UNISKAUNISKA

DiversiDiversi

Penelitian ini mengkaji tentang . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah berdasarkan sertipikat yang telah diterbitkan secara sah dan diperoleh dengan itikad baik serta menganalisis tentang penerapan itikad baik dalam menentukan kepemilikan hak atas tanah dalam gugatan pembatalan akta jual beli di Pengadilan Negeri. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem pendaftaran tanah negatif bertendensi positif memberikan perlindungan hukum yang kuat namun tidak mutlak kepada pemegang sertipikat yang beritikad baik. Kepastian hukum kepemilikan tanah tidak hanya bergantung pada legitimasi formal sertipikat, tetapi juga pada keabsahan substantif proses perolehan hak. Penerapan prinsip itikad baik dalam gugatan pembatalan akta jual beli memerlukan pertimbangan komprehensif terhadap penguasaan fisik yang terbuka, ketidaktahuan terhadap cacat hukum, dan konsistensi tindakan hukum.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah berdasarkan sertipikat yang telah diterbitkan secara sah dan diperoleh dengan itikad baik masih menghadapi tantangan dalam praktik, terutama jika perolehan hak tersebut berasal dari proses yang cacat hukum.Sertipikat tanah, meskipun memiliki kekuatan hukum formal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, tidak menjamin mutlak kepemilikan apabila dasar perolehannya terbukti tidak sah.Penerapan itikad baik dalam menentukan kepemilikan hak atas tanah dalam gugatan pembatalan akta jual beli di Pengadilan Negeri tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga menjadi dasar bagi pihak Tergugat I untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan dasar adanya kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara di tingkat Pengadilan Negeri.

Untuk meningkatkan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah, diperlukan reformasi regulasi pertanahan yang komprehensif. Reformasi ini harus mencakup harmonisasi antara berbagai ketentuan hukum yang mengatur masalah pertanahan, penguatan mekanisme verifikasi dokumen, dan peningkatan sanksi bagi pelanggaran. Selain itu, reformasi juga harus mencakup penguatan kelembagaan pertanahan dan pengembangan kompetensi individu yang berperan dalam sistem pertanahan. Reformasi yang komprehensif dapat membantu menciptakan sistem hukum pertanahan yang lebih pasti dan adil. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam kepemilikan tanah, serta pentingnya keterlibatan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam proses peralihan hak. Edukasi hukum yang komprehensif dapat membantu mencegah terjadinya konflik pertanahan dan meningkatkan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Koordinasi antar lembaga dalam sistem hukum pertanahan juga menjadi faktor penting dalam menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah. Lembaga-lembaga seperti BPN, pengadilan, notaris, dan PPAT harus bekerja sama secara sinergis untuk memastikan setiap proses peralihan hak atas tanah sesuai aturan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem koordinasi dan komunikasi antar lembaga.

  1. The Manifestation of Good Faith Principles in Transfer and Registration of Land Rights Based on Pancasila... iiste.org/Journals/index.php/JLPG/article/view/51354The Manifestation of Good Faith Principles in Transfer and Registration of Land Rights Based on Pancasila iiste Journals index php JLPG article view 51354
  2. The Basics of Good Faith and Good Intention in Land Purchase System in Indonesia | Journal of Law and... doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39782The Basics of Good Faith and Good Intention in Land Purchase System in Indonesia Journal of Law and doi 10 15294 jllr v1i4 39782
  3. Transfer of Land Rights Based on the Data Authorization of Selling in Terms of Authority Giver Died in... ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/1071Transfer of Land Rights Based on the Data Authorization of Selling in Terms of Authority Giver Died in ijmmu index php ijmmu article view 1071
Read online
File size535.77 KB
Pages27
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata Rata TER Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia 2026More at 2026

STIEJAYAKARTASTIEJAYAKARTA Analisis berpusat pada tiga aspek yang selama ini jarang diteliti secara bersamaan: kepatuhan wajib pajak, perubahan beban pajak efektif yang nyata ditanggungAnalisis berpusat pada tiga aspek yang selama ini jarang diteliti secara bersamaan: kepatuhan wajib pajak, perubahan beban pajak efektif yang nyata ditanggung

JURIS Penyelesaian Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terhutang pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL 2026More at 2026

UNISKAUNISKA Kedua, Program PTSL bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. BPHTB sebagai pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan memilikiKedua, Program PTSL bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. BPHTB sebagai pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan memiliki

JURIS Bentuk Bersaing Kata Baku dalam Bahasa Indonesia Kajian Pustaka Tentang Variasi dan Standardisasi Leksikal 2026More at 2026

IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Pemahaman tersebut dapat membantu masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan pelajar, untuk menggunakan bahasa Indonesia secara lebih tepat sesuai denganPemahaman tersebut dapat membantu masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan pelajar, untuk menggunakan bahasa Indonesia secara lebih tepat sesuai dengan

JURIS Pengembangan Formula Triple C sebagai Anti Hipertensi berbasis Sumber Daya Lokal di Wilayah Kerja Puskesmas Kokop Kabupaten Bangkalan 2026More at 2026

RENACIPTAMANDIRIRENACIPTAMANDIRI Tekanan arteri rata-rata (MAP) pada hari ke 7 dan hari ke 14 berkurang secara signifikan (p value = 0,004). Penurunan terbanyak pada hari ke 14 sebesarTekanan arteri rata-rata (MAP) pada hari ke 7 dan hari ke 14 berkurang secara signifikan (p value = 0,004). Penurunan terbanyak pada hari ke 14 sebesar

JURIS Diskresi Hakim terhadap Kekosongan Hukum Perkara Wasiat Wajibah Ditinjau dari Yurisdiksi Voluntair Studi Empiris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2026More at 2026

IAILMIAILM Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. HasilTeknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil

JURIS Peran Mahasiswa Magang dalam Mendukung Efektivitas Layanan LARASITA Refleksi Pengabdian Masyarakat di ATR BPN 2025More at 2025

WESTSCIENCESWESTSCIENCES Artikel ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran mahasiswa magang dapat menjadi katalis dalam mencapai pelayanan publik yang lebih responsif dan inklusifArtikel ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran mahasiswa magang dapat menjadi katalis dalam mencapai pelayanan publik yang lebih responsif dan inklusif

JURIS Sosialisasi Sertifikasi Tanah Ditinjau Dari Hukum Agraria di Kecamatan Medan Tuntungan 2025More at 2025

SARI MUTIARASARI MUTIARA Hasil dari kegiatan sosialisasi ini ialah hasil pre test yang disebar melalui kuesioner menunjukkan pra sosialisasi 76% menyatakan belum mengetahui danHasil dari kegiatan sosialisasi ini ialah hasil pre test yang disebar melalui kuesioner menunjukkan pra sosialisasi 76% menyatakan belum mengetahui dan

JURIS Hubungan Komunikasi Efektif Guru dengan Perilaku Bullying Siswa Kelas X dan XI di SMK Mutiara 17 Agustus Kota Bekasi 2024More at 2024

RENACIPTAMANDIRIRENACIPTAMANDIRI Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif guru di SMK Mutiara 17 Agustus Kota Bekasi yang lebih dominan yaitu pada kategoriBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif guru di SMK Mutiara 17 Agustus Kota Bekasi yang lebih dominan yaitu pada kategori

Useful /

JURIS Effect of TiO 2 Mass Ratio on the Photocatalytic Performance of TiO 2 Cu 2 O Composites Synthesized via Hydrothermal Method 2026More at 2026

UGMUGM Titanium dioksida (TiO2) adalah semikonduktor tipe-n dengan band gap 3,0–3,2 eV yang membatasi aktivitas fotokatalitiknya hanya pada daerah ultravioletTitanium dioksida (TiO2) adalah semikonduktor tipe-n dengan band gap 3,0–3,2 eV yang membatasi aktivitas fotokatalitiknya hanya pada daerah ultraviolet

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Pulau Pulau Kecil dalam Perspektif Asas Kedaulatan Rakyat Studi Kasus Pertambangan Nikel di Raja Ampat Papua 2026More at 2026

UNISKAUNISKA Selain itu, mengancam pemenuhan asas kedaulatan rakyat permasalahan ini berpotensi melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak sesuaiSelain itu, mengancam pemenuhan asas kedaulatan rakyat permasalahan ini berpotensi melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak sesuai

JURIS Kedudukan Perjanjian Kerja dengan Klausula Baku Ditinjau dari Asas Proporsionalitas 2025More at 2025

UNISKAUNISKA Equitability dalam perjanjian kerja dapat tercapai bilamana pengusaha sebagai pihak yang dominan tidak menggunakan dominansinya untuk mengambil keuntunganEquitability dalam perjanjian kerja dapat tercapai bilamana pengusaha sebagai pihak yang dominan tidak menggunakan dominansinya untuk mengambil keuntungan

JURIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019 2022 Studi Kasus Mall di Kabupaten Karawang Studi Kasus Pusat Perbelanjaan Di K 2024More at 2024

PNJPNJ Pajak parkir memiliki peran secara signifikan atas pendapatan daerah sehingga mampu meningkatkan pembangunan maupun perekonomian daerah secara optimal.Pajak parkir memiliki peran secara signifikan atas pendapatan daerah sehingga mampu meningkatkan pembangunan maupun perekonomian daerah secara optimal.

ads-block-test