BALIDWIPABALIDWIPA
Focus Journal Law ReviewFocus Journal Law ReviewInstitusi negara dalam konstitusi suatu negara mencerminkan keberadaan negara untuk memberikan kepastian bagi warga negara. Dalam konstitusi Indonesia 1945, institusi negara utama dan institusi pendukung tidak secara eksplisit disebutkan, padahal keduanya memiliki peran penting dalam sistem administrasi negara. Konsep Trias Politika yang memengaruhi posisi institusi negara yang dijamin dalam konstitusi memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai pembagian dan distribusi kekuasaan, serta implikasinya terhadap perubahan konstitusi yang harus mempertahankan kesucian UUD 1945.
Institusi negara utama yang tercantum dalam UUD 1945 meliputi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kekuasaan legislatif, Presiden beserta kementerian sebagai kekuasaan eksekutif, serta Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif.sementara institusi pendukung meliputi MPR, DPD, BPK, Bank Indonesia, Komisi Yudisial, KPU, TNI, dan Polri.Kedua kelompok institusi tersebut tidak dapat dipilih satu lebih penting, karena keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak warga negara.Oleh karena itu, peran bersama institusi utama dan pendukung harus dijalankan secara seimbang untuk mencapai tujuan konstitusional negara Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi perbandingan antara pemisahan dan distribusi kekuasaan dalam konstitusi Indonesia dengan konstitusi negara lain untuk mengidentifikasi model yang paling efektif dalam menjamin checks and balances; selanjutnya, studi empiris dapat menilai peran institusi pendukung dalam menguatkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, misalnya melalui analisis kasus-kasus pelaksanaan fungsi BPK, KPU, atau Komisi Yudisial; terakhir, penelitian dapat merumuskan usulan reformasi konstitusional yang secara eksplisit mendefinisikan perbedaan antara institusi utama dan pendukung, termasuk potensi amandemen UUD 1945 untuk mengklarifikasi pembagian wewenang, sehingga memperkuat tata kelola negara dan melindungi prinsip negara hukum.
| File size | 228.67 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALUNIV45SBYJURNALUNIV45SBY Kegiatan pengamatan ini dilakukan melalui observasi secara langsung. Adapun yang kami amati saat melakukan pengamatan melalui observasi secara langsungKegiatan pengamatan ini dilakukan melalui observasi secara langsung. Adapun yang kami amati saat melakukan pengamatan melalui observasi secara langsung
DAARULHUDADAARULHUDA Qisas sebagai sanksi retributif setimpal dan diyat sebagai kompensasi finansial merepresentasikan paradigma keadilan restoratif yang sejalan dengan teoriQisas sebagai sanksi retributif setimpal dan diyat sebagai kompensasi finansial merepresentasikan paradigma keadilan restoratif yang sejalan dengan teori
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuanNamun, perlu ditinjau sejauh mana kewenangan konstitusional pemerintah dapat digunakan tanpa melampaui prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan
JURNALGRAHAKIRANAJURNALGRAHAKIRANA Namun, sekitar 61,6% variansi kepuasan jamaah dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut terhadap aspekNamun, sekitar 61,6% variansi kepuasan jamaah dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut terhadap aspek
PSPPJOURNALSPSPPJOURNALS Penelitian ini bertujuan untuk menilai pembagian peran antara lembaga internasional dan pemerintah dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan di wilayahPenelitian ini bertujuan untuk menilai pembagian peran antara lembaga internasional dan pemerintah dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan di wilayah
AKABAAKABA Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis yang akan menjelaskan secara deskripsi analisis data yang telahPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis yang akan menjelaskan secara deskripsi analisis data yang telah
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Dampak negatif yang muncul meliputi gangguan ketentraman publik akibat penggunaan fasilitas umum oleh PKL, sementara hubungan mutualisme antara PKL danDampak negatif yang muncul meliputi gangguan ketentraman publik akibat penggunaan fasilitas umum oleh PKL, sementara hubungan mutualisme antara PKL dan
UNISSULAUNISSULA Diperlukan penyesuaian substansial agar hak‑hak pekerja dapat lebih terlindungi dalam mencapai kemakmuran, mengingat Indonesia telah meluncurkan agendaDiperlukan penyesuaian substansial agar hak‑hak pekerja dapat lebih terlindungi dalam mencapai kemakmuran, mengingat Indonesia telah meluncurkan agenda
Useful /
AKABAAKABA Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk sanksi tambahan yang dapat diterapkan terhadap korporasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undanganTujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk sanksi tambahan yang dapat diterapkan terhadap korporasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan
UNISSULAUNISSULA Indonesia dapat mengadopsi omnibus law untuk menciptakan instrumen hukum investasi yang dapat meningkatkan minat investasi di Indonesia. Hal ini dikarenakanIndonesia dapat mengadopsi omnibus law untuk menciptakan instrumen hukum investasi yang dapat meningkatkan minat investasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan
UNISSULAUNISSULA Hal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah sarana untuk menyederhanakanHal ini dapat dilihat dari berbagai pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah sarana untuk menyederhanakan
METROMETRO Nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup ditransmisikan melalui Seloko pesemian rimba, yang merupakan manifestasi pemikiran dan perenungan mereka terhadapNilai-nilai pelestarian lingkungan hidup ditransmisikan melalui Seloko pesemian rimba, yang merupakan manifestasi pemikiran dan perenungan mereka terhadap