UNDIPUNDIP

Indonesian PerspectiveIndonesian Perspective

Integrasi regional ASEAN masih merupakan proses yang rumit dan terus berkembang. Perkembangannya dibatasi oleh ASEAN Way, terutama prinsip non-intervensi, yang mempertahankan struktur kelembagaan antarpemerintah alih-alih supranasional. Sengketa Laut Cina Selatan memperlihatkan keterbatasan pengaturan tersebut dalam membentuk respons kolektif terhadap ancaman keamanan regional yang memengaruhi sejumlah negara anggota. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan untuk menelaah instrumen hukum internasional dan regional yang berkaitan dengan kerja sama keamanan ASEAN serta menilai unsur-unsur tertentu dari model Uni Eropa sebagai rujukan. Analisis menunjukkan bahwa hubungan ASEAN-Uni Eropa semakin berkembang dan ASEAN telah memiliki landasan hukum serta kelembagaan yang dapat diperkuat tanpa harus sepenuhnya meniru supranasionalisme Uni Eropa. Perubahan dan pelaksanaan yang lebih jelas terhadap instrumen yang ada, disertai koordinasi kelembagaan yang lebih kuat dan pendelegasian kewenangan secara terbatas, dapat meningkatkan kapasitas ASEAN dalam menangani tantangan keamanan regional, termasuk sengketa Laut Cina Selatan yang berkepanjangan.

EU-style integration is not a perfect model for Asian integration, particularly Southeast Asia.There is no clear consensus on leadership for integration in Asia, whether within ASEAN, East Asia, or South Asia.Currently, Asian integration focuses largely on economic ties via free trade agreements.Political integration in Asia is minimal, but recent economic initiatives show governments recognize the benefits of economic interdependence.Integration and cooperation in Southeast Asias security realm remain limited, though there is optimism about the ASEAN Regional Forum (ARF) gaining influence in shaping regional security dynamics.Despite its flaws, the ARF has successfully engaged China in security discussions, though ASEANs non-interference principle prevents it from enacting binding security decisions.China, with its growing economic and political stature, is anticipated to play a leading role in the ARF, as evidenced by its move to involve Defense Ministers in meetings, signaling a willingness to engage in multilateral security talks.However, political integration in Southeast Asia faces barriers due to the persistent principle of non-interference in other nations affairs, hindering deeper sovereignty-sharing.The South China Sea dispute remains unresolved, but the analysis demonstrates that ASEAN retains an important role in maintaining regional stability and providing a framework for dialogue.Selective adaptation of EU experience could strengthen that role if member states are willing to delegate limited authority, improve institutional coordination, and clarify how the ASEAN Way applies to regional security threats.The objective should not be to transform ASEAN into a replica of the EU, but to develop a more effective rules-based regional organization suited to Southeast Asias political and legal context.

Untuk memperkuat kapasitas ASEAN dalam menangani tantangan keamanan regional, termasuk sengketa Laut Cina Selatan, disarankan untuk melakukan perubahan dan pelaksanaan yang lebih jelas terhadap instrumen yang ada, disertai koordinasi kelembagaan yang lebih kuat dan pendelegasian kewenangan secara terbatas. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan adaptasi selektif dari model Uni Eropa, tanpa perlu meniru sepenuhnya supranasionalismenya. Dengan demikian, ASEAN dapat mengembangkan organisasi regional yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks politik dan hukum di Asia Tenggara.

  1. Vol. 4 No. 2 (2020): Global Political Studies Journal | Global Political Studies Journal. vol global... doi.org/10.34010/gpsjournal.v4i2Vol 4 No 2 2020 Global Political Studies Journal Global Political Studies Journal vol global doi 10 34010 gpsjournal v4i2
Read online
File size370.36 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

ads-block-test