JURNALCOMPARATIVAJURNALCOMPARATIVA
Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan HukumComparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan HukumUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi Haji dan Umrah lebih berfokus pada pengaturan Umrah melalui Penyelenggara Perjalanan Umrah (PPIU), sementara Umrah Mandiri tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas. Akibatnya, jamaah yang memilih Umrah Mandiri menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakpastian layanan, potensi penipuan, dan perlindungan hukum terbatas dalam penyelesaian sengketa dan pengawasan perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum Umrah Mandiri dalam kerangka regulasi di Indonesia, mengidentifikasi risiko yang dihadapi jamaah Umrah Mandiri, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan konsep. Data diperoleh melalui tinjauan pustaka regulasi terkait dan analisis praktik implementasi Umrah Mandiri. Temuan menunjukkan bahwa Umrah Mandiri tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang yang ada, sehingga jamaah yang memilih skema ini tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan yang jelas meningkatkan risiko penipuan dan ketidakpastian layanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan regulasi untuk memasukkan prosedur implementasi Umrah Mandiri, mekanisme pelaporan, dan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, seperti pemantauan digital dan kerja sama dengan otoritas Arab Saudi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, posisi hukum umrah mandiri belum diatur secara khusus.Regulasi yang ada lebih terfokus pada pelaksanaan umrah melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sehingga jamaah yang memilih skema mandiri tidak memiliki kepastian hukum yang memadai.Akibatnya, jamaah umrah mandiri berpotensi menghadapi berbagai permasalahan, termasuk penipuan, ketidakpastian layanan, dan minimnya perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa atau pengawasan selama perjalanan.Oleh karena itu, pemerintah perlu menyempurnakan regulasi yang mencakup prosedur khusus untuk umrah mandiri, mulai dari persyaratan hingga mekanisme pelaporannya.Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, seperti monitoring digital, kerja sama dengan otoritas Arab Saudi, dan penyediaan layanan pengaduan.Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum jamaah umrah mandiri, sekaligus memberikan rasa aman bagi mereka yang memilih melaksanakan ibadah tanpa melalui PPIU.
Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi jamaah umrah mandiri, pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa saran penelitian lanjutan. Pertama, perlu dilakukan penguatan regulasi yang mengatur secara khusus umrah mandiri, termasuk prosedur implementasi, mekanisme pelaporan, dan sistem pengawasan yang lebih terstruktur. Kedua, pemerintah dapat bekerja sama dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan perlindungan hukum bagi jamaah umrah mandiri, terutama dalam hal bantuan hukum di luar negeri dan penyelesaian masalah visa. Ketiga, penting untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada jamaah umrah mandiri tentang risiko dan hak-hak mereka, serta menyediakan platform resmi untuk memfasilitasi proses perjalanan dan memberikan informasi yang akurat.
| File size | 449.67 KB |
| Pages | 32 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALCOMPARATIVAJURNALCOMPARATIVA Ritual seperti membawa kue tradisional dan berdoa atau melakukan tawassul di kuburan dilakukan. Ziarah dilakukan pada Jumat ketiga bulan Muharram. StudiRitual seperti membawa kue tradisional dan berdoa atau melakukan tawassul di kuburan dilakukan. Ziarah dilakukan pada Jumat ketiga bulan Muharram. Studi
UNEJUNEJ Kebijakan ini telah menyebabkan kerentanan hukum bagi petani yang memiliki tradisi membakar lahan gambut untuk pertanian. Artikel ini membahas pengaruhKebijakan ini telah menyebabkan kerentanan hukum bagi petani yang memiliki tradisi membakar lahan gambut untuk pertanian. Artikel ini membahas pengaruh
DINASTIRESDINASTIRES Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tinjauan pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Temuan awal menunjukkan bahwa kekuatanMetode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tinjauan pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Temuan awal menunjukkan bahwa kekuatan
UNJUNJ Tabel ini dapat digunakan untuk memantau kesehatan terumbu karang berdasarkan rona warnanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi terumbu karangTabel ini dapat digunakan untuk memantau kesehatan terumbu karang berdasarkan rona warnanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Idham Chalid tentang pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan Islam yang ideal menurut beliau. Idham Chalid tentang relasi Islam dan Negara dalam konteksIdham Chalid tentang pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan Islam yang ideal menurut beliau. Idham Chalid tentang relasi Islam dan Negara dalam konteks
STISDARUSSALAMSTISDARUSSALAM Di sinilah urgensi keadilan bagi orang yang hendak berbuat poligami. Semua sumber hukum yang berasal dari Al-Quran, Hadist, maupun Undang-Undang memberikanDi sinilah urgensi keadilan bagi orang yang hendak berbuat poligami. Semua sumber hukum yang berasal dari Al-Quran, Hadist, maupun Undang-Undang memberikan
UKSWUKSW Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek kompetensi yang dibutuhkan pada industri 4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek kompetensi yang dibutuhkan pada industri 4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan
IKMEDIAIKMEDIA Berdasarkan hasil penelitian mengenai motif tenun budaya masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat, diperoleh temuan bahwa: (1) berdasarkan ketentuan adat,Berdasarkan hasil penelitian mengenai motif tenun budaya masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat, diperoleh temuan bahwa: (1) berdasarkan ketentuan adat,
Useful /
IBSIBS Dewan Komisaris dan Dewan Direktur yang merupakan Top Manajemen Team (TMT) merupakan sumber daya penting bagi organisasi dalam membangun kinerja organisasi.Dewan Komisaris dan Dewan Direktur yang merupakan Top Manajemen Team (TMT) merupakan sumber daya penting bagi organisasi dalam membangun kinerja organisasi.
UNEJUNEJ Penelitian ini membandingkan isi hukum Vietnam dengan regulasi ILO pada Penghapusan Kerja Paksa (Konvensi No. 29 dan No. 105) dalam hal konsep, identifikasi,Penelitian ini membandingkan isi hukum Vietnam dengan regulasi ILO pada Penghapusan Kerja Paksa (Konvensi No. 29 dan No. 105) dalam hal konsep, identifikasi,
UNEJUNEJ Temuan menunjukkan bahwa standar hak asasi manusia belum diterapkan dalam manajemen bencana di Palu, terbukti dari perlakuan tidak adil terhadap korbanTemuan menunjukkan bahwa standar hak asasi manusia belum diterapkan dalam manajemen bencana di Palu, terbukti dari perlakuan tidak adil terhadap korban
JURNALCOMPARATIVAJURNALCOMPARATIVA Sebagai Muslim, dianjurkan agar proses ini dilakukan berdasarkan Hukum Keluarga Islam atau yang biasa disebut hadhanah. Penelitian ini bertujuan untukSebagai Muslim, dianjurkan agar proses ini dilakukan berdasarkan Hukum Keluarga Islam atau yang biasa disebut hadhanah. Penelitian ini bertujuan untuk