MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. berdasarkan hasil penelitian ini teridentifikasi ada 3 (tiga), yaitu: ketidakpastian hukum, pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan ketiadaan tertib hukum.
(1) ketidakpastian hukum, (2) pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan, dan (3) ketiadaan tertib hukum.Akibat ketiga implikasi tersebut, penyelenggaraan wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah.Namun, mengingat asas kemanfaatan dan praduga hukum, tindakan MK tetap dianggap sah sampai adanya pembatalan Peraturan Mahkamah Konstitusi.
Perlu penelitian lebih lanjut tentang dampak ketidakpastian hukum terhadap hak konstitusional warga dalam konteks perselisihan hasil pemilu. Studi banding sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi di negara lain dapat memberi wawasan kebijakan. Penelitian tentang proses pengajuan RUU khusus hukum acara MK oleh DPR/DPD diperlukan untuk memahami hambatan politik dan substantif dalam meningkatkan hierarki regulasi.
| File size | 362.48 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | ReportReport |
Related /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Frekuensi dan persentase digunakan sebagai alat statistik deskriptif untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari kuesioner dan wawancara. SPSS v24 danFrekuensi dan persentase digunakan sebagai alat statistik deskriptif untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari kuesioner dan wawancara. SPSS v24 dan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Namun terdapat kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi elektronik yang memiliki basis online sehingga pelaku usaha mengalami kesulitanNamun terdapat kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam penggunaan aplikasi elektronik yang memiliki basis online sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan
MKRIMKRI Temuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasalTemuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasal
MKRIMKRI Pelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produkPelibatan aktif Mahkamah Agung dalam fungsi peradilan konstitusional diyakini akan memperkuat penerapan supremasi konstitusi dan menjaga kualitas produk
Useful /
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pada episode tersebut berhasil mengidentifikasi permasalahan utama terkait Anies Baswedan, menguraikan penyebabHasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pada episode tersebut berhasil mengidentifikasi permasalahan utama terkait Anies Baswedan, menguraikan penyebab
MKRIMKRI Terjadi perbedaan penerapan asas legalitas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi. Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitasTerjadi perbedaan penerapan asas legalitas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi. Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas legalitas
MKRIMKRI Perlu adanya kriminalisasi terhadap Pejabat TUN yang melakukan pembangkangan tersebut karena dampaknya adalah terabaikannya hak konstitusional warga atasPerlu adanya kriminalisasi terhadap Pejabat TUN yang melakukan pembangkangan tersebut karena dampaknya adalah terabaikannya hak konstitusional warga atas
MKRIMKRI Tulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusanTulisan ini akan memfokuskan pada analisis terhadap hukum acara perkara sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi pasca beberapa putusan