Hak Tanah Files
UNISMUHUNISMUH Penelitian ini mengkaji berbagai literatur hukum dan sosial yang relevan untuk memahami hubungan antara undang-undang Agraria dan segala bentuk kebijakanPenelitian ini mengkaji berbagai literatur hukum dan sosial yang relevan untuk memahami hubungan antara undang-undang Agraria dan segala bentuk kebijakan
IAIN CURUPIAIN CURUP Data empiris dikumpulkan melalui kerja lapangan di komunitas pedesaan terpilih di Jawa, Bali, dan Sumatra. Pendekatan ganda ini mengintegrasikan analisisData empiris dikumpulkan melalui kerja lapangan di komunitas pedesaan terpilih di Jawa, Bali, dan Sumatra. Pendekatan ganda ini mengintegrasikan analisis
IUSIUS Untuk merumuskan model ini, penelitian akan secara komparatif menganalisis kerangka konseptual yang mengatur hak adat di tiga wilayah perbatasan yang ada,Untuk merumuskan model ini, penelitian akan secara komparatif menganalisis kerangka konseptual yang mengatur hak adat di tiga wilayah perbatasan yang ada,
UMMUMM Pertama, perbuatan hukum jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris merupakan perbuatan melawan hukum. Kedua, konsekuensi hukum dariPertama, perbuatan hukum jual beli tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris merupakan perbuatan melawan hukum. Kedua, konsekuensi hukum dari
Useful /
IAIN CURUPIAIN CURUP Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara hukum Islam dan hukum negara dapat dipertahankan melalui mekanisme hibrid dan kebijakan kolaboratif, yangPenelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara hukum Islam dan hukum negara dapat dipertahankan melalui mekanisme hibrid dan kebijakan kolaboratif, yang
UMMUMM Anak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjagaAnak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tetap menjalani proses keadilan restoratif melalui diversion guna memulihkan kondisi korban sekaligus menjaga
UMMUMM Kebijakan paten di Indonesia perlu direformasi untuk menyeimbangkan inovasi dengan hak kesehatan universal agar tidak terlalu bergantung pada regulasiKebijakan paten di Indonesia perlu direformasi untuk menyeimbangkan inovasi dengan hak kesehatan universal agar tidak terlalu bergantung pada regulasi
UMMUMM Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Pemerintah untuk membatalkan Peraturan DaerahNamun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Pemerintah untuk membatalkan Peraturan Daerah
Related /
UNISMUHUNISMUH Hukum sebagai aturan yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial harus dipahami dan dijalankan oleh setiap warga negara. TanpaHukum sebagai aturan yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial harus dipahami dan dijalankan oleh setiap warga negara. Tanpa
UNISMUHUNISMUH Praktik penerbitan SHAT bagi perusahaan di laut dapat mengarah pada privatisasi ruang publik dan merugikan masyarakat pesisir secara sosial dan lingkungan.Praktik penerbitan SHAT bagi perusahaan di laut dapat mengarah pada privatisasi ruang publik dan merugikan masyarakat pesisir secara sosial dan lingkungan.
BIOTROPBIOTROP Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara spasial dan statistik data curah hujan pada 2017–2021 di Kabupaten Sigi dan Poso; data titik panasPenelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara spasial dan statistik data curah hujan pada 2017–2021 di Kabupaten Sigi dan Poso; data titik panas
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Dokumen ini menyajikan instrumen angket untuk mengukur Adversity Quotient (AQ). Angket terdiri dari 30 pernyataan yang menggambarkan berbagai hambatanDokumen ini menyajikan instrumen angket untuk mengukur Adversity Quotient (AQ). Angket terdiri dari 30 pernyataan yang menggambarkan berbagai hambatan