UNIRA MALANGUNIRA MALANG

Journal of Governance InnovationJournal of Governance Innovation

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tasikmalaya seolah tidak berfungsi. Banyaknya fasilitas umum yang beralih fungsi dan seakan dibiarkan oleh yang berwenang mengindikasikan tidak berjalannya perda tersebut. Peralihan fungsi yang paling mencolok diantaranya trotoar dan bahu jalan di wilayah Kecamatan Singaparna. Perumusan masalah penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan dampak implementasi kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna ini Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah tentang ketentraman dan ketertiban umum khusus yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana adanya timbal-balik antara masyarakat dengan PKL dalam memenuhi kebutuhannya, serta dampak negatif yang dirasakan yakni adanya keresahan dari masyarakat umum terkait perilaku PKL yang sering menempati areal yang digunakan masyarakat umum, seperti bahu jalan dan trotoar untuk pejalan kaki sangat dirasakan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Implementasi kebijakan pemerintah tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya menghadapi hambatan signifikan karena tidak adanya penataan lokasi yang memadai bagi PKL.Dampak negatif yang muncul meliputi gangguan ketentraman publik akibat penggunaan fasilitas umum oleh PKL, sementara hubungan mutualisme antara PKL dan masyarakat tetap menjadi faktor pendorong keberlanjutan aktivitas mereka.

Penelitian lanjutan dapat menggali dampak ekonomi sosial penertiban PKL terhadap pendapatan keluarga pedagang, serta mengkaji efektivitas model relokasi berbasis partisipasi masyarakat lokal. Studi tambahan diperlukan untuk menguji korelasi antara tata kelola fasilitas umum dan perilaku penjajakan PKL. Selain itu, penelitian perlu mengeksplorasi kebijakan inovatif yang mampu mendorong keterpaduan antara kebutuhan perekonomian pribadi dan kepentingan umum dalam konteks perkotaan.

  1. #kebijakan pemerintah#kebijakan pemerintah
  2. #implementasi kebijakan#implementasi kebijakan
Read online
File size814.31 KB
Pages15
Short Linkhttps://juris.id/p-2FN
Lookup LinksGoogle ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard
DMCAReport

Related /

ads-block-test