PENCERAHPENCERAH
Journal of Social and Policy IssuesJournal of Social and Policy IssuesTujuan penelitian ini adalah menjelaskan peran kritis dalam memperkuat kerangka institusional Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) untuk memperkuat kemandirian daerah, khususnya mengenai otoritas minimal DPD berdasarkan konstitusi, yaitu mengusulkan rancangan undang-undang terkait kepentingan daerah dan berpartisipasi dalam diskusi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan posisi institusional DPD dalam sistem konstitusional Indonesia, penguatan sistem bicameral, dan gagasan mengamandemen UUD 1945 untuk memperkuat posisi DPD. Penguatan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui amandemen kelima UUD 1945 diharapkan dapat mengoptimalkan otonomi daerah sebagai pilar pengembangan dan integrasi nasional.
Semangat penetapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setelah amandemen UUD 1945 adalah upaya progresif untuk menciptakan sistem bicameral yang lebih efektif dalam menampung kepentingan daerah.Namun, secara praktis, tujuan ideal ini belum tercapai.DPD menghadapi masalah institusional yang membuatnya tidak efektif, terutama karena otoritasnya yang minimal dibandingkan dengan DPR.Hal ini menyebabkan DPD hanya menjadi aksesori demokrasi atau pelengkap DPR, yang akhirnya menghambat fungsinya sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan daerah.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak amandemen UUD 1945 terhadap otoritas DPD dalam sistem bicameral Indonesia. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara DPD dan partai politik dalam konteks representasi kepentingan daerah. Penelitian juga dapat mengevaluasi efektivitas mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan antara DPR dan DPD dalam proses pembuatan undang-undang. Dengan memahami dinamika ini, peneliti dapat mengusulkan reformasi institusional yang lebih konkret untuk meningkatkan peran DPD dalam sistem demokrasi Indonesia.
- Democratic Political Law in Indonesia After Amendments to the 1945 Uud | Journal of Law and Sustainable... ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/2310Democratic Political Law in Indonesia After Amendments to the 1945 Uud Journal of Law and Sustainable ojs journalsdg jlss article view 2310
- Explaining Decentralization Performance in Indonesia: Member of Parliament Decision, Political Networks,... doi.org/10.21787/jbp.14.2022.97-109Explaining Decentralization Performance in Indonesia Member of Parliament Decision Political Networks doi 10 21787 jbp 14 2022 97 109
- Orientasi Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja Parlemen Modern | Forschungsforum... ejournal.upnvj.ac.id/flj/article/view/9160Orientasi Anggota DPD RI Terpilih 2024 2029 sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja Parlemen Modern Forschungsforum ejournal upnvj ac flj article view 9160
- KONVENSI KETATANEGARAAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA PASCA ERA REFORMASI | Gelora M | Jurnal... rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/303KONVENSI KETATANEGARAAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA PASCA ERA REFORMASI Gelora M Jurnal rechtsvinding bphn go ejournal index php jrv article view 303
- IMPROVING THE AUTHORITY OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCILS IN THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC... doi.org/10.31000/jhr.v8i1.3013IMPROVING THE AUTHORITY OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCILS IN THE STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC doi 10 31000 jhr v8i1 3013
| File size | 210.53 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UMKUMK Objek penelitian adalah Anggaran Daerah Kabupaten Nagekeo tahun 2009 hingga 2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian,Objek penelitian adalah Anggaran Daerah Kabupaten Nagekeo tahun 2009 hingga 2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian,
UNIKAMAUNIKAMA Analisis dilakukan dengan menghitung dan menginterpretasikan tiga rasio utama yang umum digunakan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. HasilAnalisis dilakukan dengan menghitung dan menginterpretasikan tiga rasio utama yang umum digunakan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil
UVAYABJMUVAYABJM Oleh karena itu, pembatalan Perda secara sepihak oleh pemerintah pusat melalui mekanisme administratif dipandang bertentangan dengan prinsip negara hukumOleh karena itu, pembatalan Perda secara sepihak oleh pemerintah pusat melalui mekanisme administratif dipandang bertentangan dengan prinsip negara hukum
POLBANGTANBOGORPOLBANGTANBOGOR Faktor internal yang meliputi status sosial, status ekonomi, perilaku inovatif dan moral ekonomi petani dapat menjadi penentu partisipasi petani, namunFaktor internal yang meliputi status sosial, status ekonomi, perilaku inovatif dan moral ekonomi petani dapat menjadi penentu partisipasi petani, namun
UNIKSUNIKS Rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian daerah menunjukkan kriteria yang tidak baik. Rasio efektivitasRasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian daerah menunjukkan kriteria yang tidak baik. Rasio efektivitas
UBBUBB Tujuan pemberdayaan mencakup peningkatan kapasitas, kepedulian, dan peran masyarakat serta penerapan prinsip berbasis potensi lokal, partisipatif, transparan,Tujuan pemberdayaan mencakup peningkatan kapasitas, kepedulian, dan peran masyarakat serta penerapan prinsip berbasis potensi lokal, partisipatif, transparan,
UIN SGDUIN SGD Kerangka hukum untuk perencanaan advokasi dalam pembagian wilayah telah memberikan dasar yang kuat bagi keterlibatan masyarakat sipil dalam membentuk kebijakanKerangka hukum untuk perencanaan advokasi dalam pembagian wilayah telah memberikan dasar yang kuat bagi keterlibatan masyarakat sipil dalam membentuk kebijakan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Kewenangan yang dimiliki BPD merupakan kewenangan atributif yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga BPD memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaanKewenangan yang dimiliki BPD merupakan kewenangan atributif yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga BPD memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan
Useful /
UNIKSUNIKS Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perkara dan pertimbangan hakim terhadap praperadilan pada Penyitaan alat berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup DanPenelitian ini menganalisis pelaksanaan perkara dan pertimbangan hakim terhadap praperadilan pada Penyitaan alat berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan
UNIKSUNIKS Maka indikator yang menjadi penilaian dan dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut: Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Aturan Hukum yang manaMaka indikator yang menjadi penilaian dan dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut: Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Aturan Hukum yang mana
UINUIN Bank syariah melirik produk pembiayaan konsumer tersebut sebagai salah satu produk jasa yang ditawarkan. Ada batasan sangat penting yang harus disadariBank syariah melirik produk pembiayaan konsumer tersebut sebagai salah satu produk jasa yang ditawarkan. Ada batasan sangat penting yang harus disadari
UINUIN Kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada isteri mengakibatkan adanya pelbagai interpretasi dari para mufasir dan fukaha. Alquran menggunakan istilahKewajiban suami untuk memberikan mahar kepada isteri mengakibatkan adanya pelbagai interpretasi dari para mufasir dan fukaha. Alquran menggunakan istilah