UNISKAUNISKA

DiversiDiversi

Penelitian ini mengkaji tentang sistem pembebasan bersyarat merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang aspek aspek yuridis dalam penerapan sistem pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembebasan bersyarat di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi, mekanisme pengawasan, serta peran lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan dalam memastikan narapidana yang dibebaskan tetap menjalani kewajiban hukumnya. Selain itu, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan, yang dapat memengaruhi efektivitas sistem ini dalam menekan angka residivisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas sistem pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sistem pembebasan bersyarat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan, seperti kesenjangan antara regulasi dan praktik, keterbatasan pengawasan, serta stigma sosial terhadap narapidana.Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas sistem ini.Selain itu, program rehabilitasi dan reintegrasi sosial perlu diperkuat untuk memastikan narapidana dapat kembali berkontribusi positif di masyarakat.

1. Penelitian lebih lanjut tentang dampak pemanfaatan teknologi pemantauan elektronik terhadap efektivitas sistem pembebasan bersyarat di daerah kepulauan. 2. Analisis efektivitas program rehabilitasi narapidana yang terlibat dalam kejahatan narkoba dan perlindungan anak pasca-pembebasan bersyarat. 3. Studi tentang peran masyarakat dan lembaga lokal dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana melalui inisiatif partisipatif dan edukasi publik untuk mengurangi stigma.

  1. Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat | PAMPAS:... doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16326Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat PAMPAS doi 10 22437 pampas v2i3 16326
  2. Transformation of the Penitentiary System in Indonesia: Critical Analysis of the Implementation of Parole... journal.elena.co.id/index.php/humaniorum/article/view/36Transformation of the Penitentiary System in Indonesia Critical Analysis of the Implementation of Parole journal elena index php humaniorum article view 36
  3. PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) BAGI NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI LEMBAGA... ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/364PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT PB BAGI NARAPIDANA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI LEMBAGA ejurnal iblam ac IRL index php ILR article view 364
  4. Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan... doi.org/10.37253/jlpt.v5i2.1380Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan doi 10 37253 jlpt v5i2 1380
Read online
File size527.39 KB
Pages24
DMCAReport

Related /

ads-block-test