JURNALCOMPARATIVAJURNALCOMPARATIVA
Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan HukumComparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan HukumUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi Haji dan Umrah lebih berfokus pada pengaturan Umrah melalui Penyelenggara Perjalanan Umrah (PPIU), sementara Umrah Mandiri tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas. Akibatnya, jamaah yang memilih Umrah Mandiri menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpastian layanan, potensi penipuan, dan perlindungan hukum terbatas dalam penyelesaian sengketa dan pengawasan perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum Umrah Mandiri dalam kerangka regulasi di Indonesia, mengidentifikasi risiko yang dihadapi jamaah Umrah Mandiri, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan konsep. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka regulasi terkait dan analisis praktik implementasi Umrah Mandiri. Temuan menunjukkan bahwa Umrah Mandiri tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang yang ada, sehingga jamaah yang memilih skema ini tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan yang jelas meningkatkan risiko penipuan dan ketidakpastian layanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan regulasi untuk memasukkan prosedur implementasi Umrah Mandiri, mekanisme pelaporan, dan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, seperti pemantauan digital dan kerja sama dengan otoritas Arab Saudi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, posisi hukum umrah mandiri belum diatur secara khusus.Regulasi yang ada lebih terfokus pada pelaksanaan umrah melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sehingga jamaah yang memilih skema mandiri tidak memiliki kepastian hukum yang memadai.Akibatnya, jamaah umrah mandiri berpotensi menghadapi berbagai permasalahan, termasuk penipuan, ketidakpastian layanan, dan minimnya perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa atau pengawasan selama perjalanan.Oleh karena itu, pemerintah perlu menyempurnakan regulasi yang mencakup prosedur khusus untuk umrah mandiri, mulai dari persyaratan hingga mekanisme pelaporannya.Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, seperti monitoring digital, kerja sama dengan otoritas Arab Saudi, dan penyediaan layanan pengaduan.Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum jamaah umrah mandiri, sekaligus memberikan rasa aman bagi mereka yang memilih melaksanakan ibadah tanpa melalui PPIU.
Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi jamaah umrah mandiri, pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa saran penelitian lanjutan. Pertama, perlu dilakukan penguatan regulasi yang mengatur secara khusus umrah mandiri, termasuk prosedur implementasi, mekanisme pelaporan, dan sistem pengawasan yang lebih terstruktur. Kedua, pemerintah dapat bekerja sama dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan perlindungan hukum bagi jamaah umrah mandiri, terutama dalam hal bantuan hukum di luar negeri dan penyelesaian masalah visa. Ketiga, penting untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada jamaah umrah mandiri tentang risiko dan hak-hak mereka, serta menyediakan platform resmi untuk memfasilitasi proses perjalanan dan memberikan informasi yang akurat.
| File size | 449.67 KB |
| Pages | 32 |
| Short Link | https://juris.id/p-1So |
| Lookup Links | Google ScholarGoogle Scholar, Semantic ScholarSemantic Scholar, CORE.ac.ukCORE.ac.uk, WorldcatWorldcat, ZenodoZenodo, Research GateResearch Gate, Academia.eduAcademia.edu, OpenAlexOpenAlex, Hollis HarvardHollis Harvard |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALCOMPARATIVAJURNALCOMPARATIVA Studi menyimpulkan bahwa tradisi ziarah kubur di Pulau Pajenekang dianggap mubah berdasarkan teori Urf dan prinsip Al-Adatu Muhakkamah, karena tidak bertentanganStudi menyimpulkan bahwa tradisi ziarah kubur di Pulau Pajenekang dianggap mubah berdasarkan teori Urf dan prinsip Al-Adatu Muhakkamah, karena tidak bertentangan
STITMAKRIFATULILMISTITMAKRIFATULILMI Penggunaan janur kuning telah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia dan terlestarikan hingga saat ini sebagai rangkaian daun kelapa muda penuh simbolPenggunaan janur kuning telah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia dan terlestarikan hingga saat ini sebagai rangkaian daun kelapa muda penuh simbol
JOURNALKEBERLANJUTANJOURNALKEBERLANJUTAN HPAL telah menerapkan praktik operasional ramah lingkungan, termasuk penggunaan teknologi HPAL untuk pengolahan nikel emisi rendah, konservasi mangrove,HPAL telah menerapkan praktik operasional ramah lingkungan, termasuk penggunaan teknologi HPAL untuk pengolahan nikel emisi rendah, konservasi mangrove,
UNJUNJ Penelitian ini bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan terumbu karang pada lokasi wisata bahari (snorkeling) di Pulau Pari. Penelitian dilakukan denganPenelitian ini bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan terumbu karang pada lokasi wisata bahari (snorkeling) di Pulau Pari. Penelitian dilakukan dengan
UNPANDUNPAND Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut NKRI merupakan suatu negara yang terdiri dari beberapa pulau besar yang mempunyai banyak suku budayaNegara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut NKRI merupakan suatu negara yang terdiri dari beberapa pulau besar yang mempunyai banyak suku budaya
STTCIREBONSTTCIREBON Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al Quran sering dilaksanakan di Masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjidKegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah dan belajar Al Quran sering dilaksanakan di Masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, masjid
IAIN GORONTALOIAIN GORONTALO Temuan penelitian bahwa dilalah ibarah al-nash bisa menjadi hujjah, penunjukan hukumnya pasti (qathi) selama tidak ada dalil yang mentakhsis (mentakwilkannya,Temuan penelitian bahwa dilalah ibarah al-nash bisa menjadi hujjah, penunjukan hukumnya pasti (qathi) selama tidak ada dalil yang mentakhsis (mentakwilkannya,
KPUKPU Analisis kerangka teori meliputi definisi polling, opini publik, dan karakteristik pemilih pemula sebagai kelompok kritis yang mempengaruhi pemilih dewasa,Analisis kerangka teori meliputi definisi polling, opini publik, dan karakteristik pemilih pemula sebagai kelompok kritis yang mempengaruhi pemilih dewasa,
Useful /
JURNALCOMPARATIVAJURNALCOMPARATIVA Sebagai Muslim, dianjurkan agar proses ini dilakukan berdasarkan Hukum Keluarga Islam atau yang biasa disebut hadhanah. Penelitian ini bertujuan untukSebagai Muslim, dianjurkan agar proses ini dilakukan berdasarkan Hukum Keluarga Islam atau yang biasa disebut hadhanah. Penelitian ini bertujuan untuk
UNISLAUNISLA Disimpulkan bahwa makna ketiga lagu tersebut adalah untuk mengajak pendengar yang pernah merasa diremehkan atau menghadapi masalah sosial agar terus berjuangDisimpulkan bahwa makna ketiga lagu tersebut adalah untuk mengajak pendengar yang pernah merasa diremehkan atau menghadapi masalah sosial agar terus berjuang
UNISLAUNISLA Hasil analisis menunjukkan bahwa buku teks saat ini kekurangan inovasi, kreativitas, dan kesesuaian materi dengan kebutuhan spesifik jurusan siswa. OlehHasil analisis menunjukkan bahwa buku teks saat ini kekurangan inovasi, kreativitas, dan kesesuaian materi dengan kebutuhan spesifik jurusan siswa. Oleh
UNPERUNPER Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan survei. Sampel yang diteliti sebanyak 100 orang konsumen kerajinan tasMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan survei. Sampel yang diteliti sebanyak 100 orang konsumen kerajinan tas