Publisher

UNISKAUNISKA

Journal DiversiDiversi Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat di pulau-pulau kecil dalam perspektif asas kedaulatan rakyat pada studi kasus pertambangan nikel di Raja Ampat Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat di pulau-pulau kecil dalam perspektif asas kedaulatan rakyat: Studi kasus pertambangan nikel di Raja Ampat Papua. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum preventif dan represif bagi masyarakat yang tinggal di pulau kecil dari kegiatan pertambangan dengan tata kelola yang buruk. Perlindungan ini termasuk perwujudan asas kedaulatan rakyat dalam negara hukum. Adapun kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kegiatan pertambangan tersebut melanggar UU PWP3K karena berdasarkan aspek ekologis mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selain itu, mengancam pemenuhan asas kedaulatan rakyat permasalahan ini berpotensi melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak sesuai dengan kehendak rakyat, proses perizinannya kurang melibatkan masyarakat terdampak dan tidak menerapkan prinsip akuntabilitas. Saran penelitian ini adalah dalam pemberian izin terkait pertambangan, pemerintah seharusnya mengikutsertakan masyarakat, utamanya yang terdampak keputusan tersebut.

Conclusion

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat di pulau-pulau kecil saat ini mengandung perlindungan hukum baik itu preventif maupun represif bagi masyarakat yang tinggal di pulau kecil dari kegiatan pertambangan dengan tata kelola yang buruk.Kegiatan pertambangan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat tidak sesuai sesuai dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana terkandung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.Kegiatan pertambangan tersebut melanggar UU PWP3K karena berdasarkan aspek ekologis mengakibatkan pencemaran lingkungan.Selain itu, dikatakan tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat karena kegiatan pertambangan di pulau kecil Raja Ampat ini melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak sesuai dengan kehendak rakyat, proses perizinannya kurang melibatkan masyarakat terdampak dan tidak menunjukkan akuntabilitas pemerintah.

Future Research

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru:. . 1. Partisipasi masyarakat dalam proses perizinan pertambangan di pulau kecil, terutama yang terdampak langsung, harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perizinan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kehendak rakyat dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat setempat.. . 2. Perlu ada reformasi sistem perizinan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Desain perizinan saat ini belum sepenuhnya menempatkan perlindungan ekologis dan partisipasi masyarakat sebagai dasar keputusan. Reformasi ini harus diarahkan pada integrasi regulasi, penguatan partisipasi publik, dan perlindungan ekologis sebagai prasyarat utama pemanfaatan sumber daya di wilayah tersebut.. . 3. Penegakkan sanksi hukum yang adil dan konsekuen terhadap pelanggaran hukum pertambangan sangat penting. Tanggung jawab hukum dalam kasus-kasus pertambangan, termasuk kasus wilayah pesisir Raja Ampat, seringkali tidak menemukan tempatnya. Penegakkan hukum harus dilakukan dengan adil dan konsekuen, tidak hanya berbasis pada teguran atau sanksi administrasi saja. Hal ini akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan memastikan bahwa setiap orang, lembaga, atau organisasi yang terlibat dalam kasus pertambangan diberikan sanksi hukum yang jelas dan objektif.

Metadata

File size	519.94 KB
Pages	33
DMCA	Report