PESMA ANNURPESMA ANNUR

An-Nur International Journal of Islamic ThoughtAn-Nur International Journal of Islamic Thought

Hukum Islam tentang pemberontakan (bughāt) secara tradisional diinterpretasikan sebagai kerangka perlindungan atau derivasi teologis netral yang dirancang untuk mengatur konflik politik internal. Menantang interpretasi statis ini, studi ini menggunakan dekonstruksi genealogis yang disintesiskan dengan kerangka konstruksi sosial dan kekuasaan/pengetahuan untuk meneliti al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah karya al-Māwardī sebagai artefak kelangsungan hidup kekaisaran. Temuan menunjukkan bahwa formulasi bughāt al-Māwardī berfungsi sebagai teknologi kekuasaan yang dirancang untuk mengurangi ketidakmampuan material Khilafah Abbasiyah di bawah hegemoni Buwayhid. Dengan membangun fiksi hukum dari kedaulatan simbolik, teks memanfaatkan ambiguitas antara pemberontakan dan perampokan (hirābah). Arsitektur eksklusi ini menggunakan kriteria kekuatan militer (shawka) dan interpretasi yang masuk akal (tawīl) bukan untuk melindungi pemberontak, tetapi untuk mengendalikan tubuh sosial yang tidak memiliki struktur organisasi negara dan mengkriminalisasi penentang. Akibatnya, hukum mengubah oposisi politik menjadi status non-subjek yang dikriminalisasi, memastikan monopoli negara atas kekerasan yang sah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fiqh klasik adalah alat legitimasi hegemoni yang secara historis intrinsik, mengungkap mekanisme eksklusi yang mendasari pemeliharaan otoritas terpusat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa fiqh klasik adalah alat legitimasi hegemoni yang secara historis intrinsik, mengungkap mekanisme eksklusi yang mendasari pemeliharaan otoritas terpusat.Klasik fiqh tidak hanya mengatur kekerasan, tetapi juga menghasilkannya melalui konstruksi hukum yang berfungsi sebagai teknologi kekuasaan.Temuan ini mengubah pandangan tradisional tentang bughāt sebagai kerangka perlindungan menjadi pengakuan bahwa hukum tersebut dirancang untuk memperkuat otoritas negara melalui mekanisme eksklusi yang terstruktur.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana konstruksi hukum bughāt diterapkan dalam konteks politik modern, terutama dalam kasus di mana otoritas negara menghadapi resistensi non-kekerasan. Selain itu, analisis perbandingan antara pendekatan al-Māwardī dengan madzhab hukum lain seperti Hanafi atau Maliki dapat mengungkap variasi dalam mekanisme legitimasi kekuasaan. Terakhir, studi tentang dampak fatwa modern terhadap marginalisasi kelompok tertentu dapat memberikan wawasan tentang keberlanjutan struktur eksklusi yang dibangun oleh hukum klasik.

  1. The Language of Exclusion: Ideology and Power in the Fatwa of the Majelis Ulama Indonesia on Ahmadiyah... e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/3338The Language of Exclusion Ideology and Power in the Fatwa of the Majelis Ulama Indonesia on Ahmadiyah e journal iainptk ac index php jil article view 3338
  2. Discourse on the Legality of Rebellion in the Manuals of Creed with Focus on the Ḥanafī and Shāfi‘ī... journals.iiu.edu.pk/index.php/islamicstudies/article/view/1456Discourse on the Legality of Rebellion in the Manuals of Creed with Focus on the anaf and ShAfiAo journals iiu edu pk index php islamicstudies article view 1456
  3. The Social Construction of Bughāt as a Technology of Abbasid Hegemony in al-Māwardī’s al-Aḥkām... journal.pesma-annur.net/index.php/aijit/article/view/136The Social Construction of BughAt as a Technology of Abbasid Hegemony in al MAwardAos al AukAm journal pesma annur index php aijit article view 136
Read online
File size663.56 KB
Pages12
DMCAReport

Related /

ads-block-test