Publisher

UNDIPUNDIP

Journal Indonesian PerspectiveIndonesian Perspective Abstract

Keberadaan pengguna internet yang masif di Indonesia menjadi tantangan serius bagi Pemerintah untuk menjaga keamanan dalam ruang siber Indonesia. Badan Sandi dan Siber Negara menunjukkan dalam 3 tahun terakhir telah terjadi lebih dari 1 miliar serangan siber terhadap Indonesia. Di antara serangan tersebut, kemunculan serangan siber oleh Bjorka di tahun 2022 dan serangan pada Pusat Data Nasional Sementara di tahun 2024 menunjukkan celah keamanan bagi Pemerintah Indonesia. Artikel ini menggunakan Konsep Keamanan Siber dan Teori Sekuritisasi Buzan yang dikembangkan oleh Hansen dan Nissenbaum untuk memahami upaya Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo dalam memosisikan dan merespons ancaman siber melalui perspektif siber. Melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, tulisan ini mencoba menggambarkan dinamika keamanan siber Indonesia, penerapan proses sekuritisasi pada ruang siber, dan implikasi strategi keamanan siber pada ruang siber Indonesia.

Conclusion

Melalui proses tahapan sekuritisasi Buzan, terlihat jika Pemerintah melakukan dua cara yang berbeda dalam menangani kedua kasus yang diangkat pada tulisan.Pendekatan sekuritisasi lebih terlihat dilakukan oleh Pemerintah pada kasus serangan pada Pusat Data Nasional (PDNS) 2 Surabaya.Hal ini dilihat dari pendekatan serius dan terfokus yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memitigasi serangan siber tersebut.Hal ini dapat dipahami mengingat Pemerintah Indonesia memosisikan PDNS sebagai sebuah infrastruktur informasi vital yang menyangkut kelangsungan pelayanan digital secara nasional sehingga dengan adanya serangan tersebut pemerintah mengambil tindakan lebih tegas dalam memitigasinya.Kemudian, melihat sekuritisasi atas ruang siber yang dikembangkan oleh Hansen dan Nissenbaum terlihat Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya sekuritisasi.Everyday security practice telah diwujudkan melalui dibentuknya kebijakan siber seperti UU ITE, UU PDP, Perpres No.47 Tahun 2023, dan perencanaan atas RUU PDP.Kemudian technification, telah diwujudkan melalui pembentukan BSSN yang berkaitan dengan kementerian dan lembaga negara lain yang diatur dalam Perpres No.Terakhir, hyperpersecuritization, melalui kedua serangan ditunjukkan jika Pemerintah Indonesia tidak melakukan tindakan lain selain mitigasi serangan sehingga dapat disimpulkan jika Pemerintah telah melakukan tindakan politisasi isu tersebut ke dalam isu politik dan menunjukkan adanya arah perkembangan untuk membawa isu tersebut ke dalam isu keamanan.

Future Research

Berdasarkan temuan dan analisis dalam artikel ini, berikut adalah tiga saran penelitian lanjutan:. . 1. Mengkaji lebih lanjut implikasi dan efektivitas strategi keamanan siber Indonesia dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan dinamis. Penelitian ini dapat fokus pada evaluasi kebijakan dan strategi yang telah diterapkan, serta merekomendasikan perbaikan atau penyesuaian strategi untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia.. . 2. Melakukan studi komparatif antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam hal sekuritisasi ruang siber. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana negara-negara lain menangani ancaman siber, strategi sekuritisasi yang mereka gunakan, dan bagaimana mereka mengintegrasikan keamanan siber dalam kebijakan nasional mereka. Hasil studi komparatif ini dapat memberikan wawasan bagi Indonesia dalam mengembangkan strategi keamanan siber yang lebih efektif.. . 3. Memfokuskan penelitian pada peran dan kontribusi masyarakat dalam keamanan siber. Penelitian ini dapat menyelidiki bagaimana kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam keamanan siber dapat memperkuat pertahanan siber Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengeksplorasi bagaimana edukasi dan kampanye keamanan siber dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan siber secara keseluruhan.

References

1. ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis | Jurnal Konstituen. ancaman cybercrime... ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/3208ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis Jurnal Konstituen ancaman cybercrime ejournal ipdn ac konstituen article view 3208
2. Vol. 7 No. 1 (2023): Global Political Studies Journal | Global Political Studies Journal. vol global... doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i1Vol 7 No 1 2023 Global Political Studies Journal Global Political Studies Journal vol global doi 10 34010 gpsjournal v7i1
3. "THE PATH OF SECURITIZATION: TRANSFORMATION OF FREE PAPUA MOVEMENT (OPM" by I Putu Hadi Pradnyana.... scholarhub.ui.ac.id/jts/vol5/iss1/7THE PATH OF SECURITIZATION TRANSFORMATION OF FREE PAPUA MOVEMENT OPM by I Putu Hadi Pradnyana scholarhub ui ac jts vol5 iss1 7

Metadata

File size	510.66 KB
Pages	27
DMCA	Report