UIIIUIII
Muslim Politics ReviewMuslim Politics ReviewPost-conflict Aceh and Bangsamoro continue to face significant governance challenges marked by ineffective autonomy and the consolidation of religiously-grounded political authority. While special autonomy theoretically provides an inclusive framework for development, in practice, authority remains monopolized by elites who draw legitimacy from Islamic symbols. The rise of figures labeled as abang-abang syari (male leaders who publicly represent Islam) demonstrates how public displays of piety are often intertwined with patronage, collusion and kinship-based power consolidation. In Aceh, widespread trust in religious scholars conceals an accommodative and hierarchical power structure, while in Bangsamoro, religious rhetoric is strategically deployed to distribute benefits narrowly within elite circles. The findings suggest that religious symbolism primarily operates as aesthetic legitimation, while entrenched corruption and patronage networks continue to undermine inclusive, accountable, and socially-just governance.
Despite the implementation of special autonomy, Aceh and Bangsamoro exhibit patterns of Islamic neopatrimonialism where elites consolidate power through religious symbolism and patronage.This convergence challenges the notion of distinct post-conflict trajectories and highlights the need to understand the interplay of religion, politics, and power dynamics.Addressing these challenges requires dismantling patronage networks, promoting transparency, and ensuring inclusive governance to achieve sustainable peace and equitable development.
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menginvestigasi bagaimana praktik poligami di kalangan elite politik mempengaruhi konsolidasi kekuasaan dan jaringan patronase di Aceh dan Bangsamoro. Selain itu, penting untuk meneliti secara mendalam peran perempuan dalam proses perdamaian dan pembangunan di kedua wilayah, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan politik. Terakhir, penelitian perlu mengeksplorasi efektivitas mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus, serta mengusulkan strategi untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- DOI Name 10.1080 Values. name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace... doi.org/10.1080DOI Name 10 1080 Values name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace doi 10 1080
- How Patronage Delivers: Political Appointments, Bureaucratic Accountability, and Service Delivery in... doi.org/10.1111/ajps.12758How Patronage Delivers Political Appointments Bureaucratic Accountability and Service Delivery in doi 10 1111 ajps 12758
- DOI Name 10.4324 Values. name values index type timestamp data serv crossref desc informa email admin... doi.org/10.4324DOI Name 10 4324 Values name values index type timestamp data serv crossref desc informa email admin doi 10 4324
- Preachers, pirates and peace-building: Examining non-violent hegemonic masculinities in Aceh: Asian Journal... doi.org/10.1080/12259276.2018.1495348Preachers pirates and peace building Examining non violent hegemonic masculinities in Aceh Asian Journal doi 10 1080 12259276 2018 1495348
| File size | 284.69 KB |
| Pages | 48 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIUNRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah mengembangkan strategi dan budaya solid dalam menghadapi indeks kerawanan, termasuk meningkatkanHasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah mengembangkan strategi dan budaya solid dalam menghadapi indeks kerawanan, termasuk meningkatkan
UNRIUNRI Untuk mencapai hal ini, diperlukan pendekatan penguatan kapasitas yang komprehensif guna memberdayakan petani menghadapi tantangan. Proses ini harus melibatkanUntuk mencapai hal ini, diperlukan pendekatan penguatan kapasitas yang komprehensif guna memberdayakan petani menghadapi tantangan. Proses ini harus melibatkan
UNRIUNRI Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data dilapangan melalui metode wawancara,Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data dilapangan melalui metode wawancara,
UNRIUNRI Partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini, dengan 78% masyarakat menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam program pengembanganPartisipasi masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini, dengan 78% masyarakat menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam program pengembangan
UNRIUNRI Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan core values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK. Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budayaPresiden Republik Indonesia telah meluncurkan core values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK. Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya
UNRIUNRI Akuntabilitas yang ketat, melalui batasan sumbangan dan kewajiban pelaporan, juga mengurangi pengaruh uang dalam politik, mendorong persaingan yang adilAkuntabilitas yang ketat, melalui batasan sumbangan dan kewajiban pelaporan, juga mengurangi pengaruh uang dalam politik, mendorong persaingan yang adil
UNRIUNRI Perpustakaan memiliki fungsi strategis seperti pusat informasi, ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian, hingga pelayanan lainnya bahkan sebagaiPerpustakaan memiliki fungsi strategis seperti pusat informasi, ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, pelestarian, hingga pelayanan lainnya bahkan sebagai
UNRIUNRI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui , berdasarkan tujuh kriteria dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018, yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui , berdasarkan tujuh kriteria dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018, yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan,
Useful /
UIIIUIII Logika sekuritisasi ini berisiko menyempitkan pluralisme agama di Indonesia dengan mengstigmatisasi kesalehan berbasis identitas, sehingga merusak tujuanLogika sekuritisasi ini berisiko menyempitkan pluralisme agama di Indonesia dengan mengstigmatisasi kesalehan berbasis identitas, sehingga merusak tujuan
UIIIUIII Putusan Pengadilan Tinggi Karnataka mengenai hijab menunjukkan bagaimana negara sekuler menggunakan kekuasaan yudisial untuk mendefinisikan dan mengaturPutusan Pengadilan Tinggi Karnataka mengenai hijab menunjukkan bagaimana negara sekuler menggunakan kekuasaan yudisial untuk mendefinisikan dan mengatur
STIABENGKULUSTIABENGKULU Metode pelatihan berupa workshop tentang penggunaan dan penyusunan titik lokasi pada Google Maps yang lebih praktis, sehingga dapat dilihat langsung olehMetode pelatihan berupa workshop tentang penggunaan dan penyusunan titik lokasi pada Google Maps yang lebih praktis, sehingga dapat dilihat langsung oleh
UNSIMARUNSIMAR Sebagai keluaran dari analisis neraca air akan diperoleh informasi tingkat ketersediaan air tanah di Kecamatan Kalasan, Sleman sesuai dengan informasiSebagai keluaran dari analisis neraca air akan diperoleh informasi tingkat ketersediaan air tanah di Kecamatan Kalasan, Sleman sesuai dengan informasi