UNRAMUNRAM
Jurnal Risalah KenotariatanJurnal Risalah KenotariatanDigitalisasi penegakan hukum pidana telah menjadikan data pribadi dan bukti digital sebagai fondasi utama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Ponsel, metadata komunikasi, rekaman elektronik, serta basis data perkara kini berfungsi sebagai bahan bakar proses pidana modern. Namun, kerangka hukum acara dan praktik penegakan hukum masih kerap memposisikan keamanan siber sebagai urusan administratif atau teknis, bukan sebagai bagian dari jaminan prosedural. Akibatnya, kebocoran, manipulasi, dan penyalahgunaan data berpotensi menggerus hak privasi, merusak integritas pembuktian, melemahkan prinsip fair trial, serta memicu reviktimisasi korban. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta ditopang kajian perbandingan dan kebijakan internasional. Artikel ini berargumen bahwa keamanan siber merupakan prasyarat esensial due process of law dalam penegakan hukum pidana berbasis data. Pemenuhan due process tidak cukup dinilai dari legalitas pengumpulan data, tetapi harus mencakup tata kelola keamanan sepanjang siklus hidup data dan bukti digital. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan parameter operasional digital due process yang menekankan akuntabilitas, auditabilitas, pembatasan akses, perlindungan korban dan saksi, serta mekanisme pemulihan yang efektif.
Pertama, artikel ini menunjukkan bahwa digitalisasi penegakan hukum pidana telah menggeser locus risiko due process of law dari semata tindakan fisik aparat menuju domain digital, yaitu akses, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data/bukti digital.Karena data pribadi menjadi bahan bakar proses pidana, kegagalan keamanan siber bukan sekadar gangguan teknis, melainkan dapat menggerus legalitas prosedural, merusak integritas pembuktian, mengancam privasi, serta memicu reviktimisasi korban.Dengan demikian, keamanan siber harus dipahami sebagai bagian inheren dari due process of law.ia berfungsi sebagai arsitektur pengendalian kekuasaan negara agar penggunaan data tetap sah, terbatas, dapat diaudit, dan dapat dipertanggungjawabkan.Kedua, parameter due process digital yang relevan harus dirumuskan sepanjang siklus hidup data/bukti digital.dasar hukum dan pembatasan tujuan (purpose limitation).uji kebutuhan dan proporsionalitas yang ketat (strict necessity–proportionality) serta minimisasi data.preservasi forensik yang menjaga integritas (bit-for-bit copy, hashing, chain of custody digital).kontrol akses berbasis peran dan audit trail.serta retensi/penghapusan terukur dan mekanisme respons insiden.Indikator-indikator ini menutup gap antara legalitas tindakan dan keamanan pemrosesan, sehingga jaminan fair trial dan akuntabilitas benar-benar operasional.Ketiga, implikasi normatif dan kebijakan dari penempatan keamanan siber sebagai jaminan prosedural menuntut integrasi rezim KUHAP baru, UU ITE, dan UU PDP.Pengaturan upaya paksa digital (penyadapan, pemblokiran) perlu dibaca bersama kewajiban keamanan dan pertanggungjawaban pemrosesan data.Tantangan lawful interception di era E2EE/5G menuntut desain akses yang sah tetapi tidak mengorbankan keamanan sistem.Pada konteks cross-border evidence, diperlukan instrumen kerja sama dan safeguards yang enforceable agar akses data lintas yurisdiksi tetap sejalan dengan perlindungan hak dan integritas bukti.Dengan demikian, keamanan siber bukan tambahan administratif, melainkan infrastruktur due process bagi penegakan hukum pidana berbasis data.
1. Penelitian lanjutan dapat fokus pada pengembangan kerangka kerja operasional yang lebih detail untuk menerapkan due process digital dalam penegakan hukum pidana. Hal ini dapat mencakup pembuatan panduan praktis bagi aparat penegak hukum dalam mengelola data dan bukti digital, termasuk protokol untuk pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data yang aman dan bertanggung jawab. 2. Selain itu, perlu ada kajian mendalam tentang implikasi teknologi baru seperti AI dan analitik big data dalam penegakan hukum pidana. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi-teknologi tersebut dapat digunakan secara efektif dan etis, serta bagaimana memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan teknologi tersebut. 3. Terakhir, penelitian juga dapat menyelidiki dampak digitalisasi terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti korban dan saksi. Studi ini dapat mengusulkan strategi untuk melindungi privasi dan identitas mereka, serta memastikan akses yang adil terhadap mekanisme pembelaan dan pemulihan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan praktik penegakan hukum pidana yang lebih adil, efisien, dan menghormati hak-hak individu.
- Privacy, Data Protection and Law Enforcement. Opacity of the Individual and Transparency of Power | Direito... doi.org/10.11117/rdp.v18i100.6200Privacy Data Protection and Law Enforcement Opacity of the Individual and Transparency of Power Direito doi 10 11117 rdp v18i100 6200
- Home Page. home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies... Doi.OrgHome Page home page foundation profit organization govern digital object identifier system behalf agencies Doi Org
- Report on the Cross‑Border Enforcement of Privacy Law | OECD. report cross border enforcement privacy... dx.doi.org/10.1787/231304814207Report on the CrossAcBorder Enforcement of Privacy Law OECD report cross border enforcement privacy dx doi 10 1787 231304814207
| File size | 244.55 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN MADURAIAIN MADURA Hakikat mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahann tidak dapat dilepaskan dari akar konseptual doktrin trias politica yang pertama kali dirumuskanHakikat mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahann tidak dapat dilepaskan dari akar konseptual doktrin trias politica yang pertama kali dirumuskan
PUSDIKRA PUBLISHINGPUSDIKRA PUBLISHING Penelitian ini memeriksa kepastian hukum dalam kontrak bisnis syariah digital di Makassar, dengan fokus pada tiga dimensi: validitas kontrak, kepatuhanPenelitian ini memeriksa kepastian hukum dalam kontrak bisnis syariah digital di Makassar, dengan fokus pada tiga dimensi: validitas kontrak, kepatuhan
UNJAUNJA Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kerap menggunakan putusan bersyarat yang memiliki akibat hukum erga omnes untuk secara efektif membentukPerbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kerap menggunakan putusan bersyarat yang memiliki akibat hukum erga omnes untuk secara efektif membentuk
UNJAUNJA Kedua, Amandemen ke-25 menunjukkan plastisitas institusional yang jauh lebih besar daripada desain aturan default Amandemen ke-22, menjadikannya instrumenKedua, Amandemen ke-25 menunjukkan plastisitas institusional yang jauh lebih besar daripada desain aturan default Amandemen ke-22, menjadikannya instrumen
UNJAUNJA Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memiliki peran strategis dalam membentuk makna hukum yang operasional dan mengikat. Penafsiran MahkamahPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memiliki peran strategis dalam membentuk makna hukum yang operasional dan mengikat. Penafsiran Mahkamah
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Studi ini mengonfirmasi bahwa AI telah muncul sebagai penggerak utama reformasi sektor publik dengan meningkatkan efisiensi birokrasi, meningkatkan akurasiStudi ini mengonfirmasi bahwa AI telah muncul sebagai penggerak utama reformasi sektor publik dengan meningkatkan efisiensi birokrasi, meningkatkan akurasi
PANDAWANPANDAWAN Temuan komparatif menunjukkan bahwa blockchain menawarkan sifat tidak dapat diubah, dapat dilacak, dan akuntabel, sehingga menempatkannya sebagai inovasiTemuan komparatif menunjukkan bahwa blockchain menawarkan sifat tidak dapat diubah, dapat dilacak, dan akuntabel, sehingga menempatkannya sebagai inovasi
ABISATYAABISATYA Digitalisasi telah merevolusi sistem pengendalian manajemen dengan menawarkan kecepatan, akurasi, dan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Namun,Digitalisasi telah merevolusi sistem pengendalian manajemen dengan menawarkan kecepatan, akurasi, dan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Namun,
Useful /
IPMAFAIPMAFA Hasil uji Wilcoxon signed-rank test menunjukkan nilai signifikansi 0,026 < 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara kemampuan motorik halusHasil uji Wilcoxon signed-rank test menunjukkan nilai signifikansi 0,026 < 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara kemampuan motorik halus
MALANGKOTAMALANGKOTA Pertumbuhan ekonomi memiliki efek terbatas yang tidak inklusif, dan interaksi antara status perkawinan dan kelompok usia mengurangi probabilitas statusPertumbuhan ekonomi memiliki efek terbatas yang tidak inklusif, dan interaksi antara status perkawinan dan kelompok usia mengurangi probabilitas status
MEDIAPUBLIKASIMEDIAPUBLIKASI Metode yang dipakai adalah penelitian pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh adalah gambaran mengenai kaum Kristiani yangMetode yang dipakai adalah penelitian pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh adalah gambaran mengenai kaum Kristiani yang
PANDAWANPANDAWAN This research demonstrates that blockchain provides a robust foundation for digital SCM by strengthening data lineage tracking, security, and accountability,This research demonstrates that blockchain provides a robust foundation for digital SCM by strengthening data lineage tracking, security, and accountability,