UMKUMK
Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah KupangJurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah KupangPenelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. Objek penelitian adalah Anggaran Daerah Kabupaten Nagekeo tahun 2009 hingga 2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio proporsi anggaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif seperti laporan realisasi anggaran daerah Nagekeo. Hasil menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nagekeo pada periode 2009-2013 masih kurang karena berada pada skala 0%-10%. Kemandirian keuangan daerah berada dalam pola hubungan instruktif, di mana peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan kemandirian pemerintah daerah. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Nagekeo rata-rata sebesar 99,14% dalam kategori cukup efektif. Tidak ada keserasian antara belanja aparatur dan belanja publik, dengan rata-rata belanja aparatur sebesar 67,42% dan belanja publik sebesar 32,38%. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Nagekeo selama tahun 2009-2013 adalah 58,86% dengan pertumbuhan positif.
Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nagekeo pada periode 2009-2013 masih sangat rendah, berada pada skala 0%-10%.Kemandirian keuangan daerah berada dalam pola hubungan instruktif, di mana pemerintah pusat lebih dominan.Rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Nagekeo rata-rata sebesar 99,14% dalam kategori cukup efektif.Tidak ada keserasian antara belanja aparatur dan belanja publik, dengan rata-rata belanja aparatur lebih tinggi dari belanja publik.Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Nagekeo selama tahun 2009-2013 adalah 58,86% dengan pertumbuhan positif.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh kebijakan fiskal daerah terhadap kemandirian keuangan kabupaten dengan memperluas cakupan studi ke daerah lain. 2. Penelitian perlu mengembangkan model prediksi pertumbuhan pendapatan daerah berbasis data historis dan variabel ekonomi makro. 3. Studi lebih lanjut tentang efektivitas sistem pengawasan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan realisasi target pendapatan, dengan fokus pada peran teknologi informasi dalam pencegahan penundaan pembayaran.
| File size | 693.46 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
PELITA BANGSAPELITA BANGSA Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik observasi, kuesioner, serta review literatur. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisisMetode pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik observasi, kuesioner, serta review literatur. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis
UPNVJUPNVJ Berdasarkan penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder dan analisis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa UU HKPD menghadirkan nuansa reformatifBerdasarkan penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder dan analisis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa UU HKPD menghadirkan nuansa reformatif
POLMEDPOLMED Kegiatan ini bertujuan memasang jaringan internet sebagai sarana pembelajaran guna meningkatkan kemampuan literasi siswa, baik di bidang akademik maupunKegiatan ini bertujuan memasang jaringan internet sebagai sarana pembelajaran guna meningkatkan kemampuan literasi siswa, baik di bidang akademik maupun
POLTEKBAUBAUPOLTEKBAUBAU Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi memiliki potensi untuk memperluas basis ekonomi dan fiskal daerah, sementara kontribusi tenaga kerja danHal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi memiliki potensi untuk memperluas basis ekonomi dan fiskal daerah, sementara kontribusi tenaga kerja dan
UMPRUMPR Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan cek fisik registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di SAMSAT KotaPenelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan cek fisik registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di SAMSAT Kota
JMAN UPIYPTKJMAN UPIYPTK Sumber data diambil dari laporan realisasi anggaran dan publikasi BPS Kabupaten Tuban periode 2006-2020 dengan menggunakan jenis data time series. TeknikSumber data diambil dari laporan realisasi anggaran dan publikasi BPS Kabupaten Tuban periode 2006-2020 dengan menggunakan jenis data time series. Teknik
UMBERAUUMBERAU Hasil penelitian diketahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau adalah menunjukkan tren positifHasil penelitian diketahui tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Berau adalah menunjukkan tren positif
IUSIUS Pejabat pengelola kekayaan negara/daerah harus melakukan tindak lanjut terhadap pemeliharaan BUMN/BUMD yang berada di bawah kewenangannya. TerdapatnyaPejabat pengelola kekayaan negara/daerah harus melakukan tindak lanjut terhadap pemeliharaan BUMN/BUMD yang berada di bawah kewenangannya. Terdapatnya
Useful /
UMKUMK Sanksi hukum yang diberlakukan terhadap wajib retribusi kurang efektif, dikarenakan belum dilaksanakannya perangkat hukum atau Peraturan Daerah yang mengaturSanksi hukum yang diberlakukan terhadap wajib retribusi kurang efektif, dikarenakan belum dilaksanakannya perangkat hukum atau Peraturan Daerah yang mengatur
UMKUMK Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan, jabatan, dan pengalaman memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitianHasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan, jabatan, dan pengalaman memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian
ESDMESDM Munculnya perubahan dibagi menjadi lima periode berkisar dari perubahan arah meander ke selatan hingga sedimentasi dan pengendalian erosi dengan pembangunanMunculnya perubahan dibagi menjadi lima periode berkisar dari perubahan arah meander ke selatan hingga sedimentasi dan pengendalian erosi dengan pembangunan
IUSIUS Batasan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan Majelis Pengawas Notaris (MPN) berkenaan dengan waktu atau saat dilakukannyaBatasan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan Majelis Pengawas Notaris (MPN) berkenaan dengan waktu atau saat dilakukannya