Sengketa Kewenangan Files
UNHASUNHAS Mahkamah Konstitusi Indonesia berpotensi memperluas yurisdiksi dan menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efektivitasnya dalamMahkamah Konstitusi Indonesia berpotensi memperluas yurisdiksi dan menyempurnakan prosedur penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efektivitasnya dalam
MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asasPutusan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengontrol penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan. 025/PUU-XIV/2016 memperkuat kedudukan asas
MKRIMKRI Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun, mengingat asas kemanfaatan dan pradugaAkibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah. Namun, mengingat asas kemanfaatan dan praduga
MKRIMKRI 3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi *contemp of court* melalui perluasan
MKRIMKRI Artikel ini membahas kemungkinan untuk Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai peradilan konstitusional. Argumen yang diajukan adalah Mahkamah AgungArtikel ini membahas kemungkinan untuk Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai peradilan konstitusional. Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung
MKRIMKRI Tulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusanTulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusan
MKRIMKRI Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prinsip pertambangan mineral dan batubara belum mencerminkan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.
MKRIMKRI Hasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseranHasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseran
MKRIMKRI Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdataUndang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata