTAHUL ULUM Adapun peserta dari kegiatan ini yakni jajaran pengurus kelurahan Pondok Labu, kelompok PKK dan Sekolah Lanjut Usia, yang berjumlah 25 orang. Metode yangAdapun peserta dari kegiatan ini yakni jajaran pengurus kelurahan Pondok Labu, kelompok PKK dan Sekolah Lanjut Usia, yang berjumlah 25 orang. Metode yang
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Pesan-pesan ini, yang berakar pada nilai-nilai Islam, menekankan integritas kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab sipil. Strategi komunikasi ulama,Pesan-pesan ini, yang berakar pada nilai-nilai Islam, menekankan integritas kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab sipil. Strategi komunikasi ulama,
NEWINERANEWINERA Studi ini bertujuan untuk membedah Implikasi Sosiologis dari Pertukaran Sosial Pasca-Pemilihan Kandidat Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo. Metode pengumpulanStudi ini bertujuan untuk membedah Implikasi Sosiologis dari Pertukaran Sosial Pasca-Pemilihan Kandidat Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo. Metode pengumpulan
UPN VeteranUPN Veteran Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaknetralan ASN masih menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Posisi ASN yang rentan terhadapPenelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaknetralan ASN masih menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Posisi ASN yang rentan terhadap
KEMENDAGRIKEMENDAGRI Road map implementasi SDG yang terdiri dari sembilan tahap, mulai dari sosialisasi hingga promosi praktik terbaik, harus bersifat dinamis dan dapat disesuaikanRoad map implementasi SDG yang terdiri dari sembilan tahap, mulai dari sosialisasi hingga promosi praktik terbaik, harus bersifat dinamis dan dapat disesuaikan
UADUAD Kedua, Bagaimana problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Kedua, Bagaimana problematika penerapan diskresi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pasca UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
UADUAD 10/2016 menimbulkan problematika hukum karena sekaligus melindungi demokrasi dengan mencegah penyalahgunaan jabatan incumbent, namun juga menghambat pelaksanaan10/2016 menimbulkan problematika hukum karena sekaligus melindungi demokrasi dengan mencegah penyalahgunaan jabatan incumbent, namun juga menghambat pelaksanaan
UADUAD Salah satu ciri khas waralaba adalah adanya royalty, yaitu pembagian keuntungan antar franchisor dan franchisee dengan ketentuan yang telah disepakatiSalah satu ciri khas waralaba adalah adanya royalty, yaitu pembagian keuntungan antar franchisor dan franchisee dengan ketentuan yang telah disepakati
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Hingga Desember 2021, beberapa penemuan terkait obat tradisional telah didaftarkan ke Kantor Paten di Jakarta melalui Klinik Konsultasi HKI PerdaganganHingga Desember 2021, beberapa penemuan terkait obat tradisional telah didaftarkan ke Kantor Paten di Jakarta melalui Klinik Konsultasi HKI Perdagangan
IAINPTKIAINPTK Arsyad al-Banjari menetapkan bahwa kemampuan memenuhi ketiga komponen tersebut menentukan status hukum perkawinan, yaitu sunnah jika terpenuhi dan makruhArsyad al-Banjari menetapkan bahwa kemampuan memenuhi ketiga komponen tersebut menentukan status hukum perkawinan, yaitu sunnah jika terpenuhi dan makruh
UAJYUAJY Berdasarkan pelatihan yang telah dilakukan, tim pengabdian menemukan bahwa beberapa guru di SD Duta Bakti Yogyakarta masih belum memahami dasar-dasar pengeditanBerdasarkan pelatihan yang telah dilakukan, tim pengabdian menemukan bahwa beberapa guru di SD Duta Bakti Yogyakarta masih belum memahami dasar-dasar pengeditan
PANCABHAKTIPANCABHAKTI Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kisah penyintas kanker leher rahim yang mengalami kekambuhan dengan menggunakan pendekatan kualitatif “life history.Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kisah penyintas kanker leher rahim yang mengalami kekambuhan dengan menggunakan pendekatan kualitatif “life history.