ALJAMIAHALJAMIAH
Al-Jami'ah: Journal of Islamic StudiesAl-Jami'ah: Journal of Islamic StudiesPenelitian ini melihat posisi yang diambil salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, dalam Pemilu 2019. Bersamaan dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah menjadi penanda moderasi Islam di Indonesia yang berbeda dengan Islam di tempat lain. Sejak didirikan, Muhammadiyah telah menandaskan untuk tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, tetapi mengambil posisi moderat dalam perpolitikan dan mendukung patriotisme demi kepentingan nasional yang lebih luas. Demikian juga, dalam Pemilu 2019, Muhammadiyah secara resmi tidak mendukung calon mana pun berdasarkan konsep “jalan tengah. Namun, penelitian ini mengidentifikasi adanya dualisme dalam sikap politik para elit Muhammadiyah. Tidak adanya perintah atau larangan resmi dari pusat, banyak anggota Muhammadiyah yang membawa atribut organisasi dan terlibat aktivitas politik serta mendukung kandidat tertentu. Ini berakibat munculnya keterbelahan politik dalam Muhammadiyah. Beberapa anggota mengambil sikap politik yang jelas, sedangkan yang lain tetap netral. Ini menimbulkan ketegangan dalam organisasi, baik di tingkat elit maupun akar rumput. Data utama untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, diskusi tidak terstruktur, dan diskusi kelompok terfokus dengan beberapa elit Muhammadiyah.
Muhammadiyah akan tetap menjadi bagian penting dari politik Indonesia selama dapat memainkan perannya secara strategis dan responsif.Banyak pihak berharap Muhammadiyah, daripada kelompok seperti FPI, GNPF MUI, HTI, dan MMI, akan menjadi motor penggerak kegiatan politik dan budaya Muslim.Organisasi ini tetap dipandang sebagai pilar Islam moderat dan progresif, sebagai sarana penyebaran pesan tertentu, bukan sebagai partai politik.Muhammadiyah perlu mendefinisikan ulang perannya dalam politik dan menjadi responsif terhadap masalah-masalah bangsa.
Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dinamika internal Muhammadiyah dalam menghadapi polarisasi politik, khususnya terkait dengan perbedaan pandangan antara elit dan anggota organisasi. Penelitian ini dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan pandangan tersebut dan dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan Muhammadiyah. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada peran Muhammadiyah dalam merespons perkembangan politik di Indonesia, seperti munculnya gerakan-gerakan politik baru dan perubahan lanskap media sosial. Penelitian ini dapat menganalisis strategi Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan efektivitasnya dalam menjaga relevansi organisasi di tengah perubahan zaman. Ketiga, penelitian dapat dilakukan untuk mengkaji bagaimana Muhammadiyah dapat berkontribusi dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam konteks politik Indonesia yang semakin kompleks. Penelitian ini dapat mengeksplorasi model-model dialog dan kerjasama yang efektif antara Muhammadiyah dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk membangun harmoni sosial dan mencegah terjadinya konflik.
- Muhammadiyah’s Moderation Stance in the 2019 General Election: Critical Views from Within | Nashir... aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/57101MuhammadiyahAos Moderation Stance in the 2019 General Election Critical Views from Within Nashir aljamiah index php AJIS article view 57101
- Religious Diversity and Blasphemy Law: Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post-Suharto... aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/55105Religious Diversity and Blasphemy Law Understanding Growing Religious Conflict and Intolerance in Post Suharto aljamiah index php AJIS article view 55105
- GERAKAN PEMBAHARUAN PEMIKIRAN ISLAM DI INDONESIA | Asyari | MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman. gerakan... doi.org/10.30821/miqot.v35i2.145 GERAKAN PEMBAHARUAN PEMIKIRAN ISLAM DI INDONESIA Asyari MIQOT Jurnal Ilmu ilmu Keislaman gerakan doi 10 30821 miqot v35i2 145AOAO
- DOI Name 10.14421 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc jami research centre... doi.org/10.14421DOI Name 10 14421 Values name values index type timestamp data serv crossref desc jami research centre doi 10 14421
| File size | 573.88 KB |
| Pages | 24 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
MKRIMKRI 1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus1) Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah. a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b) Memutus
IAIN MADURAIAIN MADURA Perkembangan teknologi telah secara signifikan memengaruhi budaya hukum masyarakat Muslim Aceh, terutama melalui meningkatnya praktik perjudian dan prostitusiPerkembangan teknologi telah secara signifikan memengaruhi budaya hukum masyarakat Muslim Aceh, terutama melalui meningkatnya praktik perjudian dan prostitusi
UMMUMM 18 Tahun 2020. Kementerian Agama, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab atas kehidupan beragama, telah menerbitkan beberapa dokumen terkait18 Tahun 2020. Kementerian Agama, sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab atas kehidupan beragama, telah menerbitkan beberapa dokumen terkait
IAIN MADURAIAIN MADURA Hal ini mendapatkan legitimasi dari yurisprudensi politik yang ingin dipromosikan oleh kelompok Islam. Pemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagaiHal ini mendapatkan legitimasi dari yurisprudensi politik yang ingin dipromosikan oleh kelompok Islam. Pemerintahan Joko Widodo menggunakan Islam sebagai
Useful /
MKRIMKRI Penelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-UndangPenelitian ini merupakan penelitian konseptual berupaya menemukan konsep-konsep hubungan pusat dan daerah menurut UUDNRI Tahun 1945. Kehadiran Undang-Undang
MKRIMKRI Undang-Undang sebagai produk hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.Undang-Undang sebagai produk hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyaring calon-calon pejabat politik yang dipilih melalui pemilu.
UMMUMM Penelitian ini berfokus pada fenomena politisasi penegakan hukum kasus korupsi pada tahun-tahun pemilihan, di mana tindakan hukum diduga digunakan sebagaiPenelitian ini berfokus pada fenomena politisasi penegakan hukum kasus korupsi pada tahun-tahun pemilihan, di mana tindakan hukum diduga digunakan sebagai
UMMUMM Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih jelas dan inklusif, khususnya revisi Pasal 54, 55, dan 127 UU Narkotika serta harmonisasiOleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih jelas dan inklusif, khususnya revisi Pasal 54, 55, dan 127 UU Narkotika serta harmonisasi