Koalisi Partai Politik Files
MKRIMKRI a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannyaa) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Analisis ini menggunakan metode kualitatif dan kerangka kerja dari Robert N. Entman untuk memahami suatu media melalui wawancara yang menghadirkan AniesAnalisis ini menggunakan metode kualitatif dan kerangka kerja dari Robert N. Entman untuk memahami suatu media melalui wawancara yang menghadirkan Anies
ALJAMIAHALJAMIAH Banyak pihak berharap Muhammadiyah, daripada kelompok seperti FPI, GNPF MUI, HTI, dan MMI, akan menjadi motor penggerak kegiatan politik dan budaya Muslim.organisasiBanyak pihak berharap Muhammadiyah, daripada kelompok seperti FPI, GNPF MUI, HTI, dan MMI, akan menjadi motor penggerak kegiatan politik dan budaya Muslim.organisasi
Useful /
MKRIMKRI Terlepas dari kekurangan tersebut, tak dapat pula disangkal bahwa Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah KonstitusiTerlepas dari kekurangan tersebut, tak dapat pula disangkal bahwa Putusan No. 69/PUU‑XIII/2015 memberikan alternatif jalan keluar. Mahkamah Konstitusi
MKRIMKRI Pertanyaannya adalah apakah doktrin tersebut dapat juga diinterpretasikan sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-UndangPertanyaannya adalah apakah doktrin tersebut dapat juga diinterpretasikan sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-Undang
RAHARJARAHARJA Untuk mendukung hal tersebut, Perguruan Tinggi Raharja mengembangkan sistem pembelajaran iLearning berbasis 4B (Belajar, Bekerja, Bermain, dan Berdoa)Untuk mendukung hal tersebut, Perguruan Tinggi Raharja mengembangkan sistem pembelajaran iLearning berbasis 4B (Belajar, Bekerja, Bermain, dan Berdoa)
RAHARJARAHARJA Proses belajar mengajar adalah inti aktivitas dalam pendidikan. Penggunaan sistem informasi terintegrasi dalam organisasi menjadi kebutuhan, namun belumProses belajar mengajar adalah inti aktivitas dalam pendidikan. Penggunaan sistem informasi terintegrasi dalam organisasi menjadi kebutuhan, namun belum
Related /
MKRIMKRI 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan. Peran pengadilan dalam arbitrase bersifat kontinu, mulai sebelum hingga setelah putusan arbitrase.30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan. Peran pengadilan dalam arbitrase bersifat kontinu, mulai sebelum hingga setelah putusan arbitrase.
MKRIMKRI Dengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-UndangDengan begitu, siapapun yang akan terpilih, memiliki cacat moral/hukum atau tidak, semua tergantung kepada pemilih yang memegang hak suara. Undang-Undang
MKRIMKRI Sebagai negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban hukum internasional untuk menyelesaikan kasus ini dan melindungi hak-hak warganya, namun prosesnyaSebagai negara berdaulat, Myanmar memiliki kewajiban hukum internasional untuk menyelesaikan kasus ini dan melindungi hak-hak warganya, namun prosesnya
UIDUID Data kuesioner dari 60 responden menunjukkan 68,33% menyatakan efektif. Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi penghambat penerapan sanksi, yang dapat diatasiData kuesioner dari 60 responden menunjukkan 68,33% menyatakan efektif. Faktor ekonomi dan komunikasi menjadi penghambat penerapan sanksi, yang dapat diatasi