BALIDWIPABALIDWIPA
Focus Journal Law ReviewFocus Journal Law ReviewInstitusi negara dalam konstitusi suatu negara mencerminkan keberadaan negara untuk memberikan kepastian bagi warga negara. Dalam konstitusi Indonesia 1945, institusi negara utama dan institusi pendukung tidak secara eksplisit disebutkan, padahal keduanya memiliki peran penting dalam sistem administrasi negara. Konsep Trias Politika yang memengaruhi posisi institusi negara yang dijamin dalam konstitusi memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai pembagian dan distribusi kekuasaan, serta implikasinya terhadap perubahan konstitusi yang harus mempertahankan kesucian UUD 1945.
Institusi negara utama yang tercantum dalam UUD 1945 meliputi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kekuasaan legislatif, Presiden beserta kementerian sebagai kekuasaan eksekutif, serta Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif.sementara institusi pendukung meliputi MPR, DPD, BPK, Bank Indonesia, Komisi Yudisial, KPU, TNI, dan Polri.Kedua kelompok institusi tersebut tidak dapat dipilih satu lebih penting, karena keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak warga negara.Oleh karena itu, peran bersama institusi utama dan pendukung harus dijalankan secara seimbang untuk mencapai tujuan konstitusional negara Indonesia.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi perbandingan antara pemisahan dan distribusi kekuasaan dalam konstitusi Indonesia dengan konstitusi negara lain untuk mengidentifikasi model yang paling efektif dalam menjamin checks and balances; selanjutnya, studi empiris dapat menilai peran institusi pendukung dalam menguatkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, misalnya melalui analisis kasus-kasus pelaksanaan fungsi BPK, KPU, atau Komisi Yudisial; terakhir, penelitian dapat merumuskan usulan reformasi konstitusional yang secara eksplisit mendefinisikan perbedaan antara institusi utama dan pendukung, termasuk potensi amandemen UUD 1945 untuk mengklarifikasi pembagian wewenang, sehingga memperkuat tata kelola negara dan melindungi prinsip negara hukum.
| File size | 228.67 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
BALIDWIPABALIDWIPA Tujuan vaksinasi Covid-19 adalah untuk mengurangi penularan/kontagion COVID-19, mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat COVID-19, mencapai kekebalanTujuan vaksinasi Covid-19 adalah untuk mengurangi penularan/kontagion COVID-19, mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat COVID-19, mencapai kekebalan
JURNALASPIKOMJURNALASPIKOM Ekspresi kemarahan, ketidakpercayaan, dan seruan untuk reformasi kepolisian muncul berulang dan konsisten dalam ribuan tweet. Komunikasi digital tidakEkspresi kemarahan, ketidakpercayaan, dan seruan untuk reformasi kepolisian muncul berulang dan konsisten dalam ribuan tweet. Komunikasi digital tidak
STHBSTHB Penelitian ini bertujuan menganalisis tren kemandirian yudisial Mahkamah Konstitusi dalam meninjau Perppu, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiPenelitian ini bertujuan menganalisis tren kemandirian yudisial Mahkamah Konstitusi dalam meninjau Perppu, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
NEOLECTURANEOLECTURA Implementasi peraturan dan kebijakan yang ada masih banyak kekurangan, sehingga efektivitasnya belum terasa secara signifikan. Diperlukan peningkatan kapasitasImplementasi peraturan dan kebijakan yang ada masih banyak kekurangan, sehingga efektivitasnya belum terasa secara signifikan. Diperlukan peningkatan kapasitas
STIESTIE Besar sampel 40 WUS di Perumahan Rawa Indah Penajam. Hasil: sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan tentang pemeriksaan pap smear dalam kategoriBesar sampel 40 WUS di Perumahan Rawa Indah Penajam. Hasil: sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan tentang pemeriksaan pap smear dalam kategori
IAISAMBASIAISAMBAS Abu Yusuf memiliki nama lengkap Yaqub bin Ibrahim bin Habib Khunais Bin Saad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Abu Yusuf lahir di Kufa pada tahunAbu Yusuf memiliki nama lengkap Yaqub bin Ibrahim bin Habib Khunais Bin Saad al-Anshari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi. Abu Yusuf lahir di Kufa pada tahun
UPN VeteranUPN Veteran Dalam hal keuangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan fasilitas pinjaman modal. 2). Dalam penguatan lembaga sosial, Dinas Koperasi dan Usaha MikroDalam hal keuangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan fasilitas pinjaman modal. 2). Dalam penguatan lembaga sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
UPN VeteranUPN Veteran Pemenuhan etika administrasi, yang meliputi ketertiban, efisiensi, produktivitas, dan kesadaran moral, penting untuk memastikan ASN menjalankan tugasnyaPemenuhan etika administrasi, yang meliputi ketertiban, efisiensi, produktivitas, dan kesadaran moral, penting untuk memastikan ASN menjalankan tugasnya
Useful /
UPN VeteranUPN Veteran Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo di era pandemi Covid-19.Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo di era pandemi Covid-19.
UPN VeteranUPN Veteran Kelembagaan telah berkoordinasi dan berkolaborasi melakukan berbagai pelatihan untuk pelaku ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia masih memiliki kendalaKelembagaan telah berkoordinasi dan berkolaborasi melakukan berbagai pelatihan untuk pelaku ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia masih memiliki kendala
UPN VeteranUPN Veteran Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Pejambon berhasil mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui prinsip-prinsip Good Governance. PemerintahPenelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Pejambon berhasil mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui prinsip-prinsip Good Governance. Pemerintah
UPN VeteranUPN Veteran Sampai saat ini, optimalisasi mengenai penanaman nilai-nilai bela negara khususnya bagi pemuda dan mahasiswa belum memuaskan. Kekurangan terletak padaSampai saat ini, optimalisasi mengenai penanaman nilai-nilai bela negara khususnya bagi pemuda dan mahasiswa belum memuaskan. Kekurangan terletak pada