UBUB

Journal of Indonesian Tourism and Development StudiesJournal of Indonesian Tourism and Development Studies

Perubahan episentrum kekuasaan pasca reformasi tahun 1998 dari sentralistik ke desentralisasi memberi harapan baru kepada setiap daerah untuk membangun daerah dengan segala potensi yang dimiliki. Desentralisasi memberi legitimasi kepada setiap daerah untuk memproduksi atau menghasilkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk di bidang pariwisata. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat juga memiliki legitimasi yang sama untuk membuat berbagai kebijakan termasuk di bidang pariwisata. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menetapkan pariwisata sebagai leading sector pembangunan dan membuat Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan, menganalisis dan menginterpretasikan sisi-sisi implementasi seperti Partisipasi, Jejaring, Struktur Keorganisasian, aktor, finansial, fasilitas, kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik serta kepentingan stakeholder. Teori yang digunakan untuk melakukan kajian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III. Berdasarkan teori ini, kesuksesan implementasi Kebijakan ditentukan oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya pendukung implementasi belum dialokasikan dengan jelas, komunikasi dan koordinasi belum berjalan optimal, kondisi eksternal (sosial, ekonomi, dan politik) menghambat implementasi kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Manggarai Barat secara efektif dan optimal. Implikasinya adalah aktivitas pariwisata berbasis kearifan lokal belum berkontribusi secara optimal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat dari sisi ekonomi.

Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Manggarai Barat lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down, sehingga ruang partisipasi masyarakat sangat terbatas.Jejaring dalam mempromosikan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manggarai Barat sangat terbatas.Kinerja implementator kebijakan belum optimal, terdapat keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta ego sektoral yang masih sangat kuat menyebabkan koordinasi dan komunikasi tidak berjalan efektif.Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang ada cenderung menghalangi implementasi kebijakan secara efektif.

1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak alokasi sumber daya yang tidak jelas terhadap efektivitas implementasi kebijakan pariwisata berbasis kearifan lokal. 2. Studi tentang peran tokoh masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. 3. Analisis pengaruh stabilitas politik terhadap pengambilan keputusan dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Manggarai Barat.

Read online
File size890.74 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

ads-block-test