UNIRA MALANGUNIRA MALANG
Journal of Governance InnovationJournal of Governance InnovationPeraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tasikmalaya seolah tidak berfungsi. Banyaknya fasilitas umum yang beralih fungsi dan seakan dibiarkan oleh yang berwenang mengindikasikan tidak berjalannya perda tersebut. Peralihan fungsi yang paling mencolok diantaranya trotoar dan bahu jalan di wilayah Kecamatan Singaparna. Perumusan masalah penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan dampak implementasi kebijakan Pemerintah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Pasar Singaparna ini Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah tentang ketentraman dan ketertiban umum khusus yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana adanya timbal-balik antara masyarakat dengan PKL dalam memenuhi kebutuhannya, serta dampak negatif yang dirasakan yakni adanya keresahan dari masyarakat umum terkait perilaku PKL yang sering menempati areal yang digunakan masyarakat umum, seperti bahu jalan dan trotoar untuk pejalan kaki sangat dirasakan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
Implementasi kebijakan pemerintah tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya menghadapi hambatan signifikan karena tidak adanya penataan lokasi yang memadai bagi PKL.Dampak negatif yang muncul meliputi gangguan ketentraman publik akibat penggunaan fasilitas umum oleh PKL, sementara hubungan mutualisme antara PKL dan masyarakat tetap menjadi faktor pendorong keberlanjutan aktivitas mereka.
Penelitian lanjutan dapat menggali dampak ekonomi sosial penertiban PKL terhadap pendapatan keluarga pedagang, serta mengkaji efektivitas model relokasi berbasis partisipasi masyarakat lokal. Studi tambahan diperlukan untuk menguji korelasi antara tata kelola fasilitas umum dan perilaku penjajakan PKL. Selain itu, penelitian perlu mengeksplorasi kebijakan inovatif yang mampu mendorong keterpaduan antara kebutuhan perekonomian pribadi dan kepentingan umum dalam konteks perkotaan.
| File size | 814.31 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
BSIBSI 83 %) dan tidak ada false alert, presisi rendah (48. Kinerja latensi sistem menunjukkan bahwa banyak frame diproses dalam waktu di bawah 30 ms, namun83 %) dan tidak ada false alert, presisi rendah (48. Kinerja latensi sistem menunjukkan bahwa banyak frame diproses dalam waktu di bawah 30 ms, namun
STAIMASWONOGIRISTAIMASWONOGIRI Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan keluarga dan pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan sederhanaKegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan keluarga dan pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan sederhana
ISNJBENGKALISISNJBENGKALIS Kerajinan ini tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam komunitas. Metode yang digunakan adalah MetodeKerajinan ini tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam komunitas. Metode yang digunakan adalah Metode
YPIDATHUYPIDATHU Penelitian ini menemukan bahwa fragmentasi hukum dan resistensi budaya menjadi penghalang utama pelaksanaan efektif undang‑undang waris Islam di Indonesia,Penelitian ini menemukan bahwa fragmentasi hukum dan resistensi budaya menjadi penghalang utama pelaksanaan efektif undang‑undang waris Islam di Indonesia,
SALNESIASALNESIA Kegiatan sosialisasi dikemas dalam bentuk: (a) penjajagan pengetahuan peserta; (b) penyuluhan tentang pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan danKegiatan sosialisasi dikemas dalam bentuk: (a) penjajagan pengetahuan peserta; (b) penyuluhan tentang pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan dan
UNIBAUNIBA 05. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat terdapat hubungan yang bermakna antara Jumlah Gigi Susu Bayi Usia 6-12 Bulan Di Wilayah Kerja05. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat terdapat hubungan yang bermakna antara Jumlah Gigi Susu Bayi Usia 6-12 Bulan Di Wilayah Kerja
JQWHJQWH Sebagian besar balita di wilayah kerja Puskesmas Gunung Kaler Kabupaten Tangerang tidak mengalami stunting pada balita usia 24– 59 bulan dimasa PandemiSebagian besar balita di wilayah kerja Puskesmas Gunung Kaler Kabupaten Tangerang tidak mengalami stunting pada balita usia 24– 59 bulan dimasa Pandemi
JQWHJQWH Disarankan untuk tenaga kesehatan sebaiknya lebih meningkatkan peran dalam melakukan penyuluhan tentang faktor yang dapat memengaruhi pengeluaran ASI danDisarankan untuk tenaga kesehatan sebaiknya lebih meningkatkan peran dalam melakukan penyuluhan tentang faktor yang dapat memengaruhi pengeluaran ASI dan
Useful /
BSIBSI Penelitian ini menyoroti proses pengembangan prototipe aplikasi mobile untuk bisnis laundry dengan tujuan meningkatkan efisiensi layanan, pengalaman pelanggan,Penelitian ini menyoroti proses pengembangan prototipe aplikasi mobile untuk bisnis laundry dengan tujuan meningkatkan efisiensi layanan, pengalaman pelanggan,
BSIBSI Pengguna dapat mencatat transaksi, mengelola produk, kategori, serta stok bahan secara praktis melalui perangkat mobile, sehingga mengurangi kesalahanPengguna dapat mencatat transaksi, mengelola produk, kategori, serta stok bahan secara praktis melalui perangkat mobile, sehingga mengurangi kesalahan
BSIBSI UPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah III Ciranjang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur yang berperanUPTD Pelayanan Infrastruktur Irigasi Wilayah III Ciranjang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur yang berperan
UNIRA MALANGUNIRA MALANG Terdapat dua pembagian dunia dalam kerangka modern world system yaitu, negara core (inti) dan negara periphery (pinggiran). Negara core adalah negara majuTerdapat dua pembagian dunia dalam kerangka modern world system yaitu, negara core (inti) dan negara periphery (pinggiran). Negara core adalah negara maju