STHBSTHB
Jurnal Wawasan YuridikaJurnal Wawasan YuridikaKelangsungan program pembangunan nasional di Indonesia sering terganggu oleh transisi kepemimpinan, yang menciptakan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dalam menjamin kontinuitas program pembangunan di tengah dinamika politik. Pendekatan normatif dengan analisis yuridis kualitatif digunakan, dengan mempelajari legislasi dan literatur yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini perlu lebih kuat untuk melindungi program strategis dari perubahan kebijakan yang disebabkan oleh pergantian pemerintahan. Selain itu, kurangnya fleksibilitas dalam instrumen hukum membuat sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan politik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum yang lebih responsif dan adaptif serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan stabilitas kebijakan. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum pembangunan dan memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan di Indonesia, khususnya dalam merancang kerangka hukum yang lebih kuat dan stabil untuk mendukung pembangunan jangka panjang.
Studi ini mengungkapkan bahwa kerangka hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), kurang memiliki mekanisme yang diperlukan untuk menjamin kontinuitas program strategis nasional selama transisi kepemimpinan.Ketidakadaan ketentuan yang mengikat membuat program-program ini rentan terhadap lanskap politik yang berubah-ubah, seringkali menyebabkan penundaan atau pembatalan.Reformasi hukum diperlukan untuk membuat kerangka kerja lebih adaptif dan dapat ditegakkan, memastikan kebijakan pembangunan mampu bertahan terhadap perubahan politik.Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta studi komparatif dengan negara lain dapat lebih meningkatkan stabilitas kebijakan.Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi hukum pembangunan dan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan Indonesia untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih berkelanjutan dan tangguh bagi pembangunan nasional.
Untuk meningkatkan keberlanjutan program pembangunan nasional selama transisi kepemimpinan, disarankan untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur transisi kepemimpinan dan memastikan kontinuitas implementasi program pembangunan. Perlu ada mekanisme yang lebih kuat untuk melindungi program strategis dari perubahan kebijakan yang tidak diinginkan. Selain itu, penting untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pembangunan. Studi komparatif dengan negara lain juga dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam menjaga stabilitas kebijakan selama transisi kepemimpinan. Dengan memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan kolaborasi antar lembaga, Indonesia dapat memastikan kelangsungan program pembangunan yang telah direncanakan, bahkan di tengah perubahan politik.
- MENAKAR TRILOGI KEPEMIMPINAN KI HAJAR DEWANTARA DI ERA GLOBALISASI | Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi.... journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/1654MENAKAR TRILOGI KEPEMIMPINAN KI HAJAR DEWANTARA DI ERA GLOBALISASI Kebijakan Jurnal Ilmu Administrasi journal unpas ac index php kebijakan article view 1654
- Jokowi and the New Developmentalism: Bulletin of Indonesian Economic Studies: Vol 52 , No 3 - Get Access.... tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2016.1249262Jokowi and the New Developmentalism Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol 52 No 3 Get Access tandfonline doi full 10 1080 00074918 2016 1249262
- Jurnal Wawasan Yuridika. national development program transition leadership jurnal wawasan yuridika authors... ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/4319Jurnal Wawasan Yuridika national development program transition leadership jurnal wawasan yuridika authors ejournal sthb ac index php jwy article view 4319
| File size | 795.28 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
JMI UPIYPTKJMI UPIYPTK Umpan balik kualitatif menunjukkan partisipasi tinggi dan peningkatan kesadaran praktik mitigasi hukum. Program ini menekankan bahwa konseling hukum berbasisUmpan balik kualitatif menunjukkan partisipasi tinggi dan peningkatan kesadaran praktik mitigasi hukum. Program ini menekankan bahwa konseling hukum berbasis
UNITY ACADEMYUNITY ACADEMY Rendahnya kesadaran dan partisipasi warga dalam perawatan saluran memperparah kondisi tersebut. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkanRendahnya kesadaran dan partisipasi warga dalam perawatan saluran memperparah kondisi tersebut. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan
KEMENSOSKEMENSOS Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pendamping PKH terhadap kinerjanya dalam memberikan pendampingan di Kabupaten Garut. AspekPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pendamping PKH terhadap kinerjanya dalam memberikan pendampingan di Kabupaten Garut. Aspek
KEMENSOSKEMENSOS Tahun 2022, Kementerian Sosial mengubah penyaluran BPNT tidak lagi diberikan in natura bahan pangan yang disediakan oleh e-warong, tetapi diberikan secaraTahun 2022, Kementerian Sosial mengubah penyaluran BPNT tidak lagi diberikan in natura bahan pangan yang disediakan oleh e-warong, tetapi diberikan secara
UNIPMAUNIPMA Kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal salah satunya adalah sempitnya lapangan pekerjaan,rendahnya SDM dan mininya modal untuk membuka usah sehingga mengakibatkanKemiskinan disebabkan oleh berbagai hal salah satunya adalah sempitnya lapangan pekerjaan,rendahnya SDM dan mininya modal untuk membuka usah sehingga mengakibatkan
IKIP SILIWANGIIKIP SILIWANGI Menurut Firdaus dkk (2012:33), potensi zakat Indonesia di atas 217 triliun rupiah atau 3,40 persen dari PDB tahun 2010. Sektor industri memiliki potensiMenurut Firdaus dkk (2012:33), potensi zakat Indonesia di atas 217 triliun rupiah atau 3,40 persen dari PDB tahun 2010. Sektor industri memiliki potensi
UnnasUnnas Bias distribusi disebabkan karena adanya diskresi yang dilakukan oleh para petugas pelaksana program di lapangan (street level bureaucracy). Kondisi iniBias distribusi disebabkan karena adanya diskresi yang dilakukan oleh para petugas pelaksana program di lapangan (street level bureaucracy). Kondisi ini
UKSWUKSW Metode evaluatif kualitatif dipilih dengan model evaluasi Goal Free. Hasil menunjukkan implementasi program belum optimal, pengaruh positif pada prestasiMetode evaluatif kualitatif dipilih dengan model evaluasi Goal Free. Hasil menunjukkan implementasi program belum optimal, pengaruh positif pada prestasi
Useful /
UADUAD Selain itu, model PjBL terintegrasi ini juga memberikan kontribusi efektif terhadap peningkatan hasil belajar, dengan kontribusi 21,5% secara bersamaan,Selain itu, model PjBL terintegrasi ini juga memberikan kontribusi efektif terhadap peningkatan hasil belajar, dengan kontribusi 21,5% secara bersamaan,
UNMUH BABELUNMUH BABEL Hal ini menunjukkan bahwa ASP yang lebih ringan mampu menetralkan efek peningkatan berat jenis oleh FA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komposisi materialHal ini menunjukkan bahwa ASP yang lebih ringan mampu menetralkan efek peningkatan berat jenis oleh FA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komposisi material
UNMUH BABELUNMUH BABEL Tanah dengan kandungan lempung tinggi atau kepadatan rendah rentan terhadap perubahan volume dan kejenuhan air, yang dapat mengancam stabilitas struktur.Tanah dengan kandungan lempung tinggi atau kepadatan rendah rentan terhadap perubahan volume dan kejenuhan air, yang dapat mengancam stabilitas struktur.
UNMUH BABELUNMUH BABEL Seluruh titik pengujian di lapangan menghasilkan derajat kepadatan di bawah ambang batas tersebut, dengan nilai tertinggi sebesar 90,4%. Penyebab utamaSeluruh titik pengujian di lapangan menghasilkan derajat kepadatan di bawah ambang batas tersebut, dengan nilai tertinggi sebesar 90,4%. Penyebab utama