UNISKAUNISKA
DiversiDiversiPelaksanaan Pemilu serentak yang dilakukan pada tahun 2019 berpotensi untuk melanggar sejumlah hak konstitusional baik itu hak warga negara ataupun partai politik. Hak yang dilanggar adalah hak yang terkait dengan hak untuk mengusung calon presiden bagi partai politik baru dan hak untuk menentukan calon presiden yang berkontestasi bagi pemilih. Kebingungan ini disebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak menyebutkan secara detil mekanisme pelaksanaan pemilu secara serentak. Kondisi itu menyebabkan pembuat Undang-Undang berinisiatif mengkombinasikan pemilu serentak dengan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold), tetapi penerapan kombinasi antara pemilu serentak dan ambang batas pencalonan presiden berpotensi untuk melanggar hak konstitusional warga negara dan partai politik baru.
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal hak konstitusional warga negara memang telah mengeluarkan putusan terkait konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu serentak bersamaan dengan diterapkannya presidential threshold, tetapi MK harus melihat kembali putusan tersebut karena putusan tersebut berpotensi menghilangkan hak konstitusionalitas warga negara apabila sistem ini diterapkan dalam pemilu serentak.Norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara absolut telah melanggar hak konstitusional warga negara sehingga norma itu selayaknya ditinjau kembali baik oleh pembuat undang-undang maupun Mahkamah Konstitusi.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak implementasi presidential threshold terhadap partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi muda yang baru memperoleh hak pilih. Selain itu, perlu dilakukan studi perbandingan sistem pemilu serentak di negara-negara lain seperti Amerika Serikat atau Bosnia Herzegovina untuk mengevaluasi kebijakan yang lebih inklusif. Penelitian juga bisa mengeksplorasi alternatif sistem pencalonan presiden yang tidak mengabaikan prinsip demokratisasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
| File size | 858.82 KB |
| Pages | 26 |
| DMCA | Report |
Related /
UNISKAUNISKA Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum preventif dan represif bagiPenelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum preventif dan represif bagi
UNISKAUNISKA Sebaliknya, Singapura telah mengatur doxing secara spesifik dengan unsur perbuatan, maksud jahat, dan akibat hukum yang dirinci, serta menyediakan perlindunganSebaliknya, Singapura telah mengatur doxing secara spesifik dengan unsur perbuatan, maksud jahat, dan akibat hukum yang dirinci, serta menyediakan perlindungan
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Beberapa jenis tumbuhan kunci seperti Tengkawang (Shorea spp. ), Sungkai (Peronema canescens), Ulin (Eusideroxylon zwageri), dan Katimpun (Uncaria gambir)Beberapa jenis tumbuhan kunci seperti Tengkawang (Shorea spp. ), Sungkai (Peronema canescens), Ulin (Eusideroxylon zwageri), dan Katimpun (Uncaria gambir)
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Namun, penelitian ini juga menyoroti tantangan kritis, termasuk penegakan hukum yang tidak memadai, diskriminasi sistemik, dan akses terbatas ke keadilan,Namun, penelitian ini juga menyoroti tantangan kritis, termasuk penegakan hukum yang tidak memadai, diskriminasi sistemik, dan akses terbatas ke keadilan,
RENACIPTAMANDIRIRENACIPTAMANDIRI Kecenderungan remaja dahulu ialah karena jarum suntik, namun saat ini tendensinya sudah ke arah hubungan seksual (Kemenkes RI, 2022). Pada tahun 2021,Kecenderungan remaja dahulu ialah karena jarum suntik, namun saat ini tendensinya sudah ke arah hubungan seksual (Kemenkes RI, 2022). Pada tahun 2021,
BAWASLUBAWASLU Pertama, sengketa proses administrasi Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kewenangan penyelesaian sengketa,Pertama, sengketa proses administrasi Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur kewenangan penyelesaian sengketa,
POLTEKKES JOGJAPOLTEKKES JOGJA Berdasarkan hasil inspeksi sanitasi, diketahui bahwa gambaran kondisi sanitasi terminal bus lokasi penelitian masih kurang baik, karena dari 4 terminalBerdasarkan hasil inspeksi sanitasi, diketahui bahwa gambaran kondisi sanitasi terminal bus lokasi penelitian masih kurang baik, karena dari 4 terminal
POLTEKKES JOGJAPOLTEKKES JOGJA Pada kelompok kontrol, nyamuk sudah menggigit pada menit pertama pengamatan, sedangkan pada kelompok DEET 15 %, nyamuk tidak menggigit sampai dengan akhir,Pada kelompok kontrol, nyamuk sudah menggigit pada menit pertama pengamatan, sedangkan pada kelompok DEET 15 %, nyamuk tidak menggigit sampai dengan akhir,
Useful /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Kunjungan ketiga menunjukkan peningkatan kadar Hb menjadi 11,3 g/dL meskipun nyeri semakin terasa. Intervensi yang diberikan meliputi edukasi keteraturanKunjungan ketiga menunjukkan peningkatan kadar Hb menjadi 11,3 g/dL meskipun nyeri semakin terasa. Intervensi yang diberikan meliputi edukasi keteraturan
Q2LIIQ2LII Perubahan gaya hidup, termasuk pengendalian berat badan, olahraga, diet sehat, dan manajemen stres, berperan dalam memperbaiki fungsi reproduksi. SelainPerubahan gaya hidup, termasuk pengendalian berat badan, olahraga, diet sehat, dan manajemen stres, berperan dalam memperbaiki fungsi reproduksi. Selain
BAWASLUBAWASLU 7 Tahun 2017, termasuk mekanisme zipper untuk memastikan minimal 30% perempuan. Sistem representasi proporsional memberikan prinsip inklusi dan kesetaraan7 Tahun 2017, termasuk mekanisme zipper untuk memastikan minimal 30% perempuan. Sistem representasi proporsional memberikan prinsip inklusi dan kesetaraan
UNISKAUNISKA Pada dasarnya kejahatan meruakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuaiPada dasarnya kejahatan meruakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai